Kasatgas PRR Tito: Praja IPDN, Mari Kerja Keras Bersihkan Aceh Tamiang

Kompas.com - 04/04/2026, 18:03 WIB
I Jalaludin S,
Agung Dwi E

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Tito Karnavian meminta praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri ( IPDN) bekerja keras membersihkan lumpur yang masih memenuhi lingkungan pemukiman warga di Aceh Tamiang, Aceh.

Hal itu disampaikan Tito saat memimpin apel pembukaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) gelombang ketiga Praja Pratama IPDN di Istana Benua Raja, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (4/4/2026).

Tito mengatakan, sebanyak 731 praja IPDN pada gelombang ketiga yang diterjunkan di Aceh Tamiang akan difokuskan pada kegiatan pembersihan lumpur di rumah warga, drainase, dan jalan desa.

Kegiatan pembersihan lumpur pada gelombang tiga merupakan bagian dari upaya percepatan pemulihan lingkungan pascabencana.

Baca juga: Satgas PRR Percepat Pemanfaatan Kayu Hanyutan sebagai Strategi Pemulihan Pascabencana di Wilayah Terdampak

Tito menekankan, para praja IPDN yang diterjunkan pada gelombang ketiga untuk sigap membersihkan sisa lumpur di Aceh Tamiang.

Hal itu pun telah dilakukan praja IPDN yang diterjunkan pada gelombang pertama dan kedua.

"Target utamanya adalah menyelesaikan persoalan yang masih terkena lumpur, ada yang sudah mengeras, termasuk situs sejarah (Istana Benua Raja),” katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Tito menjelaskan, pembersihan lumpur itu dilakukan di permukiman dan drainase karena dampak banjir yang membawa endapan hingga 5 meter (m). Masalah ini menjadi salah satu yang terberat di Aceh Tamiang.

Adapun praja IPDN pada gelombang pertama diterjunkan untuk menghadapi lokasi penanganan bencana yang cukup berat karena diterjunkan pada fase awal pemulihan. 

Baca juga: Satgas PRR Terus Percepat Pembersihan Lumpur dan Rehabilitasi Sawah di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Tugas utama mereka adalah pembersihan lumpur di wilayah perkantoran pemerintahan karena berhenti total akibat terdampak bencana.

Pada gelombang kedua, praja IPDN yang diterjunkan berfokus pada pembersihan lumpur di wilayah lingkungan masyarakat serta fasilitas umum dan fasilitas sosial lain. 

Tito menambahkan, praja IPDN yang diterjunkan pada gelombang ketiga ditargetkan membersihkan 42 titik selama sebulan yang terdiri dari 10 rumah, 22 drainase, 7 jalan, serta 3 fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Jika target selesai dalam waktu kurang dari sebulan, praja IPDN akan dialihkan ke titik lain yang masih penuh lumpur di lingkungan permukiman masyarakat.

"Kalau lebih cepat, mereka akan digeser ke tempat lainnya yang memerlukan bantuan," tuturnya.

Pada kesempatan itu, Tito mengingatkan para praja IPDN untuk menjaga nama baik institusi serta memanfaatkan masa penugasan di Aceh Timang sebagai ruang pembelajaran nyata ilmu pemerintahan.

Baca juga: Satgas PRR Serahkan 120 Unit Huntap kepada Penyintas Bencana di Tapanuli Selatan

Sebagai informasi, kunjungan Tito Karnavian ke Aceh Tamiang merupakan bagian dari rangkaian agenda penerjunan praja IPDN gelombang ketiga serta meninjau progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh Tamiang.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri (Kemendagri) Safrizal ZA, Rektor IPDN Halilul Khairi, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Kabupaten Aceh Tamiang.

Terkini Lainnya
Ketua Harian Dekranas Dorong Penguatan Pemasaran dan Kreativitas Tenun di Belu

Ketua Harian Dekranas Dorong Penguatan Pemasaran dan Kreativitas Tenun di Belu

Kemendagri
Perkuat Keamanan Perbatasan, BNPP Percepat Penataan Eks OBP Simantipal dan Sebatik

Perkuat Keamanan Perbatasan, BNPP Percepat Penataan Eks OBP Simantipal dan Sebatik

Kemendagri
Ratusan Pustu Terdampak Bencana Kembali Beroperasi, Layanan Kesehatan Semakin Dekat

Ratusan Pustu Terdampak Bencana Kembali Beroperasi, Layanan Kesehatan Semakin Dekat

Kemendagri
Kasatgas PRR : 12 Daerah Terdampak Sudah Ajukan Data Huntap, Pemda Lain Diminta Segera Menyusul

Kasatgas PRR : 12 Daerah Terdampak Sudah Ajukan Data Huntap, Pemda Lain Diminta Segera Menyusul

Kemendagri
Kunjungi PLBN Motaain, Ketua Umum TP PKK Dorong UMKM Tenun Ikat Perbatasan Naik Kelas

Kunjungi PLBN Motaain, Ketua Umum TP PKK Dorong UMKM Tenun Ikat Perbatasan Naik Kelas

Kemendagri
PLBN Motaain Gelar Operasi Pasar Murah, Warga Perbatasan Terbantu Akses Bahan Pokok Terjangkau

PLBN Motaain Gelar Operasi Pasar Murah, Warga Perbatasan Terbantu Akses Bahan Pokok Terjangkau

Kemendagri
Deadline Seminggu, Kasatgas Tito Minta Pemda Percepat Pendataan Huntap Beserta Klasifikasinya

Deadline Seminggu, Kasatgas Tito Minta Pemda Percepat Pendataan Huntap Beserta Klasifikasinya

Kemendagri
Mendagri Apresiasi Program Bedah Rumah Kementerian PKP di Papua

Mendagri Apresiasi Program Bedah Rumah Kementerian PKP di Papua

Kemendagri
BNPP RI Tingkatkan Daya Saing Tenun Ikat Belu, Asah SDM dan UMKM Perbatasan di PLBN Motaain

BNPP RI Tingkatkan Daya Saing Tenun Ikat Belu, Asah SDM dan UMKM Perbatasan di PLBN Motaain

Kemendagri
Satgas PRR Kebut Pembangunan Huntap di 3 Provinsi Terdampak, Hunian Layak Berangsur Terpenuhi

Satgas PRR Kebut Pembangunan Huntap di 3 Provinsi Terdampak, Hunian Layak Berangsur Terpenuhi

Kemendagri
Mendagri Tito Bahas Persiapan Program Perumahan di Wilayah Perbatasan

Mendagri Tito Bahas Persiapan Program Perumahan di Wilayah Perbatasan

Kemendagri
Mendagri Tegaskan Pemerintah Siap Perkuat Pengawasan dan Optimalisasi Dana Otsus

Mendagri Tegaskan Pemerintah Siap Perkuat Pengawasan dan Optimalisasi Dana Otsus

Kemendagri
Mendagri: Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Dirasakan oleh Masyarakat

Mendagri: Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Dirasakan oleh Masyarakat

Kemendagri
Satgas PRR Pastikan Pemutakhiran Data Penerima Huntara dan DTH Terus Dilakukan

Satgas PRR Pastikan Pemutakhiran Data Penerima Huntara dan DTH Terus Dilakukan

Kemendagri
Mendagri dan Menteri PKP Targetkan Renovasi 1.000 RTLH di Sitaro, Perkuat Perbatasan lewat Hunian Layak

Mendagri dan Menteri PKP Targetkan Renovasi 1.000 RTLH di Sitaro, Perkuat Perbatasan lewat Hunian Layak

Kemendagri
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com