Mendagri: Kunjungan Kepala Daerah ke IKN Jadi Bagian Sejarah Bangsa

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebutkan, kehadiran kepala daerah di Ibu Kota Nusantara ( IKN) bukan sekadar kunjungan biasa, tetapi akan menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia.

Pasalnya, infrastruktur IKN diyakini akan terus mengalami kemajuan.

"Nanti kita jangan mikir sekarang sejarahnya, 50 tahun 75 tahun ke depan ini bukan lagi seperti ini barangnya. High rise building di mana-mana mungkin, dengan segala macam. Nanti yang bicara anak cucu kita, kita membuat sejarah hari ini," ujarnya melalui siaran persnya, Selasa (13/8/2024).

Dia mengatakan itu saat meninjau infrastruktur embung di IKN bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa.

Hadir pula dalam peninjauan itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang merupakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN.

Baca juga: Kemendagri Jamin Tak Ada Kelangkaan Blanko KTP Elektronik, Punya 6,8 Juta Stok

Lebih lanjut, Tito mengingatkan para kepala daerah untuk menyadari betapa berharganya kesempatan mengunjungi dan merasakan langsung suasana di IKN. 

Ia menekankan, para kepala daerah yang hadir tidak hanya melihat, tetapi juga merasakan infrastruktur baru secara langsung.

"Jadi, istana negara itu bawahnya yang warna putih. Itu ada gedung tinggi. Itu adalah kantornya presiden sudah jadi, enak naik lift segala macam. Nanti ingin merasakan naik lift-nya gubernur, bupati, wali kotanya di bawah nanti," katanya dalam siaran pers.

Selain itu, Tito juga berupaya menumbuhkan rasa kebanggaan nasional para kepala daerah dan masyarakat Indonesia dengan menunjukkan bahwa IKN adalah hasil karya bangsa sendiri. 

"Jadi, ini dibangun oleh anak bangsa sendiri. Itu kebanggaan kita," ujarnya.

Selain meninjau infrastruktur IKN, para kepala daerah juga mendapatkan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Baca juga: Kemendagri Minta Pemda Lebih Kerja Keras Tekan Inflasi Daerah

Dari 552 kepala daerah, sebanyak 517 kepala daerah yang dapat hadir langsung di IKN, sedangkan 35 lainnya berhalangan hadir.