Penuhi Air Baku di Pulau Kecil, Kementerian PUPR Siapkan Solusi Inovatif

KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Sumber Daya Air ( Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) berupaya menyediakan air baku di pulau-pulau kecil di penjuru Nusantara melalui solusi inovatif, yakni Integrated Water Resources Management (IWRM).

Solusi tersebut merupakan komitmen prioritas yang dihasilkan dari Deklarasi Menteri dalam perhelatan 10th World Water Forum di Bali, pada 18-25 Mei 2024.

Hal ini mengacu pada Pasal 23 ayat (2) dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 tentang SDA, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan SDA, khususnya Pasal 6.

Kepala Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) Yunitta Chandra Sari menyebutkan lima aspek implementasi IWRM, yaitu Konservasi SDA, Pendayagunaan SDA, Pengendalian Daya Rusak Air, Pemberdayaan Masyarakat, dan Sistem Informasi SDA (SISDA).

Baca juga: Lindungi Pulau Terkecil dan Terluar, Kementerian PUPR Bangun Pengaman Pantai di Natuna

“Pemberdayaan masyarakat dan SISDA merupakan aspek pendukung dari ketiga aspek lainnya,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (10/10/2024).

IWRM, kata Yunitta, diusulkan untuk masuk dalam Rencana Strategis periode lima tahun, khususnya terkait upaya ketahanan air, salah satu fokus utamanya adalah pengelolaan SDA di pulau kecil.

“Penerapan IWRM harus memperhatikan adaptasi perubahan iklim, manajemen, dan kesiagaan bencana. Selain itu, pemerintah membuka peluang alternatif pembiayaan yang dapat mendukung pembangunan infrastruktur SDA di pulau kecil secara berkelanjutan,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur air bersih dapat dibiayai oleh pihak swasta, tetapi regulatornya tetap pemerintah, sesuai dengan Undang-undang Dasar (UUD) Pasal 33 ayat (3).

Baca juga: Kementerian PUPR Bangun 2 Embung di Natuna, Penuhi 80 Persen Kebutuhan Air Masyarakat

“Pulau kecil umumnya tidak memiliki cekungan air tanah, sehingga sulit dilakukan pengeboran karena air tanahnya cenderung asin. Walaupun air asin bisa diolah menjadi air minum melalui desalinasi, biayanya tergolong tinggi,” kata Yunita.

“Beberapa pulau kecil dapat terhubung dengan pipa reverse osmosis untuk proses desalinasi melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional, tetapi jika satu pulau harus punya instalasi desalinasi sendiri, benefit cost ratio tidak akan memadai dan sulit dioperasikan oleh masyarakat setempat,” lanjutnya.

Terkait hal tersebut, pemanfaatan air hujan menjadi solusi efektif, terlebih di wilayah barat Indonesia yang dapat menampung air hujan selama musim kemarau.

Selain itu, Yunitta juga telah mencontohkan solusi penggunaan air hujan kepada warga Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang tak bisa mengoperasikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) secara rutin akibat pengiriman bahan kimia pengolah air terkendala kondisi gelombang.

Baca juga: Kementerian PUPR Serahkan BMN Senilai Rp 19,26 Triliun, Ini Rinciannya

“Terkait keterbatasan SDM, minimnya tenaga kerja kompeten dalam pengelolaan SDA berdampak terhadap terbatasnya data dan informasi terkait pulau kecil dan penerapan teknologi,” kata Yunitta.

Kerja sama antarsektor

Yunitta mengatakan, kolaborasi sektor berperan dalam pengelolaan SDA, salah satunya PUPR yang bertanggung jawab atas badan sungai dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).

“Area tebing dan daratan sekitar sungai jadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Adapun pembagian zonasi kawasan sungai dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional,” jelasnya.

Yunitta mengaku kolaborasi penerapan IWRM telah berjalan baik, sebab Kementerian PUPR mengoptimalkan mekanisme yang ada, salah satunya DSDAN yang bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam pemanfaatan data relevan untuk mitigasi risiko.

Baca juga: Jadi Andalan Jokowi, Ini Pencapaian Kementerian PUPR dalam Pembangunan Infrastruktur 

“DSDAN tidak bergerak di level operasional, tetapi terkait perumusan kebijakan dan rekomendasi, sekaligus mengelola koordinasi di antara kementerian terkait,” ujarnya.

Di samping itu, kerja sama internasional, termasuk antara Negara-negara Selatan (South-south) juga menjadi salah satu output penting dari 10th World Water Forum.

“Kami membuka peluang bekerjasama dengan Singapura, Vietnam, dan Filipina untuk sharing data hujan dan klimatologi. Hal tersebut merupakan salah satu tujuan dari agenda World Water Forum untuk memperkuat kerjasama negara kepulauan di Negara-negara Selatan,” kata Yunitta.

Salah satu fokus negara-negara pulau kecil saat ini adalah keberlanjutan, mengingat besarnya dampak perubahan iklim yang sudah terjadi dan tidak dapat dihindari.

Baca juga: Program Bedah Rumah Dipastikan Bebas Pungutan, Kementerian PUPR: Jangan Main-main

“Fokus kami adalah memitigasi risiko terkait dan mengantisipasi kemungkinan yang akan datang, terutama dalam konteks penurunan ketersediaan air. Masih perlu dibangun tampungan pada pulau-pulau kecil untuk memenuhi kebutuhan air baku serta infrastruktur air lainnya,” pungkas Yunitta.