Hadiri Rakernas Kementerian ATR/BPN, Menpan-RB Apresiasi Reformasi Tata Kelola Pertanahan dan Tata Ruang

KOMPAS.com - Reformasi Birokrasi (RB) dalam sektor layanan pertanahan dan tata ruang memiliki dampak langsung terhadap fokus utama RB Tematik, yaitu peningkatan investasi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengakui peran penting Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) dalam meningkatkan investasi dengan memberikan kepastian hak atas tanah kepada masyarakat.

"Hal ini akan tercapai dengan dukungan digitalisasi layanan perizinan pertanahan. Tidak ada rakyat yang tidak berurusan dengan tanah. Kalau reformasi di pertanahan ini jalan, dampaknya akan merata kemana-mana," ujarnya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN Tahun 2024, di Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Baca juga: Kemenperin Terima Sertifikat Tanah LIK Ulu Gadut dari Kementerian ATR/BPN

Anas juga memberikan apresiasi terhadap upaya Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat tata kelola birokrasi dan mendorong digitalisasi dalam proses bisnis layanan pertanahan dan tata ruang.

"Komitmen Pak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Agus Harimurti Yudhoyono dalam mendorong RB, terutama dengan penerapan sertifikat elektronik ini, patut kita apresiasi. Begitu juga dengan penanganan konflik agraria yang bisa diselesaikan dengan ideal," imbuhnya.

Saat ini, Kemenpan-RB bersama Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional dan instansi terkait sedang mempersiapkan Portal Nasional yang akan menyediakan berbagai layanan pemerintah, terutama sembilan layanan digital prioritas pada 2024.

Baca juga: Kerek Talenta Digital Terbaik, 65 SMA/SMK Ikut Kompetisi di Bidang IoT

Mantan Bupati Banyuwangi tersebut mendorong Kementerian ATR/BPN untuk mengintegrasikan layanan yang ada ke dalam Portal Nasional guna mempercepat proses bisnis layanan pertanahan dan tata ruang.

"Aplikasi digital yang dimiliki oleh Kementerian ATR/BPN, seperti aplikasi Sentuh Tanahku, bisa disiapkan untuk diintegrasikan dalam Portal Nasional," ucap Anas.

Ia juga menyatakan bahwa disrupsi digital menjadi peluang bagi Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas data.

Transformasi digital yang terpadu, dalam kerangka SPBE dan Satu Data Indonesia (SDI), dapat menghasilkan peningkatan signifikan dalam kualitas layanan tata ruang dan pertanahan.

Baca juga: Ainun Najib Sebut Digitalisasi Pemerintahan Lewat SPBE Jadi Kunci Percepat Kemajuan Bangsa

Indeks RB Kementerian ATR/BPN di atas nilai rata-rata 

Pada kesempatan tersebut, Anas mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN telah mengalami kemajuan yang stabil dalam meningkatkan nilai RB dari tahun ke tahun.

Indeks RB Kementerian ATR/BPN bahkan telah melampaui nilai rata-rata RB kementerian/lembaga (K/L) nasional.

Kementerian ATR/BPN secara konsisten mendorong RB melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada unit kerja strategis.

Baca juga: Hindarkan Pegawai dari Praktik Korupsi, Kementerian KP Bangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

"Indeks SPBE di ATR/BPN juga meningkat signifikan dari 3,55 pada 2022 menjadi 3,95 pada 2023, dengan predikat Sangat Baik," ucap Anas.

Peran strategis Kementerian ATR/BPN dalam RB Tematik sangatlah penting.

Peran tersebut mencakup penetapan hak dan pendaftaran tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah, penatagunaan tanah, dan penataan tanah, serta penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa pihaknya terus memperkuat tata kelola pertanahan dan tata ruang yang modern, berintegritas, dan sesuai standar internasional secara berkelanjutan.

Baca juga: Wujudkan Pemilu Berintegritas, KPU Siapkan Alur Logistik Tepat Waktu dan Sasaran

"Pak Menpan-RB (Abdullah Azwar Anas) tadi menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi, memperkuat sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdampak. Integritas dan kemampuan harus terus ditingkatkan agar Kementerian ATR/BPN dapat lebih melayani, profesional, dan dipercaya oleh masyarakat," ucapnya.