Atas Nama Pemerintah, Mendagri Lantik 1.110 Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXII

Kompas.com - 28/07/2025, 15:34 WIB
DWN

Penulis

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik 1.110 Pamong Praja Muda (PPM) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXII.

Upacara pelantikan berlangsung di Lapangan Parade, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (28/7/2025).

"Saya, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia, melantik saudara-saudari sebagai Pamong Praja Muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan XXXII Tahun 2025. Saya percaya, saudara-saudari dapat mengemban tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan," ujarnya melalui siaran pers, Senin (1/7/2025).

Usai pembacaan naskah pelantikan, Mendagri menyematkan tanda pangkat dan lencana Pamong Praja secara simbolis kepada tiga perwakilan.

Tito juga mengalungkan penghargaan Kartika Astha Brata kepada Suwandi, praja asal Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, yang dinobatkan sebagai lulusan terbaik PPM IPDN Angkatan XXXII Tahun 2025.

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Lantik 1.100 Lulusan IPDN

Dalam amanatnya, ia menyampaikan permohonan maaf karena pelantikan tersebut semula dijadwalkan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Bahkan, Presiden sedianya akan memberikan pengarahan kepada para Pamong Praja Muda yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) muda. Namun, karena agenda kenegaraan mendesak, prosesi pelantikan dilimpahkan kepada Mendagri.

"Kami mendapatkan kabar bahwa Presiden menerima kunjungan penting dari Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang akan datang ke Indonesia," ujar Tito.

Ia menyebut, kedua kepala negara direncanakan membahas konflik yang tengah terjadi di kawasan Asia Tenggara, yakni di Kamboja dan Thailand.

Konflik tersebut dinilai sebagai peristiwa langka dan tidak biasa. Oleh karena itu, Presiden memberikan mandat kepada Mendagri untuk mewakili dalam pelantikan.

Pada kesempatan tersebut, Tito juga menyinggung kiprah IPDN sebagai sekolah kedinasan terbesar di Indonesia.

Baca juga: Panduan Cek dan Bayar Kode Billing Sekolah Kedinasan 2025

Sejak didirikan oleh Presiden Soekarno pada 1956, IPDN kini memiliki tiga fakultas dan delapan kampus yang tersebar di berbagai wilayah.

Hingga kini, IPDN telah meluluskan 41.332 alumni, termasuk 179 alumni program doktoral dan 2.214 alumni Magister Terapan Ilmu Pemerintahan.

Tito menegaskan, IPDN memiliki peran penting sebagai kawah candradimuka dalam mencetak aparatur pemerintahan yang profesional dan menjadi motor penggerak perubahan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

"Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa ketahanan negara yang mampu bertahan hingga 200 tahun ditentukan oleh tiga pilar, yakni militer yang kuat, kepolisian dan intelijen yang andal, serta ASN yang profesional," tegasnya.

"Dalam konteks ini, IPDN sebagai penggerak ASN memiliki peran strategis. Para lulusan IPDN diharapkan menjadi agen perubahan dan motor penggerak ASN profesional untuk menjalankan administrasi pemerintahan negara yang besar ini," lanjut Tito.

Baca juga: Cerita Novia, Kuliah S2 di Malta dan 3 Negara Lain Pakai Beasiswa Erasmus

Sebagai informasi, dalam pelantikan tersebut juga hadir Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, serta jajaran pejabat pimpinan tinggi di lingkungan kementerian/lembaga. Hadir pula para gubernur, wakil gubernur, dan pejabat terkait lainnya.

Terkini Lainnya
Pemulihan Sawah Pascabencana Dipercepat, Lebih dari 2.000 Hektar Pulih dalam Dua Pekan

Pemulihan Sawah Pascabencana Dipercepat, Lebih dari 2.000 Hektar Pulih dalam Dua Pekan

Kemendagri
Mendagri bersama Menteri PKP Luncurkan Program Bedah Rumah BSPS di Wilayah Bali-Nusra dan Maluku

Mendagri bersama Menteri PKP Luncurkan Program Bedah Rumah BSPS di Wilayah Bali-Nusra dan Maluku

Kemendagri
Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan Daerah, Mendagri Minta Pemda Perkuat Forkopimda hingga Tim TPKS

Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan Daerah, Mendagri Minta Pemda Perkuat Forkopimda hingga Tim TPKS

Kemendagri
Kolaborasi Pendanaan Lintas Instansi Percepat Pemulihan Pascabencana di Sumatera

Kolaborasi Pendanaan Lintas Instansi Percepat Pemulihan Pascabencana di Sumatera

Kemendagri
Mendagri Dorong Penguatan

Mendagri Dorong Penguatan "Soft Approach" untuk Cegah Ekstremisme dan Terorisme

Kemendagri
Mendagri Apresiasi Inflasi 2,42 Persen, Minta Pemda Waspadai Dampak Geopolitik Global

Mendagri Apresiasi Inflasi 2,42 Persen, Minta Pemda Waspadai Dampak Geopolitik Global

Kemendagri
99 Persen Wilayah Terdampak Bencana Sudah Bersih dari Lumpur

99 Persen Wilayah Terdampak Bencana Sudah Bersih dari Lumpur

Kemendagri
Satgas PRR Percepat Pemulihan Ekonomi Penyintas dan Mitigasi Bencana Susulan

Satgas PRR Percepat Pemulihan Ekonomi Penyintas dan Mitigasi Bencana Susulan

Kemendagri
Dorong Akselerasi Ekonomi Daerah, Mendagri Dampingi Presiden Prabowo Resmikan Operasionalisasi 1.061 KDKMP

Dorong Akselerasi Ekonomi Daerah, Mendagri Dampingi Presiden Prabowo Resmikan Operasionalisasi 1.061 KDKMP

Kemendagri
Rencana Induk Pascabencana Sumatera Disiapkan hingga 2028, Infrastruktur Jadi Prioritas

Rencana Induk Pascabencana Sumatera Disiapkan hingga 2028, Infrastruktur Jadi Prioritas

Kemendagri
Tinjau Rumah Warga Perbatasan, Sekretaris BNPP RI Pastikan Program 15.000 RTLH Tepat Sasaran

Tinjau Rumah Warga Perbatasan, Sekretaris BNPP RI Pastikan Program 15.000 RTLH Tepat Sasaran

Kemendagri
BNPP RI Tinjau Kesiapan Operasional Terminal Barang Internasional di PLBN Motaain

BNPP RI Tinjau Kesiapan Operasional Terminal Barang Internasional di PLBN Motaain

Kemendagri
Masa Tanggap Darurat Terlewati, Penanganan Pascabencana Sumatera Masuk Fase Pemulihan

Masa Tanggap Darurat Terlewati, Penanganan Pascabencana Sumatera Masuk Fase Pemulihan

Kemendagri
Satgas PRR: 357 Huntap untuk Penyintas Bencana Sumatera Sudah Terbangun

Satgas PRR: 357 Huntap untuk Penyintas Bencana Sumatera Sudah Terbangun

Kemendagri
13 Juta Transaksi di E-Commerce, UMKM di Wilayah Terdampak Bangkit

13 Juta Transaksi di E-Commerce, UMKM di Wilayah Terdampak Bangkit

Kemendagri
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com