KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi langkah dan upaya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mereformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.
Upaya tersebut terlihat dari peningkatan yang konsisten dalam Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Kementerian BUMN selama lima tahun terakhir.
"Saya dan Menteri BUMN Erick Thohir telah membahas berbagai aspek, termasuk kinerja BUMN. Pemerintah telah melakukan penilaian terhadap sistem akuntabilitas kinerja di berbagai kementerian dan lembaga (K/L) sesuai mandat Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi). Kami mengapresiasi capaian kinerja Kementerian BUMN yang signifikan,” kata Anas dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (14/8/2024).
Baca juga: Puji Terobosan Klasterisasi dan Holdingisasi BUMN Erick Thohir, Anggota DPR: Sudah On Track
Pernyataan tersebut disampaikan Anas saat bertemu Menteri BUMN Erick Thohir di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Rabu (14/8/2024).
Dalam penilaian reformasi birokrasi (RB) 2023, Kementerian BUMN berhasil memperoleh Kategori A atau memuaskan. Sementara itu, nilai Sakip kementerian ini mendapatkan kategori BB atau Sangat Baik.
Kementerian BUMN telah melakukan berbagai upaya, termasuk penyederhanaan birokrasi, pemangkasan proses bisnis, dan digitalisasi.
Menurut Anas, pencapaian tersebut diharapkan dapat berdampak positif pada masyarakat luas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Peningkatan nilai Indeks RB Kementerian BUMN tidak hanya mencerminkan keberhasilan implementasi reformasi birokrasi di tingkat kementerian, tetapi juga kontribusi dalam lima fokus reformasi birokrasi tematik.
Anas juga memberikan penghargaan atas kinerja Kementerian BUMN dalam penataan kelembagaan, seperti penggabungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.
Ia menilai bahwa upaya tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta mempermudah perusahaan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bahwa efisiensi dan reformasi birokrasi di Kementerian BUMN adalah hasil adaptasi dari upaya penyederhanaan proses layanan kepegawaian yang diterapkan oleh Kementerian PANRB.
Menurutnya, terdapat tiga indikator kinerja utama Kementerian BUMN. Pertama, berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui dividen, pajak, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Kedua, mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyelesaian proyek strategis nasional (PSN).
Baca juga: Bertemu ASN Se-Sulsel, Menpan-RB Dukung Penguatan Digitalisasi hingga Reformasi Birokrasi
Terakhir, berpartisipasi aktif dalam ekonomi kerakyatan, termasuk pengembangan dan pendampingan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Kami tidak akan berpuas diri dan akan terus melakukan transformasi dengan bimbingan dari Menpan-RB dan timnya. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi dan kontribusi BUMN untuk negara,” tutur Erick.