Mendagri Dorong Kolaborasi Demi Kejar Target Pemulihan Pascabencana Sumatera

KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meminta seluruh menteri Kabinet Merah Putih untuk segera memberikan perhatian dan melakukan langkah percepatan pemulihan. 

Mendagri mendorong percepatan pemulihan di wilayah yang belum sepenuhnya pulih dari sisi pemerintahan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta sosial ekonomi. Hal itu ia sampaikan pada agenda rapat koordinasi (rakor) lintas kementerian atau lembaga di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (15/1/2026). 

“Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri UMKM, Menteri Ekonomi Kreatif, ini tolonglah ini bisa dibantu supaya mereka bisa hidup kembali terutama pasarnya juga warung-warungnya, UMKM-nya, ini perlu kerja keras,” ucap Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (16/1/2026). 

Dalam rakor yang berlangsung selama hampir empat jam tersebut, dibahas sejumlah indikator pemulihan bencana yang masih memerlukan perhatian berbagai kementerian dan lembaga, khususnya di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera. 

Baca juga: Paparkan Progres Pemulihan Pascabencana Sumatera, Mendagri Ajak Satgas Jaga Kekompakan

Sejumlah indikator utama, seperti tata kelola pemerintahan, layanan publik di sektor kesehatan dan pendidikan, akses darat, serta pemulihan ekonomi dan sosial, dinilai masih perlu dipercepat, terutama di daerah yang terdampak paling parah.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri Tito juga menegaskan bahwa semangat gotong royong menjadi kunci percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera. Ia optimistis kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan organisasi nonpemerintah dapat mempercepat pemulihan di tiga daerah terdampak bencana.

Apresiasi pun turut disampaikan oleh Tito kepada berbagai lembaga nonpemerintah yang telah turun langsung membantu masyarakat, terutama di daerah pegunungan Aceh. Beberapa lembaga yang terlibat di antaranya seperti Dompet Dhuafa, Palang Merah Indonesia (PMI), Dewan Masjid Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. 

"Banyak sekali saya ketemu di gunung-gunung, di Bener Meriah, di Aceh, Aceh Tamiang, mereka bekerja. Saya lihat mereka enggak banyak pemberitaan, mereka bekerja. Tapi sangat dirasakan membantu (masyarakat),” ujar Tito.

Baca juga: Mendagri Ungkap TNI-Polri Kerahkan Puluhan Ribu Personel Tangani Bencana Sumatera

Lebih lanjut, Tito menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pemulihan pascabencana di Sumatera Barat (Sumbar) dan Sumatera Utara (Sumbar) agar dapat rampung sebelum bulan Ramadhan. 

Salah satu langkah percepatan yang ditempuh adalah pembersihan kawasan terdampak serta pengurangan jumlah pengungsi melalui pemberian bantuan bagi rumah dengan kategori rusak ringan dan sedang agar masyarakat dapat segera kembali ke rumah masing-masing.

Sementara itu, warga dengan rumah kategori rusak berat, diharapkan dapat berpindah ke Hunian Sementara (Huntara). Sebagian warga pun telah menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) sehingga dapat rumah kerabat atau menyewa tempat tinggal hingga proses pemulihan selesai.

"Nah, itu yang kami harapkan dari Menteri Sosial agar bisa menambahkan dari anggaran bencana dan anggaran yang nonbencana, yang tadi, Program Keluarga Harapan (PKH), sama untuk rumah tangga tadi, ekonomi dan peralatan perabotan. Kalau itu dibantu, ini akan cepat selesai,” tutur Tito.

Di sisi lain, Tito menilai bahwa penanganan pascabencana di wilayah Aceh memerlukan upaya yang lebih berat dikarenakan banyaknya pemukiman warga yang tertimbun lumpur. Oleh karena itu, fokus utama pemulihan di Aceh akan diarahkan pada pembersihan lumpur dan normalisasi muara sungai.

Baca juga: Jelang Ramadhan, Pemerintah Kebut Perbaikan Masjid di Daerah Terdampak Bencana Sumatera

“Kunci utamanya pembersihan lumpur. Kalau lumpur sudah dibersihkan, sungainya sudah dikerok, itu akan jauh lebih mudah lagi menanganinya, dan itu mungkin kalau ada tambahan pasukan, TNI-Polri, Sekolah Kedinasan 15.000 aja. Saya yakin dua minggu selesai,” ucap Tito.

Sebagai informasi, kegiatan rakor tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Djamari Chaniago, serta Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

Hadir pula Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih lainnya.