KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sekaligus Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia (Delri) terus berkomitmen dalam pemenuhan kebutuhan air bagi pembangunan berkelanjutan.
Menurutnya, komitmen Indonesia dalam Water Action Agenda 2023 penting untuk dilakukan guna mengatasi masalah kemiskinan dan krisis pangan.
“Pemerintah Indonesia telah menempatkan air sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional guna memastikan akses air yang merata dan sanitasi yang layak bagi 275 juta penduduk Indonesia,” ungkap Menteri Basuki dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Kamis (23/3/2023).
Hal itu diungkapkan Menteri Basuki saat menghadiri acara Plenary Session United Nations (UN) 2023 Water Conference di New York, Amerika Serikat (AS), Kamis.
Untuk diketahui, Indonesia mendapat urutan ke-54 dari hampir 200 negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa ( PBB) yang secara bergiliran membacakan Country Statement secara resmi.
Menteri Basuki mengatakan, perubahan iklim telah menyebabkan cuaca ekstrem, ketersediaan air yang tidak dapat diprediksi, memperburuk kelangkaan air, dan mencemari persediaan air.
Tantangan-tantangan tersebut telah meningkatkan tekanan pada keberlangsungan sumber daya air dan ekosistem, termasuk risiko kekeringan dan banjir yang telah menjadi perhatian global.
“Oleh karena itu, Indonesia berkomitmen untuk mencapai ketahanan air yang berkelanjutan dengan menerapkan adaptasi iklim dan disaster risk reduction (DRR) dalam perencanaan pembangunan nasional,” ujar Menteri Basuki.
Lanjut Menteri Basuki, terdapat lima faktor lintas sektoral yang perlu untuk diatasi demi mempercepat target ketahanan air yang berkelanjutan tersebut.
Pertama, perlunya pembiayaan melalui pendanaan tambahan untuk meningkatkan investasi konservasi air dan layanan ekosistem air.
“Kita harus mencari mekanisme pendanaan yang tidak konvensional untuk mempercepat pencapaian 100 persen akses sanitasi air. Hal itu dilakukan untuk menambahkan lebih banyak penyimpanan air dan untuk memastikan langkah-langkah pencegahan bencana,” jelas Menteri Basuki.
Baca juga: Menteri Basuki: Akan Ada Dapur Umum untuk Pekerja Konstruksi IKN, Tidak Akan Ada Warteg
Kedua, kata Menteri Basuki, diperlukan juga penguatan data dan informasi melalui penelitian dan knowledge sharing.
“Lalu ketiga, adanya pengembangan kapabilitas melalui peningkatan pelatihan dan pendidikan. Keempat, inovasi pengembangan penyediaan air bersih yang memadai bagi semua,” kata Menteri Basuki.
Sedangkan yang kelima, Menteri Basuki menjelaskan, peningkatan peran tata kelola pemerintah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan air bersih pada tingkat nasional dan internasional.
“Water Conference ini harus bisa dalam memperkuat komitmen global untuk mempercepat agenda terkait air. Selain itu, komitmen ini juga harus tercermin dalam Konferensi Tingkat Tinggi ( KTT) Sustainable Development Goals ( SDGs) tahun 2023 dan UN Summit of the Future tahun 2024,” tuturnya.
“Paling penting kuncinya adalah bagaimana kita bisa menerjemahkan komitmen ini ke dalam langkah dan tindak lanjut yang konkret ini dilakukan demi kemajuan bersama,” tambahnya.
Baca juga: Food Estate Dinilai Gagal, Menteri Basuki: No, No, yang di Dadahup Kami Sudah Menanam
Sebagai tuan rumah World Water Forum ke-10 tahun 2024, Menteri Basuki menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan semua hasil pembahasan pada UN 2023 Water Conference.
Dengan mengusung tema “Water for Shared Prosperity, World Water Forum 2024”, pihaknya terus memastikan komitmen ini dapat diterjemahkan ke dalam tindakan yang lebih konkret dan bertujuan untuk memperkuat kemitraan dan sinergi multi stakeholder sektor air secara global.
“Indonesia mendorong partisipasi aktif semua negara anggota dan mitra sektor air pada World Water Forum ke-10 tahun depan di Bali. Mari bekerja sama dalam meningkatkan komitmen yang berorientasi tindakan dalam mencapai target pemenuhan air demi masa depan kemanusiaan,“ tutupnya.