Mendagri Tegaskan Realisasi Program Perumahan Rakyat Akan Dorong Kemajuan Daerah

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa realisasi program perumahan rakyat akan mendorong kemajuan daerah.

Menurutnya, program tersebut mampu memberikan dampak ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah ( PAD).

Pernyataan itu disampaikan Tito saat berdialog bersama developer dalam acara Kolaborasi Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Gedung Ahmad Yani Raider 600, Kelurahan Manggar Baru, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah pusat memiliki perhatian besar terhadap masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk dalam penyediaan perumahan rakyat.

Baca juga: Program Rumah Subsidi Juga Dirancang buat MBR yang Tak Punya Slip Gaji

Hal tersebut tecermin melalui kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR. Kebijakan ini, kata Tito, perlu mendapat dukungan pemerintah daerah (pemda).

“Dari sisi tugas pemda dalam mengatasi kemiskinan, semakin banyak perumahan yang dibangun, baik oleh pemda maupun pengembang, maka angka kemiskinan juga akan semakin menurun,” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (6/5/2026).

Ia menambahkan, program perumahan rakyat juga dapat mengoptimalkan ekosistem perekonomian di sektor properti.

Misalnya, meningkatnya aktivitas pengembang atau developer dalam memanfaatkan bahan baku konstruksi. Selain itu, pembangunan perumahan dinilai mampu meningkatkan nilai ekonomi daerah, khususnya dalam pemanfaatan lahan.

Baca juga: Pastikan Hunian Layak, Mendagri Tinjau Program Perumahan Rakyat di Sorong

Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan peningkatan PAD melalui pajak bumi dan bangunan (PBB).

“Jadi, daerah bisa meningkatkan PAD dari bangunan, PBB, dan lainnya. Itu tentu menguntungkan bagi daerah,” tegas Tito.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Wali Kota (Walkot) Balikpapan Rahmad Mas’ud, serta pihak terkait lainnya.