Tinjau Persawahan Aih Badak di Gayo Lues, Mendagri Dorong Revitalisasi Sawah Terdampak

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, meninjau persawahan Aih Badak di Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Minggu (11/1/2026).

Pada kesempatan tersebut, Mendagri mendorong revitalisasi sawah yang terdampak bencana agar kembali produktif dan mendukung ketahanan pangan daerah.

"Sawah yang terdampak, seperti di Aceh, masuk program optimalisasi lahan. Jadi, direvitalisasi lagi," kata Mendagri dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu.

Mendagri mengatakan, pemulihan sektor pertanian akan dikoordinasikan dengan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman.

Baca juga: Mendagri Serahkan Bantuan Gerobak Dorong dan Bahan Makanan untuk Percepat Pemulihan Aceh Tamiang

Mentan, lanjut Mendagri, telah memiliki konsep pemetaan seluruh sawah terdampak di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Konsep ini sejalan dengan program swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Ada dua mekanisme, yakni optimalisasi lahan dan cetak sawah. Optimalisasi lahan itu (adalah) lahan yang sudah ada, sawah yang sudah ada, dioptimalkan. Misalnya, diberikan benih, kemudian diberikan pupuk, irigasi, dan lain-lain," jelasnya.

Baca juga: Mendagri Ungkap Strategi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera

Sementara itu, cetak sawah dilakukan dengan mengonversi lahan baru. Misalnya, dari hutan menjadi sawah yang prosesnya membutuhkan waktu lebih lama. Untuk sawah terdampak seperti di Aceh, Mendagri menegaskan akan masuk dalam program optimalisasi lahan.

“Sawah itu akan dibersihkan lagi lumpurnya. Setelah itu, nanti akan diberikan bantuan benih, irigasi, pupuk, alsintan, mesin pertanian, macam-macam akan didukung. Minggu depan saya akan rapat," ujar Mendagri.

Baca juga: Gerak Cepat, Mendagri Bahas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera

Bantuan perbaikan rumah

Mendagri juga menyampaikan bahwa perekonomian di Kabupaten Gayo Lues secara umum mulai berjalan normal. Hal ini terlihat dari aktivitas pasar, restoran, hotel, warung, dan toko yang sudah kembali beroperasi. Ketersediaan BBM di SPBU dan LPG juga dinilai telah mencukupi.

Meski demikian, masih terdapat kampung-kampung tertentu yang terdampak. Untuk itu, Mendagri meminta Bupati Gayo Lues segera menyelesaikan pendataan rumah rusak ringan, sedang, dan berat.

Adapun rincian bantuan yang diberikan pemerintah adalah Rp 15 juta untuk kerusakan rumah ringan, Rp 30 juta untuk sedang, serta Rp 60 juta untuk berat.

"(Yang) berat tidak punya pilihan, indeksnya Rp 60 juta. Apakah mau dibangunkan? Kalau dibangunkan, namanya hunian tetap (huntap). Masalahnya, huntap di Gayo Lues tidak ada tanah pemerintah. Perlu ada biaya untuk pembebasan (lahan) bagi masyarakat. Bupati Gayo Lues sudah mengajukan anggaran lebih kurang Rp 25 miliar. Nanti saya akan suarakan kepada Menteri Perumahan," ungkapnya.

Masyarakat terdampak, kata Mendagri, juga dapat diusulkan kepala daerah untuk masuk program bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Prakerja, serta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

"Bupati Gayo Lues bisa mengusulkan masyarakat yang terdampak bencana dan mengalami penurunan kondisi ekonomi untuk masuk dalam program tersebut," kata Mendagri.

Mendagri menambahkan, akses jalan darat di Kabupaten Gayo Lues berangsur pulih sehingga distribusi bantuan logistik dapat berjalan. Meski masih terbatas, jalur transportasi telah terbuka dan kebutuhan logistik dinilai mencukupi.

Terkait permintaan beras dari Bupati Gayo Lues, Mendagri menyebut telah langsung berkoordinasi dengan Bulog untuk menyalurkan bantuan tersebut.

“Kalau ada permintaan (beras) resmi, ini akan ada pertanggungjawaban. Kalau untuk bencana, tidak dibayar. Ini berbeda dengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang ditujukan untuk stabilisasi harga pangan. Itu harganya Rp 12.000 per kg. Namun, kalau untuk bencana, negara memberikannya secara gratis," tuturnya.