Kawal Pembangunan KIPP Papua Pegunungan, Wamendagri Ribka Minta Semua Pihak Bersatu

KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyampaikan, pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Pegunungan merupakan momentum bersejarah yang telah lama dinantikan setelah sempat tertunda sebelumnya.

Kini pembangunan KIPP akhirnya resmi dimulai dan telah berjalan selama empat hari terakhir.

Wamendagri Ribka Haluk menekankan pentingnya kesatuan semua pihak untuk mengawal pembangunan KIPP Provinsi Papua secara berkelanjutan.

Ia menegaskan, keputusan-keputusan yang diambil saat ini akan menjadi warisan bagi generasi mendatang dan menjadi tonggak penting bagi hadirnya pemerintahan yang kuat di wilayah Papua Pegunungan.

“Hari ini kita akan menjadi catatan sejarah, hari ini kita akan menjadi legacy untuk generasi kita ke depan,” tegas Ribka dalam siaran persnya.

Hal tersebut dikatakan Wamendagri Ribka saat menghadiri kegiatan Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) empat Provinsi di Papua yang berlangsung di Gereja Wesaroma Pikhe, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Jumat (16/5/2025).

Baca juga: Kemendagri Pastikan Anggaran Rp 160 Miliar untuk PSU Provinsi Papua Tersedia

Ribka mengingatkan seluruh tokoh masyarakat, kepala suku, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pihak gereja untuk menyatukan hati dan semangat dalam membangun Papua Pegunungan.

Menurutnya, pembangunan tidak bisa ditunda. Infrastruktur dasar seperti kantor gubernur dan fasilitas pelayanan publik harus segera diwujudkan agar Papua Pegunungan sejajar dengan provinsi lain di Indonesia.

“Kita tidak bisa tangisi nasib kita, tapi kita harus maju, kita harus bekerja, Tuhan sudah izinkan kita, kita akan bekerja, saya mau kita satukan hati kita semua,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Ribka juga mengapresiasi tinggi Gubernur Papua Pegunungan John Tabo yang baru saja dilantik dan langsung bergerak cepat membangun daerah.

Ia menyebut peran gubernur sangat strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat sekaligus simbol pemersatu di daerah.

“Sudah saya sampaikan bahwa Bapak Gubernur adalah simbol kita, kepala suku. Saya harap kita semua satukan persepsi, satukan hati, gereja (dan) kepala suku semua kita bicara kita mau ke mana [ke depan],” katanya.

Baca juga: Komdigi Bekukan Worldcoin, Wamendagri Minta Kepala Daerah Ikut Awasi

Ribka mengajak seluruh pihak untuk bersatu menentukan arah pembangunan Papua Pegunungan. Tujuannya, agar masyarakat dapat hidup sejahtera dan menikmati hasil pembangunan yang merata, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.

“Perubahan pembangunan tidak mungkin turun dari langit, tapi kita kerjakan [bersama-sama],” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Giri Ramanda N. Kiemas menyampaikan, kehadirannya merupakan bagian dari Panitia Kerja (Panja) Evaluasi DOB.

Ia menyatakan, kunjungan ini bertujuan untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat serta melihat permasalahan nyata di lapangan.

“(Bagaimanapun) penetapan daerah otonomi baru, tidak ada daerah yang sempurna, pasti ada saja masalah. Tapi bukan berarti bahwa kita mundur dalam DOB Papua Pegunungan ini. Pemerintah pusat [bersama] DPR RI punya harapan besar dengan pemekaran yang ada,” ujarnya.

Giri menyoroti sejumlah tantangan yang perlu segera ditangani oleh pemerintah daerah (pemda), seperti birokrasi yang belum sempurna, aset belum tuntas, transfer anggaran yang belum maksimal, serta penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus segera dituntaskan.

DOK. Kemendagri Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Ketua Tim Komisi II DPR RI Giri Ramanda N. Kiemas, Gubernur Papua Pegunungan Jhon Tabo (kiri-kanan) berfoto bersama usai menghadiri Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) empat Provinsi di Papua yang berlangsung di Gereja Wesaroma Pikhe, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Jumat (16/5/2025).

Selain itu, ia menegaskan, pembangunan fisik kantor gubernur menjadi prioritas yang harus disepakati dan dikawal bersama.

Sebagai langkah awal percepatan pembangunan kantor tersebut, Giri mengingatkan pentingnya kesepahaman dari seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan.

Hal tersebut dibutuhkan sembil menyelesaikan berbagai persoalan teknis secara bertahap.

“Kalau orang bilang, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau dilakukan komunikasi,” ungkapnya.

Sebagai informasi, acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan Agus Nikilik Hubi, dan Ketua DPR Papua Pegunungan Yos Elopere.

Lalu juga para bupati dan wakil bupati di wilayah Papua Pegunungan, anggota Forkopimda Provinsi Papua Pegunungan, perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta masyarakat setempat.

Sementara itu, Wamendagri Ribka hadir datang ke acara dengan didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Restuardy Daud.