Satgas PRR: Penyaluran KUR Penyintas Bencana Sumatera Tembus Rp 12,23 Triliun
KOMPAS.com - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera melaporkan realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) bagi penyintas bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Berdasarkan data Satgas PRR per 17 Februari yang dipublikasikan pada 1 Maret 2026, penyaluran KUR di tiga daerah terdampak tersebut telah mencapai 206.705 debitur dengan total outstanding atau pokok pinjaman sebesar Rp 12,23 triliun.
Capaian tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan progres penyaluran KUR per 26 Januari yang tercatat sebanyak 111.601 debitur dengan total outstanding Rp 6,02 triliun.
Adapun rincian penyaluran di masing-masing daerah yakni Aceh sebanyak 125.173 debitur dengan outstanding Rp 7,38 triliun, Sumut 53.181 debitur dengan outstanding Rp 3,06 triliun, serta Sumbar 28.351 debitur dengan outstanding Rp1,79 triliun.
Peningkatan penyaluran KUR ini dinilai sejalan dengan pertumbuhan aktivitas usaha mikro kecil menengah ( UMKM), termasuk transaksi melalui platform e-commerce.
Berdasarkan data Satgas per 18 Februari yang dipublikasikan pada 3 Maret 2026, transaksi UMKM melalui e-commerce di Sumbar tercatat sebanyak 2.162.858 transaksi dengan 101 produk, Sumut 2.173.688 transaksi dengan 631 produk, dan Aceh 24.841 transaksi dengan 1.396 produk.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan debitur penyintas bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar akan mendapatkan relaksasi bunga KUR selama dua tahun.
Untuk 2026, bunga kredit KUR bagi debitur terdampak bencana dibebaskan atau menjadi 0 persen.
Pada 2027, bunga akan naik bertahap menjadi 3 persen, dan pada 2028 kembali normal di level 6 persen.
"Tahun pertama ini bunganya kami nolkan di 2026. Tahun 2027 menjadi 3 persen, dan 2028 kembali ke 6 persen," ujar Airlangga dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (4/3/2026).
Baca juga: Satgas PKH Ungkap Denda Perkebunan Kelapa Sawit dan Tambang Ilegal Capai Rp 8 T, Target Rp 15,3 T
Sementara itu, Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan, aktivitas jual beli di pasar dan sektor UMKM merupakan indikator kunci pemulihan ekonomi penyintas bencana.
“Pasar dan UMKM merupakan indikator penting pergerakan ekonomi daerah. Ketika keduanya kembali hidup, maka harapan pemulihan ekonomi masyarakat semakin nyata,” kata Tito saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
