Mendagri Ajak Kepala Daerah Manfaatkan Program Tiga Juta Rumah untuk Sejahterakan Rakyat

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmennya dalam mendukung realisasi program Tiga Juta Rumah. Menurutnya, program inisiatif Presiden Prabowo Subianto ini sangat strategis dalam membantu menyejahterakan rakyat.

Oleh karena itu, Tito mengajak kepala daerah menangkap peluang dengan memanfaatkan program tersebut untuk membantu masyarakat.

“Ini sebenarnya membantu teman-teman kepala daerah juga. Karena kepala daerah, salah satu tugasnya ya mengangkat derajat, harkat martabat rakyat masing-masing,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (25/2/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Ruang Sidang Utama, Kantor Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri), Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kasatgas Tito Pimpin Rakor Pembahasan Bantuan Rumah dan Sosial Pascabencana

Ia menekankan bahwa program Tiga Juta Rumah merupakan proyek bersama yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah agar rakyat dapat memiliki rumah dengan harga terjangkau.

Tito menegaskan, Kemendagri berkomitmen untuk terus mendukung implementasi program tersebut, salah satunya melalui kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Supaya harganya murah (terjangkau bagi MBR) rumah-rumah ini. Pengembang menjual lebih murah dengan bebas PBG dan BPHTB. Tapi, PBG dan BPHTB ini harus (diatur) dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Kami sudah cek, Perkadanya sudah beres semua,” jelasnya.

Tito mengatakan, program Tiga Juta Rumah perlu dimaksimalkan oleh pemerintah daerah ( pemda) agar lebih banyak masyarakat dapat memanfaatkannya.

Baca juga: Peran Strategis Sekuritisasi dalam Mendukung Program Tiga Juta Rumah

Lebih lanjut, ia memaparkan langkah yang dapat dilaksanakan pemda, yakni melakukan sosialisasi program secara masif dan mengoptimalkan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menyediakan layanan perizinan PBG dan BPHTB.

“Kalau (daerah) yang punya MPP akan menolong karena PBG dan BPHTB itu ada outlet-nya, (pengurusannya) sebentar selesai. Bahkan, ada yang satu hari (atau) cuma berapa menit selesai,” kata Tito.

Ia menilai, daerah yang belum mengoptimalkan MPP berpotensi menghambat realisasi program Tiga Juta Rumah. Pasalnya, masyarakat yang ingin mengakses program tersebut harus melalui proses perizinan yang panjang sehingga pelaksanaannya menjadi kurang efektif.

Untuk itu, Tito meminta kepala daerah bersama-sama mendukung program tersebut guna mengatasi persoalan perumahan di wilayah masing-masing.

Baca juga: Waspada, Hindari Beli Perumahan KPR Kalau Sertifikat Belum Dipecah

“Ini peluang bagi teman-teman kepala daerah untuk menyelesaikan masalah perumahan di daerah masing-masing, baik renovasi atau bangun baru,” tegasnya.

Sebagai informasi, rakor tersebut juga dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait beserta jajaran, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti beserta jajaran, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, serta pihak terkait lainnya.

Hadir pula Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur Papua Mathius D Fakhiri, serta Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.