Penyerapan Dunia Kerja Capai 81,15 Persen, Lulusan Pendidikan Vokasi Kementerian KP Diminati Industri

KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan ( BPPSDM KP) terus menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Salah satunya adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM) KP melalui satuan pendidikan vokasi Kementerian KP guna mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan. 

Pada 2018-2024, total lulusan satuan pendidikan vokasi Kementerian KP mencapai 10.374 orang, dengan tingkat penyerapan dunia kerja sebesar 8.419 orang atau 81,15 persen. 

Sebagian besar lulusan terserap ke dunia usaha dan dunia industri dalam negeri sebanyak 5.937 orang atau 70,52 persen, wirausaha 1.027 orang atau 12,2 persen, dunia usaha dan dunia industri luar negeri 864 orang atau10,26 persen, melanjutkan kuliah 373 orang atau 4,4 persen, serta sektor non kelautan dan perikanan 659 orang atau 7,8 persen.

Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta mengatakan, kehadiran mereka menjadi pilar utama dalam memastikan pendidikan vokasi terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.

Baca juga: Dukung Swasembada Pangan, Menteri KP Dorong Penyuluh Tingkatkan Hasil Perikanan

“Dengan begitu, kami mampu mencetak lulusan yang berdaya saing tinggi untuk mendukung ekonomi biru menuju Indonesia Maju,” ungkapnya, Jumat (20/12/2024).

Dia mengatakan itu pada konferensi pers  pemaparan capaian kinerja BPPSDM KP di penghujung 2024 yang mencerminkan hasil kerja keras, kolaborasi, dan dedikasi seluruh jajaran dalam membangun SDM bersama media massa di Command Center KKP Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Nyoman menyampaikan, terdapat 6.175 peserta mengikuti pendidikan tinggi vokasi Kementerian KP pada 2024.

Lalu, penerimaan sebanyak 2.040 dari pelaku utama kelautan dan perikanan, seperti anak nelayan, pembudidaya, petambak garam, serta pelaku pemasaran dan pengolahan hasil perikanan. 

Terdapat 11 perguruan tinggi vokasi yang tersebar di seluruh Indonesia dan didukung 496 dosen profesional. 

Baca juga: Tingkatkan Kualitas Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Luncurkan Layanan Aduan Online

Program studi yang ditawarkan meliputi bidang teknologi penangkapan, pembudidayaan perikanan, teknologi pengolahan hasil perikanan, hingga wisata bahari dan konservasi.

 Selain itu, terdapat lima satuan pendidikan menengah kelautan dan perikanan (SUPM) dengan jumlah peserta didik 785 siswa dan didukung 97 guru. 

Sekolah-sekolah itu menawarkan berbagai program keahlian, seperti Nautika Kapal Penangkap Ikan, Teknik Kapal Penangkap Ikan, Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut, serta Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan.

Program pelatihan di satuan vokasi Kementerian KP

Adapun program Pelatihan Kelautan dan Perikanan diikuti jumlah peserta yang terus meningkat dari 12.120 orang pada 2020 hingga 39.057 orang pada 2024, melampaui target yang ditetapkan. 

Baca juga: Diapresiasi DPR, Ini Strategi Kementerian KP Tingkatkan Konsumsi Ikan

Program itu didukung 30 widyaiswara, 82 instruktur, dan 223 tenaga kepelatihan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. 

Progres pada 2024, pelaksanaan pelatihan mencapai 39.057 peserta dari target 35.713 peserta. 

Dari program tersebut, pada 2024 diterbitkan 1.978 sertifikasi kompetensi, 2.442 sertifikasi awak kapal, dan 2.155 sertifikasi nonawak kapal.

Selanjutnya, program Pendampingan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan bertujuan meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat serta efektivitas penyuluhan berbasis data dan kebutuhan lokal. 

Total jumlah penyuluh sebanyak 4.133 orang di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. 

Pada 2024, jumlah kelompok yang disuluh mencapai 46.425 kelompok, peningkatan kelas kelompok mencapai 2.090 kelompok, dan pembentukan kelompok baru mencapai 4.457 kelompok.

Nyoman menjelaskan, tiga fokus utama program itu meliputi transformasi pola kerja penyuluhan, simplifikasi tugas penyuluh perikanan, dan monitoring kinerja penyuluhan melalui sistem aplikasi. 

Baca juga: Capai Tujuan Kebijakan Ekonomi Biru, Kementerian KP Kembangkan Infrastruktur Teknologi 

“Capaian pendampingan ini terlihat dari peningkatan signifikan pada indikator utama,” jelasnya.

Kementerian KP juga memiliki program Smart Fisheries Village (SFV), yang merupakan salah satu dukungan strategis BPPSDM KP untuk mendorong implementasi ekonomi biru melalui pembangunan desa-desa perikanan berbasis inovasi dan teknologi.

Hingga 2024, implementasi telah mencakup 15 lokasi SFV Desa dan 21 lokasi SFV Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. 

Setiap lokasi SFV berfokus pada pengembangan potensi lokal, seperti budi daya air tawar, budi daya air payau, budi daya laut, serta ekowisata bahari, yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing masing.