Tingkatkan Kompetensi SDM, Kementerian PUPR Buka Pelatihan dan Sertifikasi TKK di IKN
Kementerian PUPR melakukan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( Kementerian PUPR) membuka Pelatihan dan Sertifikasi Tahap 1 untuk mendukung kompetensi tenaga kerja konstruksi (TKK) dalam pembangunan infrastruktur di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Program pelatihan dan sertifikasi TKK di kawasan IKN tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang konstruksi.
Pelatihan itu juga merupakan salah satu program Kementerian PUPR dalam mendukung visi dan misi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin pada masa kepemimpinan periode 2019 hingga 2024.
Baca juga: Peserta Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Bisa Langsung Bekerja di IKN
Dalam pembukaan Pelatihan dan Sertifikasi TKK Tahap 1, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur IKN membutuhkan TKK yang terlatih, terampil, dan profesional dalam jumlah besar.
Zainal melanjutkan, pelatihan penyiapan TKK untuk infrastruktur IKN dilaksanakan dalam lima tahap sejak Agustus hingga Desember 2022. Target calon TKK terlatih dan tersertifikasi adalah sebanyak 9.300 orang.
Oleh karena itu, Zainal memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, Otorita IKN, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya dan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) lokal, serta Lembaga Pendidikan Formal Politeknik dan Perguruan Tinggi yang ada di Kalimantan Timur yang telah bekerja sama dalam pelaksanaan program pelatihan TKK.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan pembangunan infrastruktur IKN membutuhkan tenaga kerja konstruksi yang terlatih, terampil, dan profesional dalam jumlah yang besar.
“Kolaborasi dengan Kementerian PUPR itu dilakukan dalam menyiapkan kebutuhan TKK untuk mendukung pembangunan infrastruktur di IKN, khususnya bagi masyarakat lokal di Kabupaten Penajam Paser Utara dan di Kalimantan Timur secara umum," kata Zainal dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (28/8/2022).
Sebagai informasi, dalam mendukung pembangunan infrastruktur IKN, Kementerian PUPR secara bertahap telah mengalokasikan anggaran pada 2022 hingga 2024 sebesar Rp 43,73 triliun dengan rincian yaitu, sebesar Rp 4,07 triliun pada 2022, sebesar Rp 20,48 triliun pada 2023, dan direncanakan Rp 18,18 triliun pada 2024.
Baca juga: Pembangunan IKN Tahap Awal Butuh 260.000 Tenaga Kerja Konstruksi
Estimasi kebutuhan TKK dalam mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN Nusantara periode 2022 hingga 2024 dibutuhkan kurang lebih 260.000 orang TKK dengan rincian 30.000 orang pada 2022, 123.000 orang pada 2023, dan sebanyak 107.000 orang pada 2024.
Wakil Otorita IKN Dhony Rahajoe mengatakan, hadirnya pelatihan TKK yang dibekali dengan pemanfaatan teknologi diharapkan juga dapat bertransformasi dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Sehingga, proyek pembangunan bisa sejalan dengan misi pembangunan IKN sebagai smart city (kota pintar), kota modern berkelanjutan, dan ramah lingkungan.
Baca juga: Teralokasi Rp 5,1 Triliun, Ini Rincian Proyek Pembangunan IKN 2022
"Kami akan kembalikan kejayaan IKN dengan hutan serta bagaimana mempersiapkan manusianya. Dalam hal ini, kami mempersiapkan penduduk lokal bukan hanya sebagai penonton saja, tapi sebagai pelaku utama dengan mengikuti transformasi teknologi," jelas Dhony.
Apalagi, Dhony melanjutkan, pembangunan IKN bukan hanya membangun fisik seperti infrastruktur gedung dan jalan, tapi lebih dari itu. Ia menjelaskan bahwa pembangunan IKN juga mencakup pembangunan lingkungan dan manusianya.
“Nantinya, 65 persen kawasan di IKN akan menjadi area hijau. Konsep ini akan menjadi model dalam rangka merawat harmoni dengan alam untuk mengembalikan kejayaan hutan tropis di Indonesia,” tambah Dhony.
Kementerian PUPR melibatkan Otorita IKN, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya dan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) lokal, serta Lembaga Pendidikan Formal Politeknik dan Perguruan Tinggi yang ada di Kalimantan Timur dalam pelatihan TKK. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyiapkan program pelatihan dan sertifikasi TKK, khususnya kepada Kementerian PUPR, yang tidak hanya menyiapkan secara fisik infrastruktur, tetapi juga kompetensi SDM masyarakat lokal.
Baca juga: Kementerian PUPR Bangun Jalan Lingkar Sepaku demi Mudahkan Konektivitas ke IKN Nusantara
“Tingkat TKK di Kalimantan Timur masih terjadi backlog yang cukup besar antara yang sudah bersertifikat dengan yang belum. Pemerintah provinsi berharap kepada pemerintah pusat untuk terus melaksanakan program ini, dalam hal ini Kementerian PUPR, sehingga masyarakat kami tidak hanya menjadi penonton saja dalam pembangunan IKN," imbuh Riza.
Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Dedy Natrifahrizal, mengatakan bahwa peserta Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Tahap I telah diikuti sebanyak 1.535 orang peserta.
Pelatihan dan sertifikasi TKK untuk infrastruktur IKN akan dilaksanakan dalam 5 tahap sejak Agustus hingga Desember 2022 dengan target calon TKK terlatih dan tersertifikasi sebanyak 9.300 orang.
Setidaknya sebanyak 817 orang berasal dari Provinsi Kalimantan Timur. Deddy menjelaskan bahwa sebanyak 317 orang peserta hadir secara online melalui Zoom. Mereka berasal dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Politeknik Negeri Samarinda, dan Universitas Mulawarman di Kaltim.
Lebih lanjut, Deddy kembali menjelaskan bahwa tim instruktur yang terlibat pada kegiatan pelatihan dan sertifikasi merupakan para Trainer Konstruksi dari Vocational Education Development Centre (VEDC) Malang, dan Trainer Praktisi dari Pusat Pelatihan (Learning Center) BUMN Karya, para praktisi dari Asosiasi Profesi, serta para akademisi dari Politeknik dan Perguruan Tinggi.
“Sedangkan asesor yang melaksanakan Uji Kompetensi/Sertifikasi berasal dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang sudah mendapatkan Lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan sudah tercatat di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi," lanjut Dedy.
Pada kesempatan itu, dilaksanakan juga Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR dengan rekanan Trimble Solution South East Asia (SEA) Pte.Ltd untuk memfasilitasi 450 lisensi software Tekla Structures dan Trimble Connect yang akan dimanfaatkan pada pelatihan building information modeling (BIM) serta pencetakan 500 instruktur BIM.
Estimasi kebutuhan TKK dalam mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN Nusantara periode 2022 hingga 2024 dibutuhkan kurang lebih 260.000 orang tenaga kerja konstruksi dengan rincian 30.000 orang pada 2022, 123.000 orang pada 2023, dan sebanyak 107.000 orang pada 2024. Acara pembukaan turut dihadiri Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S Atmawidjaja, Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi Dewi Chomistriana, serta Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim Junaidi.
Selain itu, hadir pula Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kaltim Harya Muldanto, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kaltim Rojali Indra Saputra, Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kaltim Loso, serta Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Wilayah Kaltim Hujarat.
