Kemensos Ajak Organisasi Kepemudaan Kawal 3 Program Prioritas Presiden

KOMPAS.com – Kementerian Sosial (Kemensos) bergerak cepat memperkuat barisan pengawas program prioritas nasional. 

Wakil Menteri Sosial ( Wamensos) Agus Jabo Priyono menyebutkan, penguatan pengawasan itu bisa dilakukan organisasi kepemudaan ( OKP). 

Dia pun mengajak berbagai OKP untuk turun gunung mengawal tiga agenda besar Presiden Prabowo Subianto.

Agenda tersebut, yakni Digitalisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional ( DTSEN), Sekolah Rakyat (SR), dan Bantuan Sosial (Bansos) Tepat Sasaran. 

“Semua, ayo bersinergi. Kita ingin masyarakat mandiri dan berdaya,” ujarnya dalam audiensi bersama OKP di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Selasa (14/10/2025). 

Baca juga: 467 Penerima Bansos di Kota Kediri Dicoret Kemensos karena Terindikasi Judol

Adapun sejumlah OKP yang hadir dalam acara itu, antara lain Gerakan Pemuda Islam (GPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia ( Kammi), Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (Semmi), Pelajar Islam Indonesia ( PII), dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND). 

Agus pun mengapresiasi komitmen dan masukan OKP untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas pemerintah.

“Terima kasih atas masukannya. Ini narasi besar, agenda besar, dan bangsa ini bisa bangkit karena mempertahankan jati diri,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com. 

Pada kesempatan itu, Agus menekankan pentingnya DTSEN sebagai fondasi data yang akurat dalam penyaluran bansos dan pelaksanaan program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas presiden. 

Ia menegaskan, seluruh program harus berbasis data agar tepat sasaran.

Baca juga: Komisi VII Setujui Anggaran Rp 84,4 Triliun Kemensos Tahun Depan, Buat Apa Saja?

“Sudah bukan eranya lagi bekerja tidak berdasarkan data. Presiden ingin Sekolah Rakyat menjadi instrumen untuk memutus transmisi kemiskinan,” terang Agus.

Lebih lanjut, dia mengutip semangat perjuangan Pangeran Diponegoro dalam membangun pendidikan berbasis nilai dan kebangsaan.

Agus menegaskan, Sekolah Rakyat adalah hilir dari perjuangan bersama dalam mencerdaskan dan memberdayakan bangsa.

“Kalau kawan-kawan ingin memberikan masukan, silakan. Kami menyadari bahwa di bawah masih ada praktik subyektif. Jadi, kami perlu bantuan dari semua pihak, termasuk OKP,” ujarnya.

Masukan dari OKP

Dalam audiensi tersebut, masing-masing perwakilan OKP menyampaikan pandangan dan komitmennya terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat dan program prioritas presiden lainnya. 

Baca juga: Kuota Sekolah Rakyat Rintisan Sragen Hampir Penuh, Pendaftaran Ditutup 17 Oktober

GPI menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan proyek masa depan bangsa yang harus dikawal bersama antara pemuda dan Kemensos. 

Sementara itu, Kammi menggarisbawahi perlunya kolaborasi konkret dalam memperkuat data penerima bansos serta menyinergikan program Koperasi Desa Merah Putih dengan gerakan pemuda di daerah.

Perwakilan Semmi menyoroti masih adanya kelompok masyarakat rentan, termasuk lansia, yang membutuhkan perhatian khusus. 

Mereka mengusulkan penguatan pendidikan berbasis komunitas melalui gagasan pesantren lansia sebagai bagian dari upaya pemberdayaan sosial. 

Hal serupa diungkapkan PII yang menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden. OKP ini juga mendorong perluasan akses Sekolah Rakyat agar menjangkau lebih banyak pelajar yang termarjinalkan. 

Baca juga: Cek Bansos September 2025 Kini Pakai DTSEN, Begini Caranya

Tak kalah penting, LMND menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan program negara agar benar-benar berpihak kepada rakyat.

Pengawalan itu dilakukan dengan semangat melawan eksploitasi dan praktik birokrasi yang tidak berpihak pada masyarakat kecil.

Untuk diketahui, pertemuan itu menegaskan tekad bersama antara Kemensos dan organisasi kepemudaan untuk memastikan pelaksanaan program prioritas presiden berjalan transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan, dengan semangat gotong royong dan nasionalisme.