Kemensos Targetkan BPNT Tersalurkan ke 151 Kabupaten pada 2019

Kompas.com - Kamis, 13 Desember 2018
Kemensos Targetkan BPNT Tersalurkan ke 151 Kabupaten pada 2019Dok. Humas Kementerian SosialPenyaluran bantuan sosial pangan (bansos) beras sejahtera (rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPTN) di E-Warong.


KOMPAS.com
– Kementerian Sosial ( Kemensos) menargetkan pada 2019 Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT) sudah tersalurkan ke masyarakat miskin di 151 kabupaten dan kota wilayah dua.

Dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, wilayah dua meliputi Banten, DKI Jakarta, Jateng, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Tahun 2018 masih ada 74 Kabupaten dan kota yang belum tersentuh BPNT. Tahun depan kami targetkan semuanya tersentuh," kata Direktur Perkotaan Wilayah dua Direktorat Jenderal (Ditjen) Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos Mumu Suherlan saat Evaluasi Bantuan Sosial Pangan 2018 di Hotel Merapi Merbabu Yogyakarta, Rabu (12/12/2018).

Untuk keberhasilan penyaluran BPNT tersebut, Kemensos akan melakukan evaluasi ulang dan memeriksa data para penerima manfaat agar penyalurannya tepat guna.

Baca jugaKerja Sama dengan B2PJKS Yogyakarta, Kemensos Evaluasi Bansos Pangan

"Saya berharap hasil evaluasi dapat memberikan masukan bagaimana mengatasi tantangan distribusi BPNT," kata Dirjen PFM Kemensos Andi ZA Dulung.

Perlu diketahui, Evaluasi Bantuan Sosial Pangan 2018 diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal (Ditjen) PFM Kemensos. Tujuan pelaksanaan acara ini adalah untuk mengetahui keefektifan bantuan sosial ( bansos) pangan, baik beras sejahtera ( rastra) maupun BPNT.

Evaluasi penyaluran bansos rastra dilakukan di 16 lokasi, sementara BPNT di 34 lokasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan bansos rastra telah terlaksana dengan efektif.

Berhasil salurkan bansos, DIY jadi contoh

Salah satu provinsi yang dinilai berhasil menyalurakan bansos adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) . Tingkat ketersaluran bansos kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di DIY pada 2018, hampir mendekati 100 persen.

"Yogyakarta patut dijadikan contoh oleh provinsi lain dalam keberhasilan bansos. Hasil evaluasi dan penilaian, bansos hampir seluruhnya tersalurkan di semua kabupaten dan kota di DIY," ucap Mumu Suherlan.

Pelaksanaan Evaluasi Bantuan Sosial Pangan 2018 di Hotel Merapi Merbabu Yogyakarta, Rabu (12/12/2018).Dok. Humas Kementerian Sosial Pelaksanaan Evaluasi Bantuan Sosial Pangan 2018 di Hotel Merapi Merbabu Yogyakarta, Rabu (12/12/2018).

Kabupaten Kulonprogo tercatat sebagai wilayah yang paling banyak menyalurkan BPNT kepada KPM. Berkat capaian ini, DIY akan dijadikan contoh keberhasilan penyalurkan bansos.

Baca jugaTransformasi Bansos Jadi BPNT Dianggap Lebih Manusiawi

Adapun faktor pencetus keberhasilan DIY adalah karena Pemda dan Pemkab turun tangan mengawasi penyaluran bansos di lapangan. Tim koordinasi penyaluran bansos turut bekerja keras menyalurkan bansos hingga ke pelosok desa.

Bupati Sleman Sri Purnomo dan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo beberapa kali hadir pada kegiatan penyaluran bansos pangan.

Tak hanya itu, Pemda rutin melakukan komunikasi dan meminta solusi kepada Kemensos ketika menemui kendala. Infrastruktur dan jaringan internet di DIY yang baik turut mempermudah penyaluran BPNT.

"Mereka juga rutin melakukan pembaruan data para KPM. Data diperbaharui secara berkala sehingga penerima manfaat tepat sasaran," katanya.

Kemensos pun akan mendorong pemerintah provinsi daerah lainnya mencontoh mekanisme Pemda DIY dalam menyalurkan bansos.

Kendala penyaluran bansos

Selain keberhasilan penyaluran bansos, dalam Evaluasi Bantuan Sosial Pangan 2018 ditemukan pula beberapa kendala implementasi program bansos rastra dan BPNT.

Kendalanya lebih banyak disebabkan masalah data yang belum sinkron, terutama data di Pagu Kemensos, Bank, dan e-Warong. Pemahaman KPM atas program bansos pangan juga kurang yang mengindikasikan proses edukasi sosialisasi kurang optimal.

Integrasi data kemiskinan IndonesiaDok. Humas Kementerian Sosial Integrasi data kemiskinan Indonesia

Soal ketiadaan sinyal atau blank spot juga mengemuka dalam hasil penelitian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta.

Peneliti Madya B2P3KS Yogyakarta Istiana Hernawati menjelaskan, infrastruktur jaringan komunikasi di luar Pulau Jawa masih minim. Hal ini memperlambat kerja tim koordinasi bansos pangan serta tim Kemensos untuk menyalurkan bansos kepada KPM hingga tingkat desa.

"Kendala yang kami temukan di lapangan, sinyal sulit didapat. Komunikasi menjadi tidak lancar," kata Istiana.

Berdasarkan penelitian B2P3KS, blank spot paling banyak ditemukan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku.

Baca jugaKemensos Optimistis Rastra Diganti Bantuan Pangan Non Tunai pada 2019

Kendala lainnya adalah terbatasnya transportasi serta lamanya waktu tempuh transportasi di wilayah pedalaman serta kepulauan. Transportasi air berupa kapal di beberapa wilayah tidak setiap hari beroperasi.

Walau menghadapi sejumlah kendala, Istisna yang menjabat sebagai Ketua Tim Evaluasi Penyaluran Bansos Pangan menegaskan, secara garis besar implementasi program penyaluran BPNT berjalan efektif. Sebanyak 80,2 persen KPM puas dengan program BPNT.

"Sebanyak 82,23 persen penyaluran tepat sasaran dan 96,26 persen memiliki manfaat ekonomi yang baik," katanya.

Selain di luar Pulau Jawa, beberapa wilayah masih sulit diakses akibat ketiadaan sinyal, yaitu Kota Ambon, Nunukan, Pandeglang, dan Kepulauan seribu.

Kemensos sudah menyurati Kementerian Komunikasi dan informasi (Kominfo) untuk segera membangun jaringan komunikasi dan saluran internet di wilayah-wilayah tersebut sehingga blank spot dapat diatasi.

EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Kemensos Salurkan 1.000 Paket Sembako kepada Lansia di Jabar
Kemensos Salurkan 1.000 Paket Sembako kepada Lansia di Jabar
Kemensos
Baru Melahirkan, Pendamping PKH Tetap Ikuti Diklat P2K2/FDS PKH 2020
Baru Melahirkan, Pendamping PKH Tetap Ikuti Diklat P2K2/FDS PKH 2020
Kemensos
Kemensos Bagikan 508.077 BST ke Banten, Daerah dengan Banyak Pekerja Dirumahkan
Kemensos Bagikan 508.077 BST ke Banten, Daerah dengan Banyak Pekerja Dirumahkan
Kemensos
Mensos Minta Pendamping PKH Miliki Pengetahuan Luas dalam Jalankan Tugasnya
Mensos Minta Pendamping PKH Miliki Pengetahuan Luas dalam Jalankan Tugasnya
Kemensos
Mensos: Bantuan Jangan Digunakan untuk Membeli Rokok
Mensos: Bantuan Jangan Digunakan untuk Membeli Rokok
Kemensos
Kemensos Percepat Penyaluran Bansos di Jawa Tengah
Kemensos Percepat Penyaluran Bansos di Jawa Tengah
Kemensos
Selama Pandemi, Penyuluh Punya Andil Besar dalam Penyebaran KIE
Selama Pandemi, Penyuluh Punya Andil Besar dalam Penyebaran KIE
Kemensos
Raih Penghargaan di AICOSH 2020, Hasil Penelitian Puslitbangkesos akan Terbit di Prosiding Internasional
Raih Penghargaan di AICOSH 2020, Hasil Penelitian Puslitbangkesos akan Terbit di Prosiding Internasional
Kemensos
Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos
Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos
Kemensos
Dirjen PFM Minta Penyaluran Bansos Tunai Sesuai Prosedur Covid-19
Dirjen PFM Minta Penyaluran Bansos Tunai Sesuai Prosedur Covid-19
Kemensos
Di Semarang, Kemensos Serahkan Bansos Tunai Kepada 2.210 KPM
Di Semarang, Kemensos Serahkan Bansos Tunai Kepada 2.210 KPM
Kemensos
Mensos dan Ketua KPK Awasi Langsung Distribusi Bansos di DKI
Mensos dan Ketua KPK Awasi Langsung Distribusi Bansos di DKI
Kemensos
Blusukan Bareng Presiden, Mensos Pastikan Tak Ada Lagi Perbedaan Data Penerima Bansos dengan DKI
Blusukan Bareng Presiden, Mensos Pastikan Tak Ada Lagi Perbedaan Data Penerima Bansos dengan DKI
Kemensos
Tingkatkan Pelayanan Penyaluran BST, Mensos Minta PT Pos Tambah Loket
Tingkatkan Pelayanan Penyaluran BST, Mensos Minta PT Pos Tambah Loket
Kemensos
Salurkan Bantuan Sosial Tunai, Mensos Berharap Masyarakat Bahagia
Salurkan Bantuan Sosial Tunai, Mensos Berharap Masyarakat Bahagia
Kemensos