Mendagri Sebut Kepemilikan Rumah Jadi Ukuran Keberhasilan Kepala Daerah

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa semakin banyak masyarakat yang memiliki rumah layak huni (RLH) menjadi salah satu ukuran keberhasilan kepala daerah dalam memimpin wilayahnya.

Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya kepala daerah mendukung program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam acara Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, Sosialisasi Rumah Subsidi, PT Permodalan Nasional Madani, dan PT Sarana Multigriya Finansial Melawan Rentenir di Kantor Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat (Kalbar), Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, kepemimpinan kepala daerah tidak hanya diukur dari aspek administratif, tetapi juga dari kemampuan mengangkat derajat masyarakat.

Indikator peningkatan itu, antara lain penurunan angka kemiskinan dan stunting, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta bertambahnya jumlah warga yang memiliki rumah atau menempati hunian layak.

Baca juga: Mendagri Apresiasi Kemeriahan dan Toleransi di Perayaan Imlek dan Festival Cap Go Meh 2026 Singkawang

“Kalau kepala daerahnya enggak bisa membuat rakyatnya punya rumah, makin banyak yang tidak punya rumah, gagal kepala daerah itu,” tegas Tito dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Dia menjelaskan, persoalan perumahan masih menjadi tantangan besar secara nasional karena masih terdapat puluhan juta masyarakat yang belum memiliki rumah atau tinggal di hunian tidak layak.

Oleh karena itu, pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap sektor perumahan melalui berbagai kebijakan dan terobosan pembiayaan.

Tito memaparkan, upaya tersebut tidak hanya menyasar pembangunan rumah baru, tetapi juga perbaikan rumah tidak layak huni.

Baca juga: Ribuan P3K di Sikka Terancam Dirumahkan, Wabup Simon: Kami Akan Konsultasi dengan Mendagri

Pemerintah memanfaatkan berbagai skema pembiayaan, termasuk dukungan perbankan dan sinergi lintas sektor guna mempercepat realisasi program.

Tito menilai, pembangunan perumahan memiliki efek berganda yang luas terhadap perekonomian, mulai dari sektor perbankan, industri bahan bangunan, transportasi, hingga pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Pada kesempatan itu, Tito turut mengapresiasi pemerintah daerah (pemda) yang telah menerbitkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dia menilai, kebijakan tersebut mampu menekan biaya pembangunan sehingga harga rumah menjadi lebih terjangkau.

Mendorong geliat pemda

Tito juga mendorong pemda di Kalbar untuk terus meningkatkan realisasi kebijakan perumahan.

Baca juga: Mendagri dan Menteri PKP Tinjau Program Penanganan Permukiman Kumuh di Kubu Raya

Mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) itu mengingatkan bahwa regulasi yang sudah diterbitkan perlu diikuti dengan implementasi nyata agar benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Selain itu, Tito juga menekankan pentingnya dukungan pemda terhadap program gentengisasi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Dia menyoroti pentingnya kualitas dan estetika hunian, khususnya di Singkawang sebagai kota wisata.

Tito mencermati dominasi penggunaan atap seng di wilayah tersebut dan mendorong penggunaan genteng atau material atap yang lebih estetis.

“Jadi tolong buat program juga yang non-seng. Seng itu oke, murah, tetapi kurang asri,” ujarnya.

Menurut Tito, penggunaan genteng atau material atap yang lebih estetis dapat memperkuat daya tarik kota sekaligus membuka peluang pengembangan industri lokal.

Baca juga: Mendagri Diminta Panggil Gubernur Kaltim soal Mobil Dinas Rp 8,5 M

Dia mendorong pemda untuk tidak hanya berfokus pada pembangunan unit rumah, tetapi juga memperhatikan kualitas visual kawasan permukiman, terutama di daerah yang mengandalkan sektor pariwisata.

Sebagai informasi, dalam kesempatan tersebut juga hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, serta pejabat terkait lainnya.