Mendagri Dorong Integrasi Hulu–Hilir, Pengelolaan Sampah Tak Bisa Parsial

KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pengelolaan sampah harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Menurutnya, pengelolaan sampah menjadi persoalan nasional sehingga membutuhkan penanganan sistematis dan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah Tahun 2026 bertema “Kolaborasi untuk Indonesia Asri (Aman, Sehat, Resik, Indah)” di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Tito memaparkan, Indonesia saat ini masuk dalam lima besar negara penghasil sampah terbesar di dunia dan berada di posisi ketiga sebagai penyumbang sampah plastik ke laut. 

Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) itu menegaskan, kondisi tersebut harus menjadi momentum evaluasi bersama.

Baca juga: Arahan Mendagri: Gubernur hingga Bupati Laksanakan Gerakan Indonesia ASRI

“Saya hanya menambahkan sedikit beberapa data saja untuk betul-betul acara ini tidak seremonial, tetapi menjadi wake-up call yang kesekian kali,” ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Ia menekankan, persoalan sampah bukan semata isu kebersihan, tetapi berdampak langsung pada kesehatan masyarakat serta memiliki nilai ekonomi apabila dikelola secara tepat.

Tito menjelaskan, strategi pengelolaan sampah dapat dibagi ke dalam tiga pendekatan, yakni berbasis hulu, berbasis hilir, dan integratif. 

Pendekatan hulu berfokus pada pengurangan sampah dari sumbernya, mulai dari rumah tangga hingga tingkat desa.

“Nah, yang berbasis hulu ini adalah berbasis lingkungan, rumah tangga. Jadi setiap rumah tangga bergerak, setiap lingkungan bergerak, RT, RW, dan desa misalnya," imbuh Tito.

Baca juga: Mendagri Terbitkan SE, Minta Pemda Dukung Pelaksanaan Gerakan Indonesia Asri

Dia menegaskan, pendekatan tersebut menekankan peran aktif lingkungan terkecil, seperti RT, RW, dan desa, untuk melakukan pengurangan (reduce) serta pengolahan sampah sejak awal.

“Kelompok ini sudah dari awal melakukan reduce, mengurangi sampah, dan kemudian mengolah sampah di lingkungan masing-masing,” terangnya.

Tito mencontohkan sejumlah daerah, seperti Banyuwangi, Klungkung, dan Subang, yang dinilai berhasil menerapkan pengelolaan sampah berbasis komunitas melalui pemilahan sejak sumbernya sehingga mampu menekan volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir (TPA).

Selain itu, dia menyoroti potensi ekonomi dari pengolahan sampah organik melalui budi daya maggot atau larva lalat black soldier fly (BSF). 

Inovasi tersebut dinilai mampu mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan produk bernilai tambah, seperti pakan ternak dan pupuk, sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular.

Baca juga: Mendagri Tolak Rencana Bantuan Beras dari Diaspora ke Aceh: Kita Swasembada

Di sisi hilir, Tito menekankan pentingnya penguatan sistem pengangkutan dan pengolahan sampah, terutama di wilayah perkotaan dengan volume tinggi.

Pemanfaatan teknologi dinilai dapat menjadi solusi sepanjang didukung tata kelola dan pengawasan yang konsisten.

Melalui rakornas itu, Tito berharap, pengelolaan sampah tidak lagi bersifat reaktif, melainkan menjadi gerakan kolaboratif yang terstruktur dan berkelanjutan. 

“Kotanya bersih karena pasukan sampahnya yang bergerak cepat sehingga pada waktu pagi hari enggak ada sampah,” tandasnya.

Sebagai informasi, rakornas itu turut dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji, Wakil Menteri LH Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Ahmad Riza Patria, serta sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota.

Baca juga: Mendagri: Jumlah Pengungsi Pascabencana Sumatera Turun, dari 2 Juta Jadi 12.994 Orang