Mendagri: Program Tiga Juta Rumah Wujud Kepedulian Presiden kepada Rakyat Kecil

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa program Tiga Juta Rumah merupakan wujud kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap rakyat kecil.

Melalui program tersebut, masyarakat kurang mampu diharapkan memiliki kesempatan memperoleh hunian layak.

"Untuk melakukan percepatan agar siap memiliki rumah atau rumah yang layak, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sudah banyak membuat berbagai terobosan, di antaranya membuat harga rumah ini lebih murah," ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (6/5/2026).

Pernyataan itu disampaikan Tito dalam acara Kolaborasi Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang digelar Kementerian PKP di Gedung Ahmad Yani Raider 600, Kelurahan Manggar Baru, Kota Balikpapan, Kaltim, Selasa (5/5/2026).

Baca juga: Pengembang Sampaikan Kendala Program 3 Juta Rumah ke Menteri PKP, Ini Respons Maruarar

Kegiatan tersebut diselenggarakan melalui kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri), Badan Pusat Statistik (BPS), PT Permodalan Nasional Madani (PNM), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), dan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. 

Untuk mempercepat kepemilikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Tito mengatakan, Kementerian PKP menggandeng sektor perbankan guna mendukung pembiayaan perumahan rakyat.

Selain itu, Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat dukungan terhadap program tersebut.

Kementerian PKP turut menggandeng Kemendagri dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam menerapkan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR serta pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Baca juga: Mendagri Tekankan Pentingnya Sosialisasi Pembebasan BPHTB dan PBG untuk MBR

"Tujuannya apa? Supaya harganya murah. Setelah itu, kredit yang diberikan perbankan juga murah sehingga developer akan berlomba-lomba membangun rumah. Kira-kira seperti itu konsepnya," kata Tito.

Ia menambahkan, program Tiga Juta Rumah perlu didukung pemerintah daerah melalui penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) agar implementasinya berjalan optimal.

Selain itu, Tito meminta pemerintah daerah membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) guna mempercepat proses perizinan secara efisien.

"Saya meminta semua daerah bersama layanan publik lainnya (untuk) membangun MPP. Jadi, di dalam satu gedung itu, ada one roof system, satu atap semua perizinan," ucapnya.

Baca juga: Pelayanan PBG di MPP Siola Surabaya Tercepat se-Indonesia, 15 Menit Selesai

Pada kesempatan itu, Tito juga meminta Pemerintah Provinsi Kaltim menggencarkan pembangunan MPP di seluruh wilayah serta memperluas sosialisasi program perumahan rakyat agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang memanfaatkan program tersebut.

"Rapat spesifik Pak di Kaltim untuk beberapa kabupaten tadi yang masih belum memanfaatkannya (keberadaan MPP)," tutur Tito.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud, Wali Kota (Walkot) Balikpapan Rahmad Mas'ud, serta pihak terkait lainnya.