Kemensos Targetkan BPNT Tersalurkan ke 151 Kabupaten pada 2019

KOMPAS.com – Kementerian Sosial ( Kemensos) menargetkan pada 2019 Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT) sudah tersalurkan ke masyarakat miskin di 151 kabupaten dan kota wilayah dua.

Dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, wilayah dua meliputi Banten, DKI Jakarta, Jateng, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Tahun 2018 masih ada 74 Kabupaten dan kota yang belum tersentuh BPNT. Tahun depan kami targetkan semuanya tersentuh," kata Direktur Perkotaan Wilayah dua Direktorat Jenderal (Ditjen) Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos Mumu Suherlan saat Evaluasi Bantuan Sosial Pangan 2018 di Hotel Merapi Merbabu Yogyakarta, Rabu (12/12/2018).

Untuk keberhasilan penyaluran BPNT tersebut, Kemensos akan melakukan evaluasi ulang dan memeriksa data para penerima manfaat agar penyalurannya tepat guna.

Baca juga: Kerja Sama dengan B2PJKS Yogyakarta, Kemensos Evaluasi Bansos Pangan

"Saya berharap hasil evaluasi dapat memberikan masukan bagaimana mengatasi tantangan distribusi BPNT," kata Dirjen PFM Kemensos Andi ZA Dulung.

Perlu diketahui, Evaluasi Bantuan Sosial Pangan 2018 diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal (Ditjen) PFM Kemensos. Tujuan pelaksanaan acara ini adalah untuk mengetahui keefektifan bantuan sosial ( bansos) pangan, baik beras sejahtera ( rastra) maupun BPNT.

Evaluasi penyaluran bansos rastra dilakukan di 16 lokasi, sementara BPNT di 34 lokasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan bansos rastra telah terlaksana dengan efektif.

Berhasil salurkan bansos, DIY jadi contoh

Salah satu provinsi yang dinilai berhasil menyalurakan bansos adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) . Tingkat ketersaluran bansos kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di DIY pada 2018, hampir mendekati 100 persen.

"Yogyakarta patut dijadikan contoh oleh provinsi lain dalam keberhasilan bansos. Hasil evaluasi dan penilaian, bansos hampir seluruhnya tersalurkan di semua kabupaten dan kota di DIY," ucap Mumu Suherlan.

Kabupaten Kulonprogo tercatat sebagai wilayah yang paling banyak menyalurkan BPNT kepada KPM. Berkat capaian ini, DIY akan dijadikan contoh keberhasilan penyalurkan bansos.

Baca juga: Transformasi Bansos Jadi BPNT Dianggap Lebih Manusiawi

Adapun faktor pencetus keberhasilan DIY adalah karena Pemda dan Pemkab turun tangan mengawasi penyaluran bansos di lapangan. Tim koordinasi penyaluran bansos turut bekerja keras menyalurkan bansos hingga ke pelosok desa.

Bupati Sleman Sri Purnomo dan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo beberapa kali hadir pada kegiatan penyaluran bansos pangan.

Tak hanya itu, Pemda rutin melakukan komunikasi dan meminta solusi kepada Kemensos ketika menemui kendala. Infrastruktur dan jaringan internet di DIY yang baik turut mempermudah penyaluran BPNT.

"Mereka juga rutin melakukan pembaruan data para KPM. Data diperbaharui secara berkala sehingga penerima manfaat tepat sasaran," katanya.

Kemensos pun akan mendorong pemerintah provinsi daerah lainnya mencontoh mekanisme Pemda DIY dalam menyalurkan bansos.

Kendala penyaluran bansos

Selain keberhasilan penyaluran bansos, dalam Evaluasi Bantuan Sosial Pangan 2018 ditemukan pula beberapa kendala implementasi program bansos rastra dan BPNT.

Kendalanya lebih banyak disebabkan masalah data yang belum sinkron, terutama data di Pagu Kemensos, Bank, dan e-Warong. Pemahaman KPM atas program bansos pangan juga kurang yang mengindikasikan proses edukasi sosialisasi kurang optimal.

Soal ketiadaan sinyal atau blank spot juga mengemuka dalam hasil penelitian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta.

Peneliti Madya B2P3KS Yogyakarta Istiana Hernawati menjelaskan, infrastruktur jaringan komunikasi di luar Pulau Jawa masih minim. Hal ini memperlambat kerja tim koordinasi bansos pangan serta tim Kemensos untuk menyalurkan bansos kepada KPM hingga tingkat desa.

"Kendala yang kami temukan di lapangan, sinyal sulit didapat. Komunikasi menjadi tidak lancar," kata Istiana.

Berdasarkan penelitian B2P3KS, blank spot paling banyak ditemukan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku.

Baca juga: Kemensos Optimistis Rastra Diganti Bantuan Pangan Non Tunai pada 2019

Kendala lainnya adalah terbatasnya transportasi serta lamanya waktu tempuh transportasi di wilayah pedalaman serta kepulauan. Transportasi air berupa kapal di beberapa wilayah tidak setiap hari beroperasi.

Walau menghadapi sejumlah kendala, Istisna yang menjabat sebagai Ketua Tim Evaluasi Penyaluran Bansos Pangan menegaskan, secara garis besar implementasi program penyaluran BPNT berjalan efektif. Sebanyak 80,2 persen KPM puas dengan program BPNT.

"Sebanyak 82,23 persen penyaluran tepat sasaran dan 96,26 persen memiliki manfaat ekonomi yang baik," katanya.

Selain di luar Pulau Jawa, beberapa wilayah masih sulit diakses akibat ketiadaan sinyal, yaitu Kota Ambon, Nunukan, Pandeglang, dan Kepulauan seribu.

Kemensos sudah menyurati Kementerian Komunikasi dan informasi (Kominfo) untuk segera membangun jaringan komunikasi dan saluran internet di wilayah-wilayah tersebut sehingga blank spot dapat diatasi.