Menpan-RB Dukung Penguatan Reformasi Birokrasi di Perpusnas

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Menpan- RB) Abdullah Azwar Anas mendukung Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perpustakaan Nasional ( Perpusnas) Aminudin Aziz menguatkan Reformasi Birokrasi (RB) di Perpusnas.

Hal itu diutarakan Anas saat menerima audiens Aziz beserta jajarannya di Jakarta, Senin.

"Reformasi Birokrasi sebagai engine for development, ada beberapa hal yang harus dikerjakan Perpusnas. Pertama, perbaikan kebijakan yang tumpang tindih di lingkup Perpusnas. Bapak mesti review tumpang tindih, tinggal Bapak detailkan," tutur Anas lewat siaran persnya, Senin (25/3/2024).

Kedua, Anas melanjutkan, perlu ada penyederhanaan proses bisnis yang panjang dan berbelit. Pemangkasan akan berdampak terhadap pengurangan jumlah orang yang ada.

Baca juga: Menpan-RB Bahas Progres Portal Nasional bersama Wakil Menteri BUMN

Terkait digitalisasi, Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu menyampaikan bahwa pengembangan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Perpusnas masih harus menjadi perhatian.

"Digitalisasi harus dibarengi dengan pemangkasan proses bisnis, dan ke depan seluruh aplikasi akan diinteroperabilitaskan, tidak boleh satu inovasi satu aplikasi," sebutnya.

Kemudian, Menteri Anas meminta agar jajaran Perpusnas melakukan manajemen kinerja dan pembagian kewenangan yang detail dan jelas.

"Terakhir, Perpusnas perlu melakukan perampingan struktur organisasi, sistem merit, pengawasan, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM)," sebutnya.

Baca juga: Audiensi dengan BPOM, Menpan-RB Diskusikan soal Penguatan Reformasi Birokrasi

Tak hanya itu, Anas juga berharap Perpusnas diharapkan bisa bergabung dan berkontribusi dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) ataupun MPP Digital.

Pada kesempatan itu, Plt Kepala Perpusnas Aminudin Aziz menjelaskan mengenai transformasi digital layanan perpustakaan yang telah dilakukan Perpusnas.

"Saat ini ada dua inovasi yang tengah dijalankan Perpusnas, yakni Pojok Baca Digital dan perpustakaan di desa (tidak fisik). Jadi desa itu akan kami minta untuk menyediakan semacam ruang baca, untuk anak-anak di lingkungan desa," jelasnya.

Perpustakaan di desa, sebut Aziz, telah mendapat persetujuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT).

Baca juga: Menpan-RB dan Kepala OIKN Bahas Pemindahan ASN hingga Digitalisasi di IKN

"Tahun ini ada 10.000 desa, bukunya nanti akan kami kirimkan, satu desa sekitar 1.000 judul buku. Nah, ini yang mendapatkan sambutan yang baik, seupaya anak-anak kita tidak jauh ke perpustakaan," ucapnya.