Mendagri Jelaskan Alasan Apresiasi Pemda Dibuat Regional

KOMPAS.com – Kementerian Dalam Negeri bersama Kompas.com menggelar Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Sulawesi di Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (29/5/2026).

Ajang tersebut menjadi ruang apresiasi bagi pemerintah daerah berkinerja baik serta bagian dari upaya Kemendagri menciptakan kompetisi lebih adil antardaerah.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, skema regional dipilih agar daerah dengan kapasitas fiskal terbatas tidak harus bersaing langsung dengan daerah besar yang memiliki kemampuan anggaran lebih kuat.

"Kalau ditandingkan secara nasional, itu nanti juara-juaranya biasanya kota-kota besar atau kabupaten besar. Daerah-daerah yang kecil bisa kalah," ujar Tito dalam sambutannya.

Tito mencontohkan, daerah dengan anggaran terbatas akan sulit bersaing dengan kabupaten atau kota besar yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD jauh lebih besar.

Karena itu, Kemendagri membagi ajang apresiasi tersebut ke dalam sejumlah regional. Untuk Regional Sulawesi, kompetisi dilakukan antarpemerintah daerah di wilayah Sulawesi.

"Yang bertanding se-Sulawesi, antargubernur, antarbupati, antarwali kota," kata Tito.

Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Sulawesi mengusung tema "Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Menekan Stunting". Ajang ini memperebutkan 28 nominasi penghargaan dalam empat kategori.

Keempat kategori itu adalah penurunan tingkat pengangguran, pembiayaan kreatif, pengendalian inflasi, serta penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting.

Menurut Tito, kategori tersebut dipilih karena capaiannya dapat diukur secara kuantitatif. Dengan demikian, penilaian terhadap kinerja daerah tidak hanya bertumpu pada klaim, tetapi juga pada data.

Ia menyebutkan, penilaian untuk kategori penurunan pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan stunting, serta pengendalian inflasi mengacu pada data Badan Pusat Statistik atau BPS.

"Yang jelas, yang kita pertandingkan yang kira-kira dapat dihitung secara kuantitatif. Misalnya masalah pengangguran, kemiskinan, kemudian inflasi, itu tidak bisa dibohongi. Datanya dari BPS," ujar Tito.

Sementara itu, kategori pembiayaan kreatif dinilai berdasarkan kemampuan daerah menggali dan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD.

Tito mengatakan, penilaian kategori ini mengacu pada data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri serta Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD.

Ia menegaskan, pendekatan berbasis data diperlukan untuk menjaga obyektivitas penghargaan. Tito juga mengaku tidak mengetahui lebih dulu daerah mana saja yang akan memperoleh penghargaan.

"Saya pun tidak tahu siapa yang menang tadi, jujur saja. Jadi kalau ada yang tidak dapat, saya minta maaf, karena angka tidak bisa dibohongi," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Tito juga menjelaskan bahwa penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah bukan sekadar bantuan pemerintah, melainkan insentif fiskal.

Ia mengatakan, Kemendagri mengalokasikan Rp 1 triliun dari anggaran internal kementerian untuk diberikan kepada daerah yang menunjukkan kinerja baik.

"Namanya bukan pemberian bantuan pemerintah. Bahasa keuangannya insentif fiskal. Dulu namanya DID atau Dana Insentif Daerah," ujar Tito.

Tito menjelaskan, dana tersebut sebelumnya diberikan secara nasional. Namun, setelah dikaji, Kemendagri menilai sistem regional lebih memberi ruang bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas untuk bersaing secara proporsional.

Penyelenggaraan di Sulawesi menjadi bagian dari rangkaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang sebelumnya telah digelar untuk Regional Sumatera, Kalimantan, serta Maluku dan Nusa Tenggara.

Setelah Sulawesi, kegiatan serupa akan dilanjutkan untuk Regional Jawa dan Bali, kemudian Papua. Tito mengatakan, rangkaian tersebut merupakan bagian dari gelombang pertama pelaksanaan apresiasi.

Kemendagri juga menyiapkan gelombang kedua dan ketiga dengan kategori yang akan ditetapkan kemudian. Secara keseluruhan, kegiatan serupa direncanakan berlangsung 18 kali hingga akhir November 2026.

"Jadi yang belum dapat sekarang mungkin bisa dapat nanti atau gelombang yang ketiga sampai dengan akhir November 2026," ucap Tito.

Tito menilai, apresiasi tersebut menjadi instrumen untuk mendorong kepala daerah meningkatkan kinerja. Daerah penerima penghargaan diharapkan dapat mempertahankan capaian, sedangkan daerah yang belum memperoleh penghargaan masih memiliki kesempatan pada gelombang berikutnya.

"Acara ini adalah salah satu upaya kita untuk memberikan award, untuk memotivasi rekan-rekan kepala daerah," ujar Tito.

Selain itu, Tito mengatakan, forum tersebut juga menjadi ruang untuk menunjukkan bahwa banyak kepala daerah bekerja dengan baik.

Menurut dia, kasus hukum yang menjerat sebagian kepala daerah tidak dapat dijadikan gambaran umum terhadap seluruh kepala daerah di Indonesia.

"Kita perhatikan ada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, kepala daerah yang terkena masalah hukum. Namun, tidak semua kepala daerah buruk. Acara ini menunjukkan juga bahwa banyak kepala daerah juga baik," kata Tito.

Tito pun menyampaikan selamat kepada pemerintah daerah yang meraih penghargaan dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Sulawesi.

"Selamat kepada yang mendapatkan penghargaan. Semoga terus pertahankan dan kemudian tingkatkan juga. Bagi yang belum beruntung, masih ada kesempatan nanti dua gelombang lagi," ujar Tito.