Wujudkan Ekonomi Kerakyatan, Mendagri Pacu Pemda Dukung Program Kopdeskel Merah Putih

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda), termasuk para sekretaris daerah (sekda), untuk mendukung berbagai program yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto.

Program tersebut meliputi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, Swasembada Pangan, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG). Seluruh inisiatif ini dinilai sejalan dengan paradigma ekonomi kerakyatan yang diusung Presiden Prabowo.

“Nah, ini perlu dipahami betul oleh kita. Pemikiran-pemikiran beliau (Presiden Prabowo) menunjukkan bahwa ketika berbicara soal kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat kecil, beliau selalu berada di depan,” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin (27/10/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Program Tiga Juta Rumah di Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Baca juga: Kebakaran Hebat Landa Pasar Kemakmuran Kota Baru, 150 Kios Ludes, Kerugian Capai Rp 1 Miliar

Dalam konteks ini, Tito mengajak para sekda—selaku pejabat birokrat tertinggi di daerah—untuk memahami amanat tersebut dalam menjalankan tugas memakmurkan rakyat. Terlebih, sekda memiliki peran strategis sebagai jembatan antara kepala daerah dengan jajaran staf di bawahnya.

Lebih lanjut, Tito berharap program Kopdeskel Merah Putih dapat diimplementasikan secara optimal oleh seluruh daerah. Ia meyakini, jika dijalankan sesuai aturan dan rencana, program ini akan mendorong terwujudnya ekonomi kerakyatan.

Selain membuka lapangan kerja, Kopdeskel Merah Putih juga diyakini dapat memacu perputaran ekonomi lokal, menghapus praktik tengkulak, dan mewujudkan sistem keuangan yang inklusif.

“Nah, keuangan inklusif artinya semua orang tahu, punya akses, dan mengerti cara memanfaatkan sistem keuangan modern, yang tidak bergantung pada sistem tradisional seperti rentenir atau tengkulak,” jelas Tito.

Dalam pelaksanaannya, program Kopdeskel Merah Putih juga bakal dilengkapi dengan penyediaan barang dan jasa seperti gas, obat-obatan, serta berbagai kebutuhan pangan. Koperasi ini dapat berperan dalam stabilisasi harga pangan, termasuk melalui intervensi harga beras dan jagung.

Baca juga: Lucky Hakim Soroti Penyerangan Rumah Dokter, Pemda Indramayu Akan Ikut Selidiki

Tito pun mengapresiasi jajaran pemda yang aktif mendukung terbentuknya koperasi tersebut.

“Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada rekan-rekan di daerah yang telah mendorong hingga terbentuk secara badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tandasnya.