Masa Tanggap Darurat Terlewati, Penanganan Pascabencana Sumatera Masuk Fase Pemulihan

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana menyatakan, pemerintah mulai memasuki fase pemulihan di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Pernyataan itu disampaikan Tito usai rapat progres percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Tito menjelaskan bahwa masa tanggap darurat telah dilalui dan daerah terdampak kini memasuki tahap transisi menuju pemulihan.

Ia menyebut masa transisi di Sumut dan Sumbar hampir selesai, sedangkan di Aceh masih diperpanjang sebelum memasuki tahap pemulihan penuh.

Baca juga: Pemulihan Sawah Terdampak Bencana Tunjukkan Progres, Ribuan Hektar Mulai Ditanami

“Karena sekarang ini sebetulnya kami sudah melewati (masa) darurat, sekarang masuk ke transisi (menuju pemulihan),” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa sejumlah layanan dasar di wilayah terdampak juga mulai kembali normal, termasuk aktivitas pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang.

Selain itu, layanan rumah sakit di seluruh kabupaten disebut telah kembali berjalan normal. Meski demikian, beberapa puskesmas pembantu di desa masih dalam tahap penanganan.

Adapun pasokan listrik juga hampir sepenuhnya pulih, kecuali di sejumlah wilayah yang masih terisolasi akibat akses jalan terputus. Sebagai solusi sementara, pemerintah menyalurkan generator set (genset) ke daerah terdampak.

Baca juga: PLN Sediakan Pasokan Listrik untuk Hajatan hingga Proyek, Berikut Cara Pesannya

Tito mengatakan, distribusi bahan bakar minyak (BBM) melalui stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), jaringan internet, jalan nasional, dan jembatan nasional kini kembali berfungsi.

Di sektor pendidikan, pemerintah bersama kementerian terkait berkoordinasi dengan kontraktor untuk mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan berdasarkan skala prioritas.

“Terutama sekolah-sekolah yang proses belajarnya belum ideal. Proses belajarnya sudah 100 persen (kembali berjalan), tetapi belum ideal,” kata Tito.

Pada kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa dukungan anggaran menjadi faktor penting dalam percepatan pemulihan.

Oleh karena itu, pemerintah pusat menyalurkan tambahan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 10,6 triliun untuk tiga provinsi terdampak.

Baca juga: Satgas PRR Tuntaskan Penyaluran TKD Rp 10,6 Triliun, Pemulihan Pascabencana Melaju Pesat

“Sudah ditransfer semua. Februari, Maret, April, tiga kali, sudah tuntas. Totalnya Rp 10,6 triliun,” ungkap Tito.

Dana tersebut kini berada di pemerintah daerah (pemda) tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Pemerintah pusat disebut terus mengawal penggunaan TKD agar penyalurannya tepat sasaran dan mampu memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat.

Selain TKD, dukungan juga diberikan kementerian dan lembaga lain, seperti Kementerian Pertanian (Kementan) yang menyiapkan anggaran penanganan lahan pertanian terdampak, serta bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut mendukung pembangunan hunian sementara (huntara) dan penyaluran dana tunggu hunian (DTH).

Baca juga: Satgas PRR: Pembangunan Huntara di Sumatera Sudah Capai 93 Persen

Tito juga mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan rencana induk pemulihan yang tengah diproses menjadi peraturan presiden (perpres).

Program tersebut ditargetkan berjalan selama tiga tahun hingga 2028 dengan tahapan kerja setiap tahun.

“Nah, ini kalau nanti sudah disetujui oleh Bapak Presiden, otomatis speed-nya akan lebih kencang lagi, ketika anggaran sudah disalurkan kepada kementerian dan lembaga yang menangani,” tutur Tito.