Mendagri Apresiasi Kementerian KP Turunkan Taruna untuk Bantu Daerah Terdampak Bencana

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) yang menugaskan taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan untuk membantu percepatan penanganan dampak bencana di Sumatera. 

Kementerian KP berencana memberangkatkan 1.142 taruna secara bertahap dalam beberapa kloter ke daerah terdampak bencana.

Apresiasi tersebut disampaikan Tito saat menghadiri acara Pelepasan Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan ke Lokasi Bencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (14/1/2026). 

Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono dan Wakil Menteri KP Didit Herdiawan Ashaf.

Tito menjelaskan, bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera sejak akhir November 2025 berdampak pada tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). 

Baca juga: Kerja Maraton Mendagri Tito Karnavian Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera

Dampak bencana tersebut meliputi korban jiwa serta kerusakan infrastruktur pemerintahan, jalan dan jembatan, fasilitas umum, hingga sektor pertanian dan perikanan.

Ia menyampaikan, sejak hari pertama, pemerintah pusat telah melakukan mobilisasi nasional atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

Penanganan bencana dilakukan dengan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Meski masih terdapat sejumlah wilayah yang memerlukan atensi khusus, upaya tersebut telah membuahkan hasil berupa pemulihan bertahap di beberapa daerah.

“Dalam catatan kami, dari tiga provinsi ini ada 52 kabupaten/kota yang terdampak, 18 [kabupaten/kota] ada di Aceh, 18 kabupaten/kota ada di Sumut, dan 16 kabupaten/kota yang ada di Sumbar,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Canda Tito ke Purbaya lantaran Lupa Sebut Nama: Kualat Kalau Beliau Ngambek

Dari jumlah tersebut, sejumlah daerah telah pulih sepenuhnya, sebagian lainnya dalam kondisi setengah pulih, dan sisanya masih membutuhkan penanganan intensif secara gotong royong.

Sebagai contoh, di wilayah dataran rendah seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidie Jaya, permasalahan utama berupa lumpur tebal yang menutupi rumah warga, fasilitas umum, sekolah, hingga kantor pemerintahan.

Sementara itu, di wilayah pegunungan, kendala utama berupa longsor yang memutus akses jalan dan jembatan.

Kebutuhan akan taruna sekolah kedinasan

Tito menjelaskan, penanganan lumpur di kawasan permukiman tidak dapat sepenuhnya mengandalkan alat berat karena banyak lokasi berada di gang-gang sempit dan rumah warga. 

Oleh karena itu, dibutuhkan tambahan pasukan yang memiliki ketahanan fisik untuk bekerja secara manual dari rumah ke rumah.

Baca juga: Satgas Pimpinan Tito Ambil Alih Pemulihan Pascabencana Sumatera

“Karena itulah kita perlu tambah pasukan ke sana, TNI dan Polri sudah menambah pasukan. Enggak cukup, kami ingin cepat,” ujar Tito.

Sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito menegaskan bahwa kebutuhan akan kecepatan tersebut mendorong pelibatan taruna sekolah kedinasan.

“Kenapa sekolah kedinasan? Karena di bawah kendali pemerintah,” tegasnya.

Tito memaparkan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) telah mengirimkan lebih dari 1.000 praja, disusul Badan Pusat Statistik (BPS) dengan sekitar 500 personel.

Menurut Tito, dukungan Kementerian KP yang mengirimkan 1.142 taruna merupakan bantuan yang sangat berarti dalam percepatan pemulihan pascabencana.

“Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menteri KP, Bapak Wamen, karena ini sangat berguna sekali,” katanya.

Di sisi lain, Tito juga mendorong para taruna Kementerian KP untuk memanfaatkan penugasan tersebut sebagai praktik langsung penerapan ilmu kelautan dan perikanan. 

Baca juga: Percepat Rehabilitasi Bencana Sumatera, Tito Tancap Gas Petakan Permasalahan

Menurutnya, banyak tambak, nelayan, serta alur sungai yang terdampak lumpur dan sedimentasi sehingga membutuhkan pendampingan teknis di lapangan.

“Ini adalah praktik betul-betul langsung riil bukan teori,” jelas Tito.