KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri acara Akad Massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 26.000 unit serta penyerahan simbolis kunci rumah.
Acara yang diresmikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tersebut digelar secara hibrida dari Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).
Kegiatan itu merupakan bagian dari pelaksanaan program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR).
Kehadiran Tito dalam acara tersebut menunjukkan dukungannya terhadap salah satu program prioritas presiden.
Selama ini, mendagri mendukung penuh upaya pemerintah dalam mewujudkan rumah terjangkau bagi masyarakat.
Baca juga: Hadapi Dinamika TKD, Mendagri Tekankan Pentingnya Efisiensi hingga Inovasi Daerah
Salah satu dukungan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni Mendagri Tito, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
SKB tersebut mengatur pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR, untuk meringankan beban mereka dalam memiliki rumah.
Kebijakan itu kemudian ditindaklanjuti seluruh pemerintah daerah (pemda) melalui penerbitan peraturan kepala daerah (perkada).
Dukungan Tito terhadap program perumahan juga ditunjukkan melalui keterlibatannya langsung di lapangan.
Baca juga: Mendagri Tito Minta Pemda Prioritaskan Penanganan TBC dan Dukung Pelaksanaan Program MBG
Salah satunya terlihat pada rencana pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan. Pembangunan rumah di kawasan ini merupakan perintah langsung presiden kepada Menteri PKP Maruarar Sirait.
Tito memberikan dukungan penuh atas program tersebut dengan memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Dukungan Tindak Lanjut Arahan Presiden di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Selasa (12/8/2025).
Program tersebut mencakup 2.000 unit rumah untuk masyarakat dan 200 unit untuk tokoh adat.
Keterlibatan itu menjadi wujud nyata keberpihakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan.
Tito mengatakan, pihaknya ke Wamena bersama Menteri PKP untuk melaksanakan perintah presiden membangun 2.200 rumah di Papua Pegunungan.
Baca juga: Gelar Konsinyering RKA 2026, Mendagri Tekankan Ketepatan Sasaran Anggaran
“2.000 untuk masyarakat dan 200 itu untuk ketua adat ya atau tokoh-tokoh masyarakat," ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.
Atas berbagai dukungan tersebut, Tito menerima penghargaan pada peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) Tahun 2025 dari Kementerian PKP.
Tito dinilai berperan penting dalam menghadirkan kebijakan pro-rakyat di sektor perumahan.