KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera menjadi prioritas utama pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), para kepala daerah se-Provinsi Sumut, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (12/1/2026).
Tito menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Satgas ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga guna memastikan proses pemulihan berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Tito menambahkan, Presiden Prabowo mempercayakan dirinya sebagai Ketua Satgas. Sejak itu, ia segera melakukan langkah-langkah konsolidasi, termasuk pemetaan tingkat kenormalan wilayah terdampak bencana.
Selain itu, Tito menghimpun berbagai persoalan di lapangan, termasuk aspirasi para kepala daerah terkait percepatan penanganan pascabencana.
Sebelum menggelar pertemuan dengan forkopimda di Sumut, ia juga telah mengadakan forum serupa bersama Forkopimda Provinsi Aceh.
Lebih lanjut, Tito mengungkapkan sejumlah indikator pulihnya suatu daerah pascabencana. Indikator tersebut meliputi berfungsinya pemerintahan, pulihnya layanan publik, tersedianya akses pendukung, hingga kembali bergeraknya roda perekonomian.
Baca juga: Konflik AS dan Venezuela Kian Panas, Akankah Berdampak pada Perekonomian RI?
“(Salah satu indikator penting itu) kabupaten dan kota, pemerintahannya berjalan lancar. Paling tidak tingkat kabupaten dulu berjalan lancar, setelah itu kecamatan dan desa,” ujarnya, seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin.
Berdasarkan pengecekan di sejumlah titik serta laporan para kepala daerah se-Sumut, Tito menyebutkan bahwa kondisi wilayah terdampak bencana cukup beragam.
Namun, secara umum daerah-daerah tersebut menunjukkan progres pemulihan yang signifikan. Hal ini terlihat dari mulai normalnya penyelenggaraan pemerintahan di sejumlah wilayah.
Meski demikian, di tingkat desa masih terdapat beberapa daerah yang terdampak sehingga membutuhkan penanganan lebih maksimal.
Di sisi lain, kerusakan akses dan ruas jalan di sejumlah daerah juga menjadi perhatian pemerintah.
Oleh karena itu, Tito menegaskan bahwa pemerintah bersama pihak terkait akan terus bekerja sama untuk memulihkan kondisi tersebut.
Baca juga: Diabetes Merugikan Ekonomi Global Hingga Triliunan Dolar
Dalam forum tersebut, Tito juga menyampaikan bahwa secara umum kondisi perekonomian masyarakat telah berangsur pulih.
“Dari sisi ekonomi, kabar baiknya, hampir semua pasar, restoran, dan warung sudah kembali beroperasi,” ucap Tito.
Pada kesempatan itu, ia mengapresiasi kerja keras pemerintah pusat dan daerah, serta jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang dinilai berhasil mendorong percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera.
Apresiasi juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan pemerintah kabupaten/kota yang dinilai responsif dalam penanganan bencana.
Bahkan, menurut Tito, Sumut termasuk salah satu daerah yang cepat mengeksekusi langkah-langkah penanganan, termasuk penyaluran bantuan.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan sejumlah persoalan lain yang menjadi perhatian pemerintah, seperti sedimentasi di beberapa sungai yang akan diusulkan untuk dinormalisasi. Selain itu, perbaikan akses jalan juga akan terus dilakukan bersama pihak terkait.
“Perbaikan akses jalan darat sudah kita sampaikan. Data detailnya, rekan-rekan bupati dan wali kota diharapkan dapat merekap. Jika memiliki data detail mengenai ruas jalan yang rusak—baik jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota—dapat dilaporkan kepada pemerintah pusat,” tegas Tito.
Baca juga: Awal Januari 2026, BNPB Catat Banjir Landa 8 Provinsi
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumut Surya, jajaran forkopimda se-Sumut, serta para kepala daerah se-Sumut.