Dorong Stabilisasi Harga Beras, Sekjen Kemendagri Minta Pemda Dukung Perum Bulog Realisasikan Program SPHP
KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) mendukung upaya Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam merealisasikan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan ( SPHP).
Dengan demikian, upaya stabilisasi harga beras di daerah diharapkan berjalan lebih efektif.
Hal itu disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan evaluasi dukungan Pemda dalam Program Tiga Juta Rumah. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Menurut Tomsi, kenaikan harga beras di sejumlah daerah merupakan tantangan yang harus diatasi bersama, termasuk oleh Bulog dan pemda.
Kerja keras multisektor, sebutnya, perlu digalakkan agar harga beras dapat ditekan dan tetap terjangkau bagi masyarakat.
“Bulog tidak bisa sendiri, Bapak-Ibu sekalian yang hadir. Semua teman-teman di daerah segera memasifkan ini, bantu memasifkan penjualan beras SPHP supaya harganya bisa segera turun,” ujar Tomsi.
Baca juga: Sri Mulyani: Bulog Dapat Anggaran Rp 22,7 Triliun untuk Stok Beras dan Gabah
Ia mengingatkan, pemerintah telah menyediakan stok beras yang cukup bagi masyarakat. Namun, hal itu perlu diimbangi distribusi cepat dan optimal, mengingat kualitas beras tidak bisa bertahan lama.
Tomsi pun mengimbau pemda untuk mengundang Bulog di daerah masing-masing agar pasokan beras dapat segera disalurkan kepada masyarakat.
Dalam rapat itu, Tomsi juga mewanti-wanti Pemda agar mewaspadai kenaikan harga sejumlah komoditas, seperti bawang merah, cabai merah, telur ayam, dan minyak goreng.
Khusus minyak goreng, ia mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengoptimalkan persediaan MinyaKita.
Menurut Tomsi, jika ketersediaan minyak sudah terpenuhi, distribusinya dapat direalisasikan secara maksimal.
Ia menegaskan, dirinya bersama pihak terkait siap apabila diundang oleh Kemendag untuk membahas kebijakan tersebut secara teknis.
Baca juga: Kemendag Sita 19.391 Bal Baju Bekas Impor Ilegal di Bandung Raya Bernilai Rp 112 Miliar
“Sesuai penyampaian Bapak Presiden kemarin, kita sebagai negara terbesar yang memiliki kebun kelapa sawit, tinggal dimohon dari Kementerian Perdagangan untuk membantu itu. Kami juga bersedia kalau diundang,” tandas Tomsi.
Sebagai informasi, dalam rapat tersebut dihadiri Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono, Plt Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra, serta Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran.
