Mendagri Tito Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jabar, Lampaui Rata-Rata Nasional

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang berada di atas rata-rata nasional.

Berdasarkan data yang diperoleh, ekonomi Provinsi Jabar tumbuh sebesar 4,98 persen year-on-year (yoy) pada triwulan I-2025, sementara pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 4,87 persen.

Apresiasi tersebut disampaikan Tito dalam acara Silaturahmi Bersama Gubernur Jabar dan Kepala Daerah se-Jabar di Lembur Pakuan Sukadaya, Kabupaten Subang, Selasa (15/7/2025).

Baca juga: Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Kunjungi Kemendikdasmen, Bahas Soal Apa?

Ia menjelaskan bahwa Jabar merupakan salah satu provinsi dengan sumber daya manusia (SDM) yang melimpah. Pasalnya, provinsi ini memiliki jumlah penduduk terbanyak dan didominasi oleh kelompok usia produktif.

Menurut Tito, potensi tersebut perlu dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Jabar juga memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA).

"Usia produktif di Jabar 69,75 persen berasal dari umur 15 sampai 64 tahun. Artinya apa? Ini potensi," ucapnya melalui siaran pers, Rabu (16/7/2025).

Baca juga: Ada Usia Pensiun Pekerja, Sebenarnya Berapa Usia Produktif untuk Bekerja?

Tekankan realisasi APBD

Dalam momen silaturahmi itu, Tito juga menekankan pentingnya pemerintah daerah (pemda) di Jabar untuk memperhatikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ia menegaskan, belanja pemerintah bertujuan meningkatkan jumlah peredaran uang di masyarakat. Peredaran ini penting untuk memperkuat konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu faktor penopang pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, belanja pemerintah juga berperan dalam menghidupkan sektor swasta yang berdampak positif terhadap ekonomi.

"Konsumsi rumah tangga berkontribusi lebih dari 50 persen terhadap angka pertumbuhan ekonomi. (Faktor lainnya) investasi, industri, dan lain-lain," ujar Tito.

Baca juga: Menjaga Keseimbangan Defisit Anggaran, Daya Beli, dan Pertumbuhan Ekonomi

Oleh karena itu, ia mengingatkan pemda di Jabar yang realisasi belanjanya masih rendah agar terus melakukan upaya peningkatan.

Tito mengimbau kepala daerah untuk mengumpulkan organisasi perangkat daerah (OPD) secara rutin guna mengetahui secara detail realisasi belanja masing-masing.

"Minta mereka bacain, Sekretaris Daerah atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mungkin, untuk membaca berapa belanja setiap OPD, mana yang lambat dan cepat. Nanti ketahuan untuk mengejar belanja," jelasnya.

Dalam forum tersebut, Tito juga menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi pemda di Jabar, seperti kemiskinan ekstrem, angka pengangguran, dan stunting.

Sejumlah persoalan tersebut perlu menjadi perhatian para kepala daerah untuk terus melakukan perbaikan.

Baca juga: Dedi Mulyadi Instruksikan Kepala Daerah Fokus Normalisasi Sungai untuk Atasi Banjir

Apresiasi respons cepat Tito

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Tito.

Ia menilai forum tersebut dapat dimanfaatkan untuk berkonsultasi dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi kepala daerah.

Dedi juga mengapresiasi respons cepat Tito ketika dirinya menghubungi untuk berkoordinasi.

"Malam hari ini kami gunakan sebagai pertemuan konsultasi. Kemudian, menyampaikan beberapa pokok pikiran (Mendagri) untuk diserap oleh para bupati dan wali kota," ujarnya.

Baca juga: Mendagri Tito Tekankan Pentingnya Peran Dukcapil dalam DTSEN

Sebagai informasi, forum tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Herman Suryatman, para bupati dan wali kota se-Provinsi Jabar, serta pejabat terkait lainnya.

Sementara itu, pejabat yang mendampingi Tito antara lain Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sang Made Mahendra Jaya, Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan Apep Fajar Kurniawan, Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar.

Hadir pula Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik, Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Restuardy Daud, Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Horas Maurits Panjaitan, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, serta pejabat terkait lainnya.

Baca juga: Kemendagri Koordinasi Lintas Kementerian Bahas Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu