Jaga Stabilitas dan Pemerataan Ekonomi, Mendagri Dorong Kepala Daerah se-Sulawesi Perkuat Sinergitas

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong kepala daerah di wilayah Sulawesi untuk terus memperkuat sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Upaya ini penting untuk menjaga stabilitas politik, kemanan, dan sosial yang merupakan fondasi bagi pembangunan untuk meningkatkan perekonomian.

Hal tersebut disampaikan Mendagri dalam kegiatan Silaturahmi dan Arahan Bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (30/5/2026).

"Semua masalah hampir semuanya bisa selesai, baik masalah keamanan dan lain-lain termasuk juga program-program dari Presiden, pemerintah pusat atau program-programnya kepala daerah bisa dieksekusi baik kalau seandainya ada kekompakan," ujarnya.

Menurutnya, Sulawesi memiliki posisi strategis sebagai penghubung Indonesia bagian barat dan timur serta didukung sumber daya alam yang melimpah. Karena itu, stabilitas keamanan dan politik di wilayah Sulawesi harus terus dijaga.

Ia menegaskan, pembangunan tidak akan berjalan tanpa situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, menjaga keamanan bukan hanya menjadi tugas pemerintah pusat, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (Pemda) bersama seluruh unsur Forkopimda.

"Keamanan perlu dirawat. Kesehatan enggak datang tiba-tiba, keamanan enggak datang tiba-tiba, betapa mahalnya sehat setelah kita sakit, betapa mahalnya aman setelah tidak aman," tegasnya.

Ia mengingatkan pengalaman konflik sosial yang pernah terjadi di sejumlah daerah di Sulawesi menjadi pelajaran berharga mengenai mahalnya harga sebuah keamanan.

Karenanya, Mendagri mendorong unsur Forkopimda untuk mempererat hubungan dan komunikasi melalui pertemuan rutin maupun kegiatan informal guna memperkuat kerja sama.

Selain itu, Mendagri juga meminta kepala daerah mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Berdasarkan berbagai pengalaman penanganan konflik, FKUB terbukti berperan penting dalam menjaga kerukunan dan mencegah konflik berlatar belakang agama berkembang menjadi gangguan sosial yang lebih besar.

Menurutnya, keberhasilan FKUB sangat bergantung pada dukungan kepala daerah, terutama melalui alokasi anggaran yang memadai. Ini penting agar forum tersebut dapat menjalankan fungsi komunikasi kepada umat agama masing-masing.

Lebih lanjut, ia juga meminta daerah mengaktifkan Tim Penanganan Konflik Sosial (TPKS) sebagai instrumen deteksi dini dan pencegahan konflik.

Ia menekankan, setiap konflik sosial selalu diawali dengan tanda-tanda yang dapat dideteksi lebih awal sehingga perlu segera ditangani sebelum berkembang menjadi kerusuhan.

Baca juga: Pacu Kompetisi Daerah, Kemendagri Gelar Apresiasi Pemda 2026 Regional Sulawesi

“Tidak pernah ada kerusuhan yang terjadi seketika, tapi pasti melalui proses. Nah di tengah proses itu harus dihentikan, dicegah supaya tidak pecah,” jelasnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, enam gubernur se-Sulawesi, serta para bupati dan wali kota di wilayah Sulawesi.