Bulog Ajukan Impor Beras, Anggota Komisi IV Suhardi Duka: Saya Sangat Kecewa

KOMPAS.com – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Suhardi Duka mengaku kecewa dengan Badan Urusan Logistik ( Bulog) yang tetap mengajukan impor beras 500.000 ton dalam memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP).

Legislator dari Fraksi Demokrat itu menilai, langkah impor tersebut adalah salah dan sudah keluar dari misi utama Bulog, yaitu menyelamatkan petani Indonesia.

"Saya adalah orang yang paling mendukung Bulog selama ini. Namun, terus terang terakhir ini saya sangat kecewa dengan Bulog. Kenapa harus mengajukan impor beras sampai dengan 1 juta ton walaupun hanya disetujui 500.000 ton?,” tanya dia.

Dia mengatakan itu dalam rapat kerja bersama Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Senin (16/1/2023).

Suhardi mengatakan, sebelum melakukan kebijakan impor, Bulog seharusnya mampu membaca situasi dan harga pasar. Saat itu, harga beras mencapai Rp 9.500 sampai dengan Rp 10.000 per kilogram (kg).

Baca juga: Setengah Juta Ton Beras Impor Masuk Bertahap hingga Februari

Namun, kata dia, jika Bulog tetap memaksakan untuk melakukan pembelian pada harga Rp 8.700, dapat dipastikan tak ada petani atau penggiling padi yang mau menjual padi.

"Bulog hanya mampu membeli Rp 8.200 sampai Rp 8.300. Kenapa harga pasar naik karena harga buku naik, transportasi naik, biaya produksi petani tidak mungkin menjual dengan Rp 8.200,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (17/1/2023).  

Suhardi menilai, Bulog sudah tidak lagi mendukung petani. Sebaliknya, Bulog justru ingin mencari keuntungan dari impor beras karena harga beras di luar lebih murah.

“Kalau seperti ini ya saya kira semua akan terbengkalai. Petani kita tidak ada lagi yang menyangga," katanya.

Baca juga: Ada Panen Raya Awal Tahun 2023, Mentan SYL Minta Bulog Segera Serap Gabah

Disisi lain, Suhardi menyayangkan masih adanya lembaga negara yang tidak mempercayai data Badan Pusat Statistik (BPS). Padahal lembaga ini diamanatkan Undang-Undang (UU) untuk memberi data yang valid dan benar.

Ia mengatakan, berdasarkan data BPS produksi beras nasional pada 2022 mencapai 32,07 juta ton atau setara dengan 54 juta ton gabah. Produksi sebanyak ini sudah mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri.

"Okelah kita tidak percaya kepada data Kementerian Pertanian (Kementan). Tapi tentu UU menyatakan bahwa data yang valid itu adalah dari BPS. Nah kalau kita tidak menggunakan data BPS, data apa yang kita harus percaya atau semua data yang tidak percaya?" tanyanya.

Suhardi pun mengaku selama ini tetap berpedoman kepada data BPS sebagai satu-satunya data negara yang memiliki payung hukum jelas.

Baca juga: Data Beras Berbeda Kementan Vs Bulog, Kepala Bappenas: Tiap Tahun Persoalannya Sama

"Terus terang yang saya percaya adalah data yang didukung oleh UU, yaitu data BPS," jelasnya.