Menteri PANRB Bahas Penguatan Organisasi Perwakilan RI dengan Menteri Luar Negeri

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa perwakilan Republik Indonesia (RI) merupakan ujung tombak diplomasi negara.

Oleh karena itu, diperlukan susunan organisasi yang lebih terintegrasi agar kolaborasi dan koordinasi antarunsur di perwakilan maupun antara perwakilan dengan kementerian dan lembaga di dalam negeri dapat berjalan lebih solid.

“Penguatan organisasi perwakilan RI merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan efektivitas diplomasi dan penyelenggaraan hubungan luar negeri Indonesia,” ujar Rini dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (5/1/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Rini saat menerima audiensi Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin.

Baca juga: Menlu dalam Tradisi Diplomasi Indonesia

Ia menjelaskan bahwa Kementerian PANRB bersama Kementerian Luar Negeri ( Kemenlu) berkomitmen memperkuat kelembagaan dan tata kelola melalui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Organisasi Perwakilan RI.

Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja diplomasi dan kualitas pelayanan publik di perwakilan RI, dengan dukungan tata kelola yang lebih efektif dan akuntabel.

Menurut Rini, sinergi antarpelaku diplomasi, kelembagaan, dan infrastruktur pendukung diplomasi perlu diperkuat agar seluruh modal diplomasi Indonesia dapat bekerja secara lebih andal dan terkoordinasi.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa penyusunan rancangan perpres tersebut bertujuan mengakomodasi sejumlah kebutuhan strategi, memperkuat pengaturan terkait atase pertahanan dan teknis, serta menyesuaikan tugas dan fungsi perwakilan RI agar lebih relevan dengan tantangan aktual diplomasi.

Baca juga: Bencana Sumatera dan Dilema Diplomasi Indonesia

Dok. Humas Kementerian PANRB Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menerima audiensi Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (5/1/2026).

Rini menekankan, penyusunan rancangan perpres juga tidak terlepas dari dinamika nasional dan global yang terus berkembang.

Dalam kesempatan tersebut, ia turut menyampaikan bahwa keanggotaan Indonesia dalam berbagai organisasi internasional semakin meningkat.

Selain itu, terdapat sejumlah tuntutan yang harus dipenuhi Pemerintah Indonesia, antara lain reformasi birokrasi, implementasi Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN), UU Pelayanan Publik, serta kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Seluruh perkembangan ini menuntut organisasi dan tata kerja perwakilan RI yang lebih adaptif, terintegrasi, dan selaras dengan agenda reformasi tata kelola pemerintahan,” jelas Rini.

Baca juga: Eks Wamenlu Usul Segera Tunjuk perwakilan RI untuk AS: Tanpa Dubes Sangat Tidak Optimal

Sementara itu, Menlu Sugiono mengapresiasi dukungan Kementerian PANRB terhadap sejumlah program kerja di Kemenlu.

Untuk diketahui, Kemenlu bertugas memperkuat diplomasi ekonomi, perlindungan, kedaulatan, dan kebangsaan; meningkatkan kontribusi dan kepemimpinan indonesia di kawasan dan dunia; serta memperkuat infrastruktur diplomasi.

Menurut Sugiono, penguatan organisasi menjadi hal penting mengingat Indonesia terlibat dalam keanggotaan berbagai organisasi internasional, seperti Brazil, Russia, India, China, South Africa (BRICS), dan organisasi lain.