Mendagri: Kreativitas Kepala Daerah Kunci Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kreativitas, keberanian, dan inovasi kepala daerah dalam mengelola potensi wilayah menjadi kunci mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan Tito saat menjadi narasumber dalam talk show Semangat Awal Tahun 2026 bertajuk “440 Hari Pemerintahan Presiden Prabowo: Menuju Pertumbuhan yang Berkualitas” di IDN Headquarters (HQ), Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Tito menjelaskan, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan daerah adalah kemandirian fiskal.

Daerah dengan kemampuan keuangan yang kuat dinilai lebih fleksibel dan cepat dalam mengeksekusi berbagai program pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer dari pemerintah pusat.

“Keberhasilan suatu daerah itu adalah kemandirian fiskal. Jadi kalau kemandirian fiskal mereka kuat, keuangan daerah itu kuat, dia membuat program apa saja gampang, mau ide apanya (apa pun) itu, bisa [lebih mudah] dieksekusi,” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (14/1/2026).

Menurutnya, penguatan kemandirian fiskal erat kaitannya dengan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang ditopang oleh aktivitas ekonomi dan dunia usaha yang sehat. Meski transfer dari pemerintah pusat tetap memiliki peran penting, daerah didorong untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan tersebut.

Tito mencontohkan sejumlah daerah yang berhasil membangun basis ekonomi yang kuat. Kabupaten Badung, Bali, mampu membiayai sebagian besar anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dari sektor pariwisata melalui pajak hotel dan restoran.

Baca juga: Kepala Bappeda Jabar Ungkap Beban Utang Masjid Al Jabbar di Tengah Tekanan APBD 2026

Sementara itu, daerah seperti Timika dan Bojonegoro memperoleh pendapatan signifikan dari pengelolaan sumber daya alam yang optimal.

Namun demikian, Tito mengakui masih banyak daerah dengan tingkat PAD yang rendah karena sektor swasta belum berkembang secara maksimal. Kondisi ini membuat daerah sangat bergantung pada belanja pemerintah dan transfer dari pusat.

Oleh karena itu, Tito mendorong kepala daerah untuk mengubah pola pikir, tidak hanya berfokus pada pengelolaan belanja, tetapi juga aktif menciptakan dan memperluas sumber-sumber pendapatan baru melalui inovasi serta pemanfaatan potensi lokal.

Salah satu langkah strategis yang ditekankan adalah penyederhanaan perizinan. Menurut Tito, kemudahan berusaha menjadi prasyarat utama untuk menarik investasi dan menggerakkan dunia usaha di daerah.

“Berpikirlah lebih banyak bagaimana mencari pendapatan. Ini membutuhkan kreativitas, salah satunya dengan mempermudah perizinan,” ucapnya.

Selain itu, Tito menekankan pentingnya dialog berkelanjutan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, termasuk asosiasi pengusaha serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Langkah ini dinilai penting untuk menggali potensi ekonomi daerah sekaligus merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

Di akhir pernyataannya, Tito menegaskan bahwa daerah dengan pendapatan yang kuat dan pengelolaan belanja yang efisien akan tumbuh lebih cepat dan mandiri. Hal ini sejalan dengan agenda nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Baca juga: Menkeu Purbaya Ungkap Tiga Mesin Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, Apa Saja?

“Kalau bisa dia jaga pendapatannya itu tinggi, belanjanya bisa dihemat, otomatis daerah itu akan maju dan tidak tergantung [pada] pemerintah pusat,” tutur Tito.