Transformasi Bansos Jadi BPNT Dianggap Lebih Manusiawi
KOMPAS.com – Langkah pemerintah yang mulai mentransformasi penyaluran bantuan sosial ( Bansos) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT) dianggap dapat lebih memanusiakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Hal tersebut disampaikan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial ( Kemensos) Andi Dulung. Menurutnya, kehadiran BPNT membuat penerima bansos memiliki hak dan kebebasan memilih kebutuhan melalui bantuan yang diberikan.
"Tidak seperti sekarang, dibagikan beras ya adanya itu. Terima atau tidak mau terima ya itulah adanya. Kalau ini tidak, dia mau ambil bulan ini boleh, bulan depan juga boleh. Ini saya kira suatu konsep membuat KPM itu lebih manusiawi. Mereka merasa lebih dihargai," tegas Andi dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Rabu (12/12/2018).
Andi sendiri mengatakan itu dalam Rapat evaluasi penyaluran Bansos di Wilayah III di Bandung beberapa waktu yang lalu.
Salah satu program yang diubah menjadi BPNT adalah program beras sejahtera (Rastra). Proses peralihan yang dijalankan oleh Ditjen PFM itu, sudah dimulai sejak 2017. Program tersebut ditargetkan dapat menyasar 10 juta KPM pada akhir 2018.
Baca juga: Kemensos Optimistis Rastra Diganti Bantuan Pangan Nontunai pada 2019
Menurut Andi, perluasan BPNT berjalan lancar. Dia juga mengklaim bahwa target 10 juta penerima BPNT sudah tercapai.
"Alhamdulillah kami sudah capai akhir November ini. Terima kasih. Ini semua karena kerja sama bapak ibu sekalian (Dinas Sosial) di mana banyak sekali daerah-daerah yang menyatakan siap," kata Andi.
Lebih lanjut, Andi mengatakan, program BPNT memiliki beberapa keunggulan dari pada Rastra. Salah satunya, lebih mudah disalurkan kepada KPM.
"Ini model lebih mudah. Mencapai 6T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, Tepat Harga, Tepat Administrasi) lebih gampang daripada Rastra," ucap dia.
Dalam implementasinya, Ditjen PFM Kemensos menggandeng Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk menyalurkan BPNT. Melalui Himbara, bantuan sebesar Rp110.000 tersebut akan langsung disalurkan melalui rekening atas nama penerima bantuan.
Para penerima manfaat BPNT dapat membeli pangan di e-Warong KUBE PKH atau pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Himbara dengan menggunakan BPNT yang diterimaKeunggulan lainnya, KPM juga bisa membeli bahan pokok lain selain beras, yaitu telur.
Menurut Andi, penerapan skema penyaluran tersebut ternyata mampu meningkatkan kepuasan penerima bantuan.
"Ya walaupun mereka tidak bisa mengambil tunai, tetapi dia (KPM) merasa senang karena diberi kebebasan, diberi kepuasan untuk mengatur uang sendiri. Mau beli beras, mau beli telur itu tergantung dia," ujar Andi.
Namun, Andi menjelaskan, penerapan program BPNT masih mengalami banyak hambatan. Contohnya, hambatan terkait data, jaringan, dan infrastruktur pendukung, seperti e-Warong KUBE. Akibatnya, masih ada beberapa daerah yang belum menyatakan siap menerapkan BPNT.
Baca juga: Kemensos Sosialisasikan Skema Penyaluran Bansos
Andi mengimbau agar daerah yang belum siap segera berbenah. Sehingga, target pemerintah untuk mentrasformsi program Rastra menjadi BPNT di seluruh wilayah Indonesia bisa terwujud.
"Kami harapkan, awal tahun depan itu semua harus siap menjadi BPNT," ungkap dia.
Selain itu, Andi menyinggung pula soal penambahan nilai BPNT. Menurut ia, keinginan menambah nilai BPNT sudah dibahas dalam rapat evaluasi tingkat Kementerian.
Namun, dia belum bisa memastikan kapan penambahan nominal bantuan yang dilakukan. Sebab, saat ini Kemensos tengah fokus pada Program Keluarga Harapan (PKH).
"Kami tunggu dulu karena tahun depan pemerintah fokus kenaikan PKH. Insyaallah, 2020 sudah ada kenaikan," ujar dia.
