Inflasi RI Terkendali, Presiden Prabowo Apresiasi Kinerja Kemendagri Jaga Stabilitas Harga

KOMPAS.com – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pengendalian inflasi sebagai kunci menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Pada sidang kabinet, Presiden Prabowo mengapresiasi kerja keras Kabinet Merah Putih dalam mengendalikan inflasi di angka sekitar 2 persen. Capaian ini menjadi salah satu yang terendah di antara negara Group of Twenty (G20).

“Kita mampu menjaga inflasi di sekitar 2 persen, salah satu terendah di G20. Ini juga berkat kerja keras kita semua, kita punya teknik-teknik memantau dan mengendalikan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (21/10/2025).

Menurut Presiden Prabowo, teknik pengendalian inflasi yang diterapkan pemerintah Indonesia saat ini merupakan rintisan dari presiden terdahulu, yakni Joko Widodo.

Baca juga: Prabowo Puji Jokowi soal Teknik Pengendalian Inflasi

Ia menilai, pengalaman Joko Widodo yang pernah menjabat sebagai kepala daerah membuatnya teliti menemukan cara memantau dan mengendalikan inflasi.

Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo, Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sejak awal masa kabinet Prabowo–Gibran, ia mendapat mandat langsung dari presiden untuk memastikan inflasi di daerah tetap terkendali.

Tugas tersebut merupakan kelanjutan dari perannya sejak 2022 ketika angka inflasi nasional masih di atas 5 persen.

“Salah satu tugas khusus yang diberikan kepada saya adalah mengendalikan inflasi di daerah. Saya diberi amanat menjadi Koordinator Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sejak September 2022 ketika inflasi mencapai 5,95 persen,” kata Tito.

Baca juga: HLM TPID Kalsel Perkuat Sinergi Kendalikan Inflasi Jelang HBKN Natal–Tahun Baru 2025

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam wawancara Jejak Pradana yang digelar secara online.

Menurut Tito, mandat terkait pengendalian inflasi terus berlanjut di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.

Ia menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) kini tidak hanya berfungsi sebagai pembina administrasi daerah, tetapi juga penggerak utama koordinasi kebijakan ekonomi di tingkat lokal.

“Presiden menekankan agar pengendalian harga tidak hanya ditangani dari pusat, tapi dimonitor langsung sampai ke daerah. Karena itu, saya meminta Badan Pusat Statistik (BPS) membantu membaca inflasi di tingkat kabupaten/kota secara rutin setiap minggu,” jelas Tito.

Baca juga: Mendagri Sebut Inflasi Terkendali, tetapi Pemda Diminta Tetap Waspada

Upaya tersebut membuat pemerintah memiliki peta harga yang lebih detail dan dinamis.

Setiap pekan, tim BPS turun langsung ke pasar-pasar untuk memantau harga bahan pokok. Data itu kemudian dilaporkan ke Kemendagri untuk ditindaklanjuti.

“Dulu data inflasi hanya keluar sebulan sekali, sekarang kita pantau setiap minggu. Hasilnya lebih cepat, dan kalau ada daerah dengan inflasi tinggi, kita bisa langsung melakukan intervensi,” ucap Tito.

Ia menambahkan, Kemendagri terus berkoordinasi dengan BPS dan Kantor Staf Presiden (KSP) agar setiap kebijakan intervensi di daerah berbasis data.

Baca juga: Mendagri Imbau Daerah dengan Inflasi Tinggi Perkuat Koordinasi Pengendalian bersama BPS hingga Bulog

Melalui rapat mingguan, pemerintah dapat segera mengetahui wilayah yang menghadapi tekanan harga paling tinggi serta penyebabnya.

“Setiap Senin kami rapat dengan BPS dan KSP. Dari data itu, kami tahu daerah mana yang inflasinya tinggi, komoditas apa penyumbangnya, dan apa langkah korektifnya. Biasanya kami dorong (dengan) operasi pasar, distribusi barang, atau kerja sama antardaerah,” kata Tito.

Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung stabilitas harga. 

Tito meminta agar kepala daerah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi juga menyiapkan kebijakan fiskal yang lebih strategis dan berorientasi pada ketahanan pangan.

Baca juga: Belajar dari Mesir, Indonesia Perkuat Ketahanan Pangan Lewat Pertukaran Ahli

“Pemerintah daerah harus proaktif. Misalnya, mempercepat realisasi belanja produktif di sektor pangan dan logistik, memperkuat rantai pasok, dan memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk subsidi transportasi komoditas strategis. Semua langkah itu penting agar harga tetap stabil,” tegasnya.

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho menilai, peran Kemendagri di bawah Tito Karnavian kini menjadi sangat strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Ia menyebut, reposisi peran Kemendagri sebagai koordinator pengendalian inflasi daerah merupakan langkah krusial dalam sistem fiskal Indonesia.

“Selama ini, inflasi sering dianggap (sebagai) urusan moneter atau fiskal pusat, padahal sebagian besar penyebab inflasi bersifat nonmoneter, seperti rantai pasok dan struktur belanja daerah,” ujar Wisnu.

Baca juga: Mentan Sebut Kopdes Merah Putih Pangkas Rantai Pasok Pangan dan Untungkan Petani

Menurutnya, pergeseran peran Kemendagri dari birokrasi administratif menjadi pengarah kebijakan fiskal daerah menandai perubahan penting dalam tata kelola ekonomi nasional.

Ia mengatakan bahwa pendekatan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan global.