Sapa ASN Klaten, Menpan-RB Ajak Abdi Negara Wujudkan Birokrasi Berkelas Dunia

KOMPAS.com –  Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas melaksanakan kegiatan Sapa Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Klaten, yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (22/2/2024).

Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak para abdi negara di Kota Seribu Mata Air itu untuk turut serta dalam mewujudkan birokrasi yang memiliki standar internasional, di mana dalam pelaksanaannya perlu didukung sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif dan pelayanan publik yang berkualitas menjadi fokus utama.

“Ibarat kendaraan, birokrasi adalah mesinnya. Mesin yang mampu menggerakkan kendaraan. Maka sebagai mesin, birokrasi harus senantiasa dipastikan dalam kondisi prima, sehingga bisa menggerakkan kendaraan menuju tujuan yang dicita-citakan,” ujar Anas dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (22/2/2024).

Baca juga: Kemenpan-RB Pandu Akselerasi Reformasi Birokrasi Kepada 145 Pemda

Disampaikan bahwa dalam mengakselerasi birokrasi berkelas dunia perlu menerapkan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik, yakni fokus terhadap penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi).

Keseluruhan area tematik tersebut ditopang oleh Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan langkah dalam penerapan digitalisasi.

Mantan Bupati Banyuwangi itu juga mengapresiasi peningkatan nilai indeks RB Kabupaten Klaten yang kini berada pada kategori BB (Sangat Baik).

Baca juga: Viral, Video Komplotan Maling Laptop di Bus Tertangkap di Klaten

Begitu juga dengan perolehan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Kabupaten Klaten yang telah mencapai kategori B (Baik).

Dia juga mendorong Kabupaten Klaten untuk terus meningkatkan capaian indeks RB dan SAKIP guna memberikan pelayanan yang lebih bermakna bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia, diperlukan SDM yang unggul. Oleh karena itu, dalam rekrutmen ASN ke depan, prioritas akan diberikan pada talenta-talenta digital.

Kebijakan ke depan dalam pemenuhan ASN pada 2024 akan difokuskan pada pelayanan dasar, terutama dalam hal pemenuhan tenaga guru dan tenaga kesehatan (nakes).

Baca juga: Ketua DPRD Kota Bogor Minta Dinkes Kerahkan Nakes untuk Periksa Kesehatan Petugas KPPS

Selain itu, akan ada fokus pada penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN di instansi pemerintah sesuai dengan mandat Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023.

Pada acara Sapa ASN, Anas juga menegaskan pentingnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang efektif dalam memberikan kemudahan akses pelayanan publik kepada masyarakat.

Menurutnya, SPBE tidak harus selalu menambah aplikasi baru. Setiap inovasi atau fungsi baru dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi yang sudah ada, tanpa perlu menciptakan aplikasi baru yang terpisah.

Baca juga: Siapa Saja yang Wajib Buat Akun di Portal SNPMB 2024? Simak Infonya

Dalam konteks tersebut, pemerintah saat ini sedang membangun portal nasional dengan sembilan layanan prioritas, yaitu layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal servis, layanan aparatur negara, hingga Surat Izin Mengemudi (SIM) online.

“Kami berharap ke depan (akan) ada pemangkasan proses bisnis birokrasi di seluruh Indonesia, terutama di Klaten. Sehingga ke depan layanan-layanan masyarakat akan lebih mudah, dibantu dengan program digitalisasi,” imbuh Anas.

Kabupaten Klaten susun roadmap RB

Pada kesempatan yang sama, Bupati Klaten Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerbitkan peraturan bupati (perbup) yang didasarkan pada roadmap Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Klaten.

Baca juga: Bupati Bogor Minta Maaf Perbup Truk Tambang Sebabkan Ibu dan Anak Tewas

Ia menyebut bahwa prestasi Kabupaten Klaten dalam perolehan nilai indeks RB yang mencapai kategori BB (Sangat Baik) dan nilai SAKIP yang berada pada kategori B (Baik) merupakan hasil dari kerja sama dengan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).

Komitmen untuk meningkatkan layanan pelayanan publik juga tercermin dalam pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menawarkan 140 layanan dari 25 instansi.

“MPP diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan yang terpadu serta memberikan kemudahan masyarakat Klaten yang ingin memperoleh layanan. Lokasi juga strategis untuk diakses masyarakat Kabupaten Klaten, serta adanya fasilitas penunjang lainnya bagi para pemohon layanan,” jelas Sri Mulyani.