KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas bertemu dengan Deputy Head of Mission to Indonesia Australian Public Service Commission (APSC) Stephen Scott di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Selasa (27/2/2024).
Pertemuan tersebut membahas berbagai hal, termasuk transformasi digital dalam pemerintahan Indonesia serta kerja sama antara Indonesia dan Australia.
"Saat ini, pemerintah Indonesia sedang menggalakkan transformasi digital melalui pembangunan Government Technology (GovTech). (Ketika) saya berkunjung ke Australia, saya melihat bahwa tantangan yang (dihadapi) Indonesia kurang lebih sama dengan yang dihadapi oleh Australia di awal pembentukannya," jelas Anas dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (27/2/2024).
Baca juga: Turis Australia yang Hilang di Zimbabwe Selama Seminggu Belum Ditemukan
Anas mengatakan bahwa salah satu tantangan yang sama dengan Australia adalah banyaknya jumlah pemerintah daerah (pemda) yang ada.
Untuk mengatasinya, diperlukan interoperabilitas aplikasi dan data dari masing-masing instansi pemerintah agar dapat saling terhubung. Saat ini, tidak lagi setiap instansi pemerintah membuat aplikasi baru.
Demi mengatasi hal tersebut, pemerintah pusat sedang menyiapkan portal nasional untuk menginteroperabilitaskan berbagai layanan utama pemerintah kepada masyarakat.
Anas juga menyampaikan bahwa saat ini terdapat sembilan layanan prioritas pemerintah yang merupakan layanan dasar yang diintegrasikan dalam portal tersebut agar dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat.
"Seperti yang disampaikan oleh para menteri dari Inggris, Estonia, Jepang, Korea, termasuk Minister for the Public Service Australia yang kami temui pada kunjungan kami, digitalisasi pemerintahan bukan hanya soal teknologi, melainkan juga komitmen politik. Sehingga keputusan ini sangat penting bagaimana digitalisasi menjadi prioritas dan komitmen pemerintah, serta kami saat ini sedang menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung hal tersebut," imbuh Anas.
Pada kesempatan tersebut, Anas juga mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin selama ini antara Kemenpan-RB dan APSC.
"Kami mengapresiasi langkah-langkah yang telah dijalankan bersama antara Kemenpan-RB dan APSC, bahkan melalui Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera). Kami berharap ada tim dari Prospera yang bisa mendampingi kami untuk menjalankan kerja sama ini," ucap Anas.
Baca juga: Indonesia dan Investor India Jajaki Kerja Sama Pariwisata Hijau
Sementara itu, Sekretaris Kemenpan-RB Rini Widyantini juga menyampaikan apresiasinya terhadap APSC dan Prospera yang sudah mendampingi Kemenpan-RB dalam berbagai hal, termasuk pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
Dirinya mengungkapkan bahwa APSC memiliki program yang bagus dalam digitalisasi pemerintahan, termasuk layanan digital.
"Digitalisasi dalam pemerintahan tidak bisa dilakukan tanpa adanya transformasi birokrasi. Sehingga melalui kerja sama dengan APSC, kami dapat bekerja bersama untuk mematangkan transformasi digital pemerintah di Indonesia," jelas Rini.
Selain transformasi digital, dalam pertemuan tersebut juga membahas terkait perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang saat ini sedang akan berlangsung dari Jakarta ke Nusantara pada 2024.
Baca juga: Saat Jutaan Nyamuk Kembali Menyerang Ibu Kota Argentina...
Australia pun pernah melakukan pemindahan ibu kota dari Melbourne ke Canberra pada 1927.
Sebagai informasi, pertemuan tersebut juga membahas GovTech, sistem seleksi calon aparatur sipil negara (CASN), serta Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Pada Januari 2023, Kemenpan-RB dan APSC telah berkomitmen untuk bekerja sama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, penguatan kebijakan, hingga pengembangan kapasitas ASN.