Kementerian KP Resmikan Integrated Maritime Intelligent Platform untuk Sukseskan Ekonomi Biru

KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) meluncurkan Integrated Maritime Intelligent Platform di Gedung Mina Bahari I, Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2022).

Integrated Maritime Intelligent Platform merupakan perangkat berbasis pengawasan satelit yang digunakan Command Center Kementerian KP untuk menjaga dan mendeteksi aktivitas kapal ikan hingga data-data spasial tematik.

Adapun peresmian infrastruktur teknologi tersebut merupakan wujud komitmen Kementerian KP dalam mengimplementasikan lima program ekonomi biru guna menjaga kesehatan laut dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, pembangunan Integrated Maritime Intelligent Platform berfungsi sebagai media terintegrasi yang menampung seluruh data dan informasi di Kementerian KP.

Perangkat tersebut, kata dia, juga menjadi pusat komando untuk merespons kejadian ataupun sebagai alat pengambilan kebijakan dan keputusan.

Baca juga: Menteri Trenggono bersama Pimpinan Perguruan Tinggi KP Se-Indonesia Konsolidasikan Ekonomi Biru

“Saat ini Kementerian KP tengah menyiapkan roadmap ekonomi biru sepanjang masa yang dituangkan dalam lima program prioritas,” jelas Trenggono dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu.

Roadmap ekonomi biru, lanjut dia, dibuat untuk memastikan laut tetap sehat dan populasi biota perikanan terjaga dengan baik. Hal ini sekaligus untuk menjaga keseimbangan alam laut demi kelangsungan hidup generasi berikutnya.

Trenggono mengungkapkan, kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota merupakan salah satu program prioritas yang menjadi andalan Kementerian KP.

Untuk menerapkan kebijakan tersebut, Kementerian KP mengembangkan Command Center yang dapat mengawasi aktivitas perikanan di perairan Indonesia.

Pengembangan Command Center itu, utamanya dilakukan untuk melindungi nelayan lokal yang berada di zona penangkapan ikan terukur.

Baca juga: Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Bisa Direalisasikan pada Agustus 2022

“Penyiapan teknologi ini fokus pada pengintegrasian seluruh sistem informasi yang ada di Kementerian KP, infrastruktur, data satelit dan penyiapan sumber daya manusia (SDM), serta sistem pengawasan,” imbuh Trenggono.

Ia berharap, platform tersebut ke depannya akan mendukung pengawasan aktivitas pemanfaatan ruang laut. Hal ini sekaligus untuk menjadi baseline Kementerian KP dalam membuat berbagai macam kebijakan.

Dilengkapi dengan tiga fitur

Pada kesempatan tersebut, Trenggono menjelaskan bahwa Integrated Maritime Intelligent Platform dilengkapi dengan tiga fitur.

Pertama, fitur Monitoring yang memantau sebaran dan pergerakan kapal perikanan di seluruh perairan Indonesia berbasis vessel monitoring system (VMS) dan automatic identification system (AIS).

Kedua, fitur Dashboard yang menyajikan informasi indikator utama sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Baca juga: Hingga Mei 2022, Penyaluran KUR Sektor Kelautan dan Perikanan Capai Rp 3,9 Triliun

Ketiga, fitur Alert dengan fungsi mendeteksi setiap dugaan pelanggaran dan memberikan peringatan cepat kepada Command Center.

“Selain layanan pemantauan kapal perikanan, Integrated Maritime Intelligent Platform menyediakan berbagai informasi spasial tematik dari eselon I lingkup Kementerian KP untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat,” jelas Trenggono.

Informasi spasial tematik itu, seperti sebaran dan luasan wilayah konservasi, sebaran tambak, sebaran dan luasan mangrove dan terumbu karang, dan sebaran alur kabel dan pipa bawah laut.

Kemudian, ada juga sebaran siswa didik pendidikan vokasi KP, sebaran penyuluh kelautan, sebaran unit pengolahan ikan, data pelabuhan perikanan, serta data penunjang lainnya.

“Kebijakan pengelolaan perikanan yang efisien dan lestari ini akan memberikan keuntungan ekonomi pelaku usaha, meningkatkan penerimaan negara, serta mendorong kesejahteraan, dan kehidupan sosial masyarakat nelayan menjadi lebih baik,” imbuh Trenggono.

Baca juga: Jeritan Nelayan Muara Angke karena Harga BBM Naik: Dampaknya Berat Sekali...

Melalui sistem informasi teknologi dan transformasi digital, lanjut dia, Kementerian KP siap menjadi penggerak utama pengelolaan perikanan berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Respons positif Menko Kemaritiman

DOK. Humas Kementerian KP Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Kemaritiman) Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto saat menghadiri soft launching Integrated Maritime Intelligent Platform di Gedung Mina Bahari I, Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2022).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Kemaritiman) Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi langkah yang diambil Kementerian KP dalam meluncurkan Integrated Maritime Intelligent Platform.

“Langkah yang dibuat Kementerian KP luar biasa sekali. Tinggal kita sekarang eksekusinya. Kemudian apa yang dipunya Pak Trenggono di sini bisa dikoordinasikan, diintegrasikan dengan Bakamla dan Kemenhan. Kita bisa buat efisiensi. Kita harus betul-betul buat ini terintegrasi," ucapnya

Baca juga: Moeldoko Minta Penegakan Aturan Kelautan Tidak Persulit Nelayan

Luhut meyakini bahwa keberadaan Integrated Maritime Intelligent Platform memiliki pengaruh besar terhadap keberlanjutan ekosistem kelautan dan pemberantasan illegal fishing.

Selain itu, kata dia, Integrated Maritime Intelligence Platform juga dapat meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan negara bukan pajak sektor kelautan dan perikanan.

Sebagai informasi, kegiatan soft launching Integrated Maritime Intelligent Platform juga dihadiri oleh sejumlah pihak penting, mulai dari Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan, dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wamen LHK) Alue Dohong.

Kemudian, ada Penasihat Khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim, Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara (KN) IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), serta Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam (SDA).

Baca juga: Anggota Komisi II DPR Sebut SDA Indonesia Jadi Modal untuk Kebangkitan Bangsa

Selain mereka, hadir pula Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo.

Tidak ketinggalan, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Dirjen Penegak Hukum LHK, Kementerian LHK, Tortama KN IV BPK RI, Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, serta Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).