Mendagri Ingatkan Pemda Jaga Kamtibmas dan Susun Strategi Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah ( pemda) agar menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Selain itu, pemda juga perlu menyusun strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam mengantisipasi pengalihan dana transfer ke daerah (TKD).

Hal itu dikatakan Tito saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Pemerintahan se-Wilayah Sumatera Tahun 2025 di Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Minggu (21/9/2025).

Mendagri menekankan pentingnya soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas di wilayah masing-masing.

Pihaknya pun meminta kepala daerah merangkul seluruh elemen, baik aparat keamanan maupun tokoh masyarakat, agar tercipta sinergi dalam menjaga ketertiban. Langkah ini penting mengingat beberapa waktu lalu terjadi aksi unjuk rasa di sejumlah daerah.

Baca juga: Mendagri Ajak KAHMI Jadi Motor Perubahan Menuju Indonesia Emas 2045

Tito juga mengimbau kepala daerah agar mengedepankan dialog dalam merespons penyampaian aspirasi dari masyarakat.

"Di sini mungkin kelompok-kelompok yang dianggap enggak tahu yang biasa demo-demo, yang dianggap itu bisa potensi kekerasan diajak dialog, lebih baik dialog daripada ke jalanan (demonstrasi)," ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Minggu.

Selain itu, Mendagri menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling).

Menurutnya, budaya ronda merupakan bagian dari gotong royong masyarakat yang terbukti efektif dalam mencegah potensi gangguan keamanan.

Ia juga mengingatkan beberapa langkah penting yang perlu dilakukan kepala daerah dalam menjaga kondisi sosial tetap kondusif.

Baca juga: Mendagri Ingatkan Pentingnya Sikap Humanis bagi Satpol PP untuk Bangun Kepercayaan Publik

“Misalnya, menggalakkan program yang berpihak kepada masyarakat seperti pemberian bantuan sosial (bansos), gerakan pasar murah, dan renovasi rumah tidak layak huni. Pejabat juga jangan memamerkan kekayaan yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial,” kata Tito.

Pada aspek fiskal, lanjut Tito, Kemendagri mengingatkan daerah untuk cermat mengantisipasi pengalihan TKD pada tahun anggaran 2026.

Pihaknya pun meminta kepala daerah melakukan efisiensi belanja secara tepat sasaran.

Pada waktu sama, Tito berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) agar pengalihan TKD mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah. Dengan begitu, pemda tetap mampu menjalankan tugas sesuai Undang-Undang (UU), termasuk menyangkut pelayanan dasar.

“ Pemda perlu menyusun langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga ketergantungan terhadap TKD berkurang,” imbuh Tito.

Baca juga: Teken SKB Tentang Lokasi SPPG di Daerah, Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG

Langkah strategis tersebut, lanjut dia, dapat dilakukan dengan mencari potensi pendapatan yang tidak memberatkan masyarakat kecil melalui penguatan sektor swasta.

Selain itu, pemda juga dapat memanfaatkan program prioritas pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Tito juga menyoroti realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah provinsi se-Sumatera.

Ia menegaskan, belanja pemerintah berperan penting dalam meningkatkan peredaran uang di masyarakat sehingga daya beli bertambah.

Hal itu perlu diperhatikan karena daya beli masyarakat merupakan faktor krusial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, belanja pemerintah juga berperan menghidupkan sektor swasta sehingga perekonomian tumbuh.

Baca juga: Mendagri Tekankan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta dalam Pembangunan Daerah

"Kalau ingin pertumbuhan ekonomi naik tinggi dua mesin harus digunakan, mesin belanja pemerintah, mesin yang kedua mesin swasta harus hidup, swastanya itu ditandai dengan pendapatan asli daerah (PAD). PAD rendah (tandanya) swastanya enggak hidup," tandasnya.

Sebagai informasi, forum tersebut turut dihadiri dua narasumber, yakni Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tommy Andana.

Kegiatan tersebut dihadiri gubernur se-Sumatera, bupati dan wali kota se-Provinsi Kepri, serta pejabat terkait lainnya.