KOMPAS.com - Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama periode 2014-2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berhasil menyelesaikan sejumlah infrastruktur.
Kementerian PUPR berupaya melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan guna meningkatkan daya saing dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, terdapat dua peran utama infrastruktur. Pertama, infrastruktur sebagai sarana produksi dan penunjang pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, jalan tol, energi, dan bendungan.
Kedua, infrastruktur sebagai pemenuhan layanan dasar, seperti penyediaan air minum, jalan dan jembatan, perumahan, sanitasi, dan irigasi.
"Infrastruktur dasar sendiri merupakan modal penting untuk mendukung infrastruktur perekonomian," katanya dalam siaran pers, Jumat (4/10/2024).
Di bidang konektivitas, Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah menyelesaikan 2.432 kilometer (km) pembangunan jalan tol.
Baca juga: 10 Tahun Jadi Menteri PUPR, Basuki: Ikhlas dan Happy
Salah satu pembangunan yang baru diresmikan Jokowi adalah Jalan Tol Stabat-Tanjung Pura dan Tol Tebing Tinggi-Serbelawan-Sinaksak sepanjang 72 km yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera.
Basuki mengatakan, jalan tol hadir menghubungkan kawasan-kawasan produktif, seperti kawasan industri, pariwisata, bandara, dan pelabuhan.
“Konektivitas ini akan dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri,” jelasnya.
Di samping itu, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga juga menyelesaikan 5.999 km pembangunan jalan baru, 125.904 meter (m) pembangunan jembatan, 583 buah jembatan gantung, dan 27.673 m pembangunan flyover/underpass.
Salah satu flyover yang diresmikan Jokowi adalah Flyover Djuanda sepanjang 858 m di Sidoarjo, Jawa Timur.
Di bidang sumber daya air, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menyelesaikan pembangunan 53 bendungan dari 61 unit bendungan yang dibangun.
Baca juga: PUPR Bakal Fokuskan Pembangunan Tol Trans Sumatera di 5 Tahun ke Depan, Ditargetkan Bisa Tersambung
Bendungan yang selesai dibangun, di antaranya Bendungan Sepaku Semoi, Bendungan Ameroro, Bendungan Leuwikeris, Bendungan Way Sekampung, dan Bendungan Kuningan.
Basuki menyebutkan, pembangunan bendungan harus diikuti pembangunan jaringan irigasinya.
“Dengan demikian, bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena air nya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” katanya.
Untuk itu, pada periode 2014-2024, Kementerian PUPR membangun 1.228.440 hektar (ha) jaringan irigasi dan merehabilitasi 4.647.547 ha jaringan irigasi.
Di samping itu, Kementerian PUPR menyelesaikan 1.371 embung, 493 buah pengendali sedimen dan lahar, 2.154 km pengendali banjir, dan pengaman pantai.
Kementerian PUPR juga melaksanakan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di 15 kawasan, serta pembangunan, rehabilitasi atau renovasi sarana pendidikan, olahraga, dan pasar sebanyak 5.939 unit.
Pada Rabu (2/10/2024), Jokowi meresmikan 7 PLBN, yakni PLBN Napan di NTT dengan biaya Rp 128 miliar, PLBN Serasan di Natuna Kepri dengan biaya Rp 145 miliar, PLBN Jagoi Babang Kalbar Rp 226 miliar, PLBN Sei Nyamuk Kaltara Rp 248 miliar, PLBN Labang Kaltara Rp 210 miliar, PLBN Long Nawang Kaltara Rp 243 miliar, dan PLBN Yetetkun Papua Selatan Rp 146 miliar.
Baca juga: Program Bedah Rumah Dipastikan Bebas Pungutan, Kementerian PUPR: Jangan Main-main
Di bidang perumahan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan membangun sebanyak 10,2 juta unit rumah dengan kontribusi Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melaluiprogram Sejuta Rumah.
Kementerian PUPR juga membangun 1,49 juta unit rumah melalui program Rumah Swadaya/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), 40.347 unit rumah khusus, dan 71.731 unit rumah susun.
Rusun yang baru saja diresmikan adalah Rusun Universitas Muhammadiyah Sorong yang terdiri dari 1 tower setinggi 3 lantai dengan 43 unit. Rusun ini mampu menampung 168 mahasiswa.
Di bidang permukiman, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelesaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 36.380 liter per detik, sehingga akses air minum layak mencapai 93 persen dari total populasi.
Kemudian, penanganan kawasan permukiman 94.321 ha, penanganan sampah dan sanitasi 13,7 juta kepala keluarga (KK), sehingga akses sanitasi layak mencapai 82 persen dari total populasi.
Baca juga: Jalankan Program Tahun 2025, Kementerian PUPR Dapat Rp 116 Triliun