KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan- RB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi Kementerian Luar Negeri ( Kemenlu) yang telah membangun hubungan diplomatis yang erat dengan berbagai negara.
Peran Kementerian yang dipimpin Retno Marsudi itu berkaitan erat dengan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik, yakni pada pertumbuhan investasi di Tanah Air.
Diplomasi- diplomasi yang dilakukan Kemenlu, sebut Anas, berdampak nyata terhadap iklim investasi di Indonesia.
"Kami hari ini memberikan apresiasi kepada Kementerian Luar Negeri atas kinerja yang terus positif tumbuh termasuk mendorong investasi di berbagai fungsi-fungsi diplomasi," ungkap Anas melalui siaran persnya, Jumat (4/10/2024).
Hal itu disampaikan Anas saat bertemu Menteri Luar Negeri ( Menlu) Retno Marsudi di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (4/10/2024).
Baca juga: Prabowo Bakal Tambah K/L Baru, Menpan-RB Siapkan Skema Penambahan ASN
Ia menilai, aparatur sipil negara (ASN) Kemenlu telah memperbaiki layanan di berbagai konsulat jenderal yang tersebar di seluruh dunia. Selain itu, Kemenlu memiliki sistem merit dan tata kelola yang besar.
Selain berperan dalam peningkatan investasi, Kemenlu juga berperan mempromosikan produk dalam negeri dan memperluas penetrasi pasar produk dalam negeri di kancah global.
"Hal lainnya, terkait perundingan global untuk mengurangi hambatan perdagangan Indonesia. Termasuk berperan pada sektor promosi kerja sama teknologi dengan melakukan strategi digital," ucapnya.
Anas menilai, berbagai upaya tersebut merupakan wujud langkah Kemenlu dalam mendorong akuntabilitas kinerja juga terus mengalami perkembangan positif.
Baca juga: Berhasil Pangkas Ratusan Aplikasi, Menpan-RB Pastikan Tukin Kemenhub Naik
Sebagai informasi, nilai Indeks RB Kemenlu pada 2023 adalah A-. Indeksnya bahkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional kementerian/lembaga.
Pada 2023, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kemenlu meraih kategori BB atau Sangat Baik.
Sepanjang 2017 hingga 2023, terdapat 12 unit kerja Kemenlu yang berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta lima unit kerja mendapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Sementara itu, Menlu Retno Marsudi menjelaskan, pertemuan ini melihat capaian, kekurangan, serta saran perbaikan dari Kemenpan-RB.
"Kalau hal seperti ini terus diperbaiki, ke depannya Insya Allah Reformasi Birokrasi Indonesia akan tercapai akan terjaga," ucapnya.
Baca juga: Menpan-RB Kritik Buang-buang Anggaran Pemda Modus Perjalanan Dinas