Mendagri Apresiasi Inflasi 2,42 Persen, Minta Pemda Waspadai Dampak Geopolitik Global

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi capaian inflasi nasional pada April 2026 yang berhasil dijaga di level 2,42 persen secara tahunan (year-on-year/YoY). 

Meski demikian, Tito mengingatkan seluruh pemerintah daerah ( pemda) agar tidak cepat berpuas diri dan tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika ekonomi global.

Dia meminta pemda melakukan pemantauan langsung di lapangan guna mengantisipasi dampak geopolitik global terhadap stabilitas harga barang dan jasa.

"Kita masih bersyukur bahwa inflasi YoY masih di angka 2,42 persen pada April 2026. Namun, Mei ini kita harus mengamati betul perkembangan dari dampak terutama kenaikan harga minyak dan juga kurs mata uang," ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (18/5/2026).

Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2026 yang dirangkaikan dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Cek Dampak Pelemahan Rupiah Ke Harga Barang

Dia menjelaskan, capaian inflasi Indonesia saat ini masih tergolong terkendali dibandingkan sejumlah negara lain yang menghadapi lonjakan inflasi akibat gejolak ekonomi global.

Menurut Tito, kondisi tersebut menunjukkan efektivitas langkah pengendalian inflasi yang selama ini dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Ada negara yang inflasinya sudah mencapai 612 persen. Bayangkan, harga barang dan jasa naik hingga enam kali lipat, sedangkan kita berada di angka 2,42 persen yang berarti masih terkendali,” tegasnya.

Tito juga memaparkan bahwa sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan tertinggi pada periode ini.

Sementara itu, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau relatif stabil sehingga membantu menjaga tekanan inflasi tetap terkendali.

Baca juga: Mendagri: Penghargaan Daerah Jadi Instrumen Tampilkan Kinerja Nyata Kepala Daerah

Sebagai langkah antisipasi, Tito meminta pemda, terutama daerah dengan tingkat inflasi di atas target, seperti Papua Barat dan Aceh, segera menuntaskan persoalan distribusi pangan.

Selain itu, dia menyoroti cabai merah sebagai salah satu komoditas yang masih memicu kenaikan harga di sejumlah wilayah.

“Sekali lagi, kita harus mengamati dampak kenaikan harga barang dan jasa di daerah masing-masing, terutama akibat kenaikan harga minyak global serta fluktuasi kurs mata uang,” jelas Tito.

Sebagai informasi, rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah pembicara, di antaranya Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Elin Herlina, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, serta Pelaksana Tugas (Plt) Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah.

Baca juga: Mendagri Tegaskan Realisasi Program Perumahan Rakyat Akan Dorong Kemajuan Daerah

Hadir pula secara daring perwakilan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, Mabes TNI, dan Perum Bulog.