Tekan Potensi Kenaikan Harga Beras, Mendagri Ajak Pemda Optimalkan 7 Kanal Penyaluran Beras SPHP

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah ( pemda) mengoptimalkan tujuh kanal penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan ( SPHP) untuk menekan potensi kenaikan harga beras di daerah. 

Hal tersebut disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Harga Beras di Auditorium Kementerian Pertanian ( Kementan), Jakarta, Senin (20/10/2025).

Tito menjelaskan, tujuh kanal penyaluran beras SPHP tersebut meliputi pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, outlet pangan binaan dan Gerakan Pasar Murah (GPM) pemda, outlet badan usaha milik negara (BUMN), outlet instansi pemerintahan, Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), serta swalayan atau toko modern. 

Ia menekankan pentingnya peran pemda dalam menjaga suplai dan harga beras di lapangan melalui jalur distribusi yang sudah disiapkan.

“[ Pemda] operasi rutinlah. Operasi yang dikerjakan tetap mengeluarkan beras SPHP melalui tujuh jalur yang sudah ditetapkan Bapak Mentan, Pak Menko Pangan, Pak [Dirut] Bulog, pengecer pasar rakyat,” kata Tito dalam siaran persnya. 

Baca juga: Kemendagri Ingin Benahi Sistem Pemda Sebelum Bahas Pilkada Langsung atau Tidak

Tito menyebutkan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) sudah menyampaikan salah satu usulan kepada pemda adalah untuk menggiatkan kepala pasarnya.

Lebih lanjut, ia meminta pemda yang memiliki badan usaha milik daerah (BUMD) pangan serta program GPM agar terus mengoptimalkan perannya. 

Tito juga menekankan pentingnya sinergi dengan BUMN pangan, seperti ID Food dan instansi pemerintah yang memiliki jaringan distribusi kuat, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan. 

Selain itu, promosi beras SPHP oleh Perum Bulog serta jalur distribusi dari Badan Pangan Nasional ( Bapanas) dan ritel modern juga harus dimaksimalkan untuk mempercepat penyaluran beras SPHP ke masyarakat.

“Nah, kemudian juga dilakukan operasi khusus. Operasi khusus ini dilakukan dengan prioritas di daerah yang katakanlah di atas 1 persen kenaikannya,” ujar Tito. 

Baca juga: Kemendagri Tegur Bobby Nasution soal Lonjakan Inflasi di Sumut yang Tertinggi Se-Indonesia

Dia juga menilai, data tersebut tidak banyak karena jumlah daerah-daerah dengan kenaikan di atas 1 persen hanya 16 daerah. 

Selain membahas stabilisasi beras, Tito juga menyinggung perkembangan inflasi nasional. 

Ia menyampaikan bahwa inflasi Indonesia secara tahunan (year-on-year/yoy) pada September 2025 dibandingkan dengan September 2024 tercatat sebesar 2,65 persen.

Angka itu dinilai cukup baik dari sisi produsen maupun konsumen. Dua penyumbang utama inflasi adalah sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta sektor makanan, minuman, dan tembakau. 

Adapun komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi, salah satunya emas perhiasan.

“Harga emas naik 40 persen saat ini, tertinggi dalam sejarah sehingga akhirnya mendongkrak semua, seluruh negara juga karena harganya naik, otomatis banyak yang beli emas, termasuk di Indonesia,” tambah Tito.

Baca juga: Kemendagri Ungkap Beda Retreat Sekda dan Kepala Daerah

Untuk kelompok makanan, dia menyoroti beberapa komoditas yang perlu diwaspadai, seperti cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras. 

Adapun harga beras secara umum masih terkendali, tetapi tetap membutuhkan perhatian khusus di daerah-daerah yang mencatat kenaikan di atas 2 persen.

“Yang perlu kita waspadai adalah harga-harga [beras]-nya mungkin di atas 2 persen lah,” ungkap Tito. 

Adapun dari persentase 2 persen, terdapat delapan delapan kabupaten yang perlu diperhatikan, yakni Intan Jaya, Barito Timur, Pulang Pisau, Bima, Puncak Jaya, Tangerang, Sukabumi, dan Sumba Tengah. 

Sebagai informasi, rakor tersebut dipimpin Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman. 

Hadir secara langsung, antara lain Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. 

Baca juga: Sinergi Kemendagri dan OJK Perkuat Akses Keuangan Daerah yang Inklusif

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan serta para kepala daerah di seluruh Indonesia mengikuti kegiatan ini secara daring.