KOMPAS.com – Wakil Menteri Dalam Negeri ( Wamendagri) Ribka Haluk berharap, pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan dapat mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya orang asli Papua (OAP).
Dia menegaskan, pembangunan tersebut akan melibatkan pengusaha OAP agar anak-anak Papua dapat berdaya.
“Itu diperuntukkan pengusaha Orang Asli Papua. Jadi anak-anak Papua bagaimana bisa bertumbuh, jadi pemberdayaan,” kata Ribka dalam keterangan yang diterima Kompas.com.
Dia mengatakan itu usai Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan 2.200 Unit Rumah yang berlangsung di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu (13/8/2025).
Ribka menyebutkan, mekanisme pembangunan telah diatur, termasuk dokumen dan persyaratan lelang yang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Baca juga: Tindak Lanjuti Perintah Presiden RI, Mendagri Dukung Pembangunan 2.200 Rumah di Papua Pegunungan
Terkait kendala teknis di lapangan, dia mengatakan, pemerintah telah melakukan mitigasi.
Tim dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga telah meninjau serta menginventarisasi masalah dan karakteristik tiap daerah.
“Sudah diketahui sedikitnya beberapa masalah dan karakteristik daerah-wilayah masing-masing, dilakukanlah mitigasi, bagaimana caranya melakukan penanganan terhadap masalah-masalah yang ada di masing-masing kabupaten,” ujar Ribka.
Dia berharap, pembangunan rumah disertai dengan fasilitas pendukung, seperti sanitasi air bersih, toilet, dapur, dan listrik.
Ribka juga berharap, program lintas kementerian juga dapat masuk, termasuk bantuan sosial, pertanian, perikanan, dan pengembangan rumah sehat.
“Jadi, arahan dari Bapak Presiden kan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mulai dari daerah, dari perdesaanlah seperti itu, dan ada Koperasi Desa juga akan masuk, apalagi kalau rumahnya sudah bagus juga di desa, ini luar biasa,” tuturnya.
Sebagaimana diketahui, program 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Ribka mengimbau tidak ada pungutan liar kepada masyarakat. Dia menegaskan, pembangunan ini bukan untuk kepentingan politik, tetapi semata-mata untuk meningkatkan kesjahteraan masyarakat.
“Kita di Papua mulai dari Papua Pegunungan ini, kalau sudah bagus pilot project-nya, Papua lain juga pasti akan bisa kita lakukan,” katanya.
Ribka menyebutkan, kendala saat ini adalah kementerian masih baru, tetapi program pembangunan rumah adalah quick win dari presiden.
Baca juga: Prabowo Perintahkan Bangun 2.200 Rumah di Papua, Terbesar dalam Sejarah
“Ini sesuatu yang harus dikerjakan cepat. Maka, ini kami bentuk timnya cukup besar,” tandasnya.