Sokong Usaha Masyarakat, Kementerian KP Perkuat Kinerja Keuangan BLU 

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) terus memperkuat kinerja keuangan yang dikelola Badan Layanan Umum ( BLU) untuk mendukung produktivitas usaha masyarakat kelautan dan perikanan.

Belum lama ini, Kementerian KP melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) menggelar latihan pengelolaan dan pengawasan Badan Layanan Umum (BLU) di Jakarta.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, BLU dibentuk untuk menyediakan barang dan jasa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

“Kementerian KP telah menetapkan beberapa unit kerja sebagai BLU, yang tentunya harus dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/8/2024).

Trenggono menjelaskan, pelatihan itu dilatarbelakangi dinamika perubahan dalam pengelolaan keuangan negara yang semakin kompleks dan menuntut efisiensi serta efektivitas yang tinggi. 

Baca juga: Menteri KP: Lulusan Satuan Pendidikan Kementerian KP Harus Dimanfaatkan Negara dengan Baik

Salah satu perubahan besar yang telah terjadi adalah pergeseran dari penganggaran tradisional menuju penganggaran berbasis kinerja.

Dengan model itu, anggaran tidak lagi difokuskan hanya pada input atau proses, tetapi juga pada output yang dihasilkan. 

Hal tersebut merupakan bagian dari upaya reformasi keuangan negara yang bertujuan untuk memastikan setiap dana yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Untuk mengelola BLU, harus dibarengi pengetahuan dan tata kelola keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas,” ungkapnya. 

Trenggono mengatakan, dibutuhkan strategi yang sangat matang bagi BLU untuk terus meningkatkan produktivitas dan kreativitas, memanfaatkan teknologi untuk manajemen yang lebih efisien secara kinerja dan pendanaan, serta mengakselerasi pelaksanaan program-program di Kementerian KP agar dapat memberikan kontribusi signifikan pada pemulihan ekonomi nasional.

Baca juga: Perkuat Sinergi di Lingkup Internal, Kementerian KP Kembangkan SFV Kolaborasi Multiproduk

Trenggono berharap, pengembangan di sektor kelautan dan perikanan melalui BLU saat ini dan di masa depan dapat terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. 

Ia juga berharap, BLU tidak hanya melayani masyarakat, tetapi juga bisa menjadi sebuah badan yang terus memperbaharui dirinya dan layanannya dengan inovasi yang baik.

Manajemen profesional

Sementara itu, Kepala BPPSDM I Nyoman Radiarta mengatakan, pelatihan pengelolaan dan pengawasan BLU dilaksanakan secara hibrida, yaitu daring dan klasikal.

Pelatihan itu berlangsung selama 30 jam dengan materi, antara lain Pengenalan Pengelolaan Keuangan BLU dan Current Issue BLU, Tindak Lanjut Pasca Penetapan BLU, Perencanaan dan Penganggaran BLU, Pengadaan Barang dan Jasa BLU, Pengelolaan Kas BLU, Pengelolaan Aset dan Unit Usaha BLU, Sistem Akuntansi BLU, dan Sistem Pengendalian Internal BLU.

Pelatihan itu diikuti 170 peserta dari Biro Keuangan Kementerian KP, auditor Inspektorat Jenderal Kementerian KP, Sekretariat BPPSDM, BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha KP, BLU Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal, BLU Politeknik Kelautan dan Perikanan (PKP) Sidoarjo, PKP Karawang, dan BLU Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara. 

Baca juga: Kementerian KP Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Capai SDGs Poin 14

Peserta lainnya, yakni BLU Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan, serta Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP). 

Acara itu menghadirkan lima narasumber dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU Kementerian Keuangan.

Nyoman mengatakan, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memberikan landasan hukum yang kuat untuk penerapan manajemen keuangan berbasis kinerja di lingkungan pemerintahan. 

“Lebih khusus lagi, UU tersebut memungkinkan instansi pemerintah yang memberikan layanan kepada masyarakat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel, dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas,” katanya. 

Dia menyebutkan, instansi tersebutlah yang dikenal dengan sebutan badan layanan umum atau BLU.

Baca juga: Ikuti Program MBKM, Taruna-taruni Kementerian KP Hasilkan Inovasi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan

Nyoman berharap, kehadiran BLU dapat menjadi contoh penerapan manajemen keuangan yang berbasis hasil.

Adapun fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan diiringi dengan tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

BLU diberikan keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat guna meningkatkan pelayanan, tetapi tetap dengan tujuan utama melayani masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan semata.

Nyoman mengatakan, pelatihan itu bertujuan meningkatkan kompetensi para pengelola BLU dan memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang tata kelola  dan pengawasan BLU.  

“Dengan demikian, diharapkan para peserta dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Baca juga: Tingkatkan Kompetensi SDM, Kementerian KP dan Korsel Bangun Training Center Kelautan dan Perikanan