Luhut Yakin Digitalisasi Bansos Bisa Hemat Anggaran hingga Rp 500 Triliun

KOMPAS.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Reformasi Digital, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, digitalisasi bantuan sosial ( bansos) akan berdampak signifikan terhadap penyaluran bantuan bansos. 

Menurutnya, integrasi data yang dilakukan Kementerian Sosial ( Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah berjalan dan mendukung penyaluran bantuan lebih akurat.

Dengan sokongan digitalisasi, akurasi, efektivitas, dan efisiensi, penyaluran bansos akan semakin presisi hingga mampu menghemat anggaran ratusan triliun rupiah. 

“Kita akan menghemat Rp 500 triliun lebih, misalnya itu bansos, cash transfer dan subsidi, dan juga nanti mungkin ada stimulus, (bila) semua itu betul-betul targeted,” jelasnya dalam siaran pers.

Hal tersebut dikatakan Luhut usai Rapat Pleno Perdana Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah di Kantor DEN Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Baca juga: Data Pertumbuhan Ekonomi Diragukan, Luhut: Sudah Bagus, Malah Bisa Lebih Tinggi Lagi

Luhut menambahkan, bansos juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional hingga 0,3 sampai 0,4 persen. Nilai ini merupakan jumlah besar dengan catatan dilaksanakan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Ia pun berterima kasih kepada Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf ( Gus Ipul) atas dukungannya terhadap program digitalisasi bansos. Dengan adanya transformasi digital, penyaluran bansos akan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

“Saya terus terang berterima kasih kepada Mensos karena ini akan mengurangi kemiskinan sangat signifikan kalau semua targeted dengan baik,” katanya.  

Baca juga: Korupsi Bansos Menggurita, Kini 5 Pihak Jadi Tersangka Penyaluran Beras

Adapun program perdana digitalisasi bansos akan diuji coba di Banyuwangi, Jawa Timur pada pekan ketiga September mendatang, dengan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir.

Pada kesempatan itu, Gus Ipul menegaskan, digitalisasi bansos merupakan tindak lanjut atas arahan presiden untuk seluruh kementerian. 

“Program Kemensos itu ada 45 persen mistargeted, tidak tepat sasaran. Maka lewat berbagai upaya, atas arahan presiden, salah satu di antaranya adalah layanan pemerintah berbasis digital, yang dibangun DEN,” ujarnya. 

Gus Ipul meyakini, sistem yang tengah dibangun akan membuat program pemerintah lebih tepat sasaran.

Keunggulan lain dari program digitalisasi itu terletak pada kemudahan masyarakat terlibat aktif melakukan usul-sanggah bansos, yang akan diseleksi melalui sistem secara otomatis. 

Baca juga: Link Cek Penerima Bansos PKH 2025 Tahap 3 dari Website Kemensos

“Saya ingin mengajak masyarakat, jangan hanya mengeluh, jangan hanya protes, tetapi juga aktif untuk ikut memutakhirkan data,” tegasnya.

Gus Ipul menyebutkan, partisipasi aktif masyarakat akan berkontribusi besar bagi pemutakhiran data bansos, sehingga data semakin akurat dan bansos tepat sasaran.

“Kalau banyak gerakan ini dilakukan oleh masyarakat, maka data kita makin akurat, sasaran itu akan lebih tepat,” tuturnya.

Adapun pemerintah telah memulai pelaksanaan Perpres Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Reformasi Digital Pemerintah, yang menandai lahirnya implementasi Government Technology (GovTech) berbasis artificial intelligence (AI). 

Hadir dalam Rapat Pleno Perdana Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, antara lain Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. 

Baca juga: PPATK: Dari 10 Juta Rekening yang Diajukan Kemensos, 8,3 Juta Terima Bansos