Paparkan Progres Pemulihan Pascabencana Sumatera, Mendagri Ajak Satgas Jaga Kekompakan
KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera memaparkan perkembangan terbaru penanganan dan pemulihan dampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Hal itu disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatera yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Sejak awal ditugaskan, Mendagri telah melakukan konsolidasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk memetakan kondisi masing-masing kabupaten atau kota terdampak dengan melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda).
Selain itu, Mendagri juga telah meninjau langsung lokasi bencana serta menggelar pertemuan dengan para kepala daerah di wilayah terdampak. Langkah tersebut dilakukan guna menghimpun berbagai persoalan yang perlu diatasi untuk mempercepat penanganan.
Baca juga: Mendagri: Kondisi Sumatera Barat akan Normal Sebelum Ramadhan
“Kami cek satu per satu karena kami tidak ingin mengeklaim dari pusat, tapi kami ingin mendapatkan pernyataan dari bawah, ada masalah enggak? Kalau ada masalah, di mana? Karena kami akan mulai kerja dari situ,” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (16/1/2026).
Berdasarkan hasil pengecekan langsung dan rapat dengan kepala daerah, Mendagri menyebutkan bahwa Provinsi Sumbar relatif paling cepat pulih. Hal ini terlihat dari aktivitas Pemda yang berjalan normal, beroperasinya seluruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), pasokan energi dan jaringan komunikasi yang stabil, serta aktivitas ekonomi yang mulai menggeliat.
Meski demikian, masih terdapat beberapa kabupaten atau kota yang memerlukan perhatian khusus, terutama pada sektor pendidikan, akses jalan, dan pemulihan kawasan wisata.
Sementara di wilayah Sumut dan Aceh, tantangan pemulihan masih membutuhkan perhatian khusus. Pada dua wilayah tersebut, masih terdapat timbunan lumpur, kerusakan jalan dan jembatan, pasar rakyat, serta fasilitas pendidikan dan perkantoran desa.
Baca juga: Jelang Ramadhan, Pemerintah Kebut Perbaikan Masjid di Daerah Terdampak Bencana Sumatera
Oleh karena itu, Mendagri menegaskan perlunya kerja gotong royong lintas kementerian atau lembaga, Pemda, TNI-Polri, hingga unsur masyarakat untuk mempercepat pembersihan lumpur, normalisasi sungai, serta perbaikan infrastruktur dasar.
Pada kesempatan sama, Mendagri juga memaparkan berbagai data persoalan yang perlu direspons oleh kementerian dan lembaga terkait. Salah satunya terkait penanganan kerusakan fasilitas pendidikan yang perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Mendagri pun menjelaskan bahwa pihaknya telah menghimpun data kerusakan fasilitas tersebut guna memudahkan proses penanganan.
“Contoh aja ini semua data detailnya ada ini Provinsi Sumatera Barat. Misalnya ini di sana pendidikan PAUD, TK, SD yang rusak ringan 2, rusak sedang 40, rusak berat 45. Di mana saja (lokasinya) ini detail ada semua di sini,” jelasnya.
Memasuki fase transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi, Mendagri turut menekankan pentingnya indikator pemulihan yang terukur.
Baca juga: Mendagri Ungkap Kendala Pemulihan Bencana di Pegunungan dan Dataran Rendah Aceh
Indikator tersebut meliputi berjalannya pemerintahan daerah, pulihnya layanan publik terutama kesehatan dan pendidikan, terbukanya akses infrastruktur darat, berfungsinya aktivitas ekonomi, hingga terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti bahan bakar minyak (BBM), listrik, air bersih, internet, dan elpiji.
Mendagri juga menyoroti pentingnya percepatan pengurangan jumlah pengungsi. Menurutnya, semakin cepat masyarakat kembali ke rumah atau hunian sementara (huntara), semakin baik karena menunjukkan progres pemulihan.
Lebih lanjut, Ia mendorong percepatan penyaluran bantuan perbaikan rumah, bantuan sewa hunian, serta bantuan sosial dan ekonomi agar daya beli masyarakat segera pulih.
Jajaran anggota pemerintah yang hadir pada agenda Rakor. (Dok. Mendagri) Sebagai informasi, forum tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku Ketua Tim Pengarah Satgas Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih.
Hadir pula Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.
