Perkuat Pengawasan Perbatasan RI–Timor Leste, BNPP Survei Jalur Tidak Resmi di Belu

KOMPAS.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melaksanakan survei identifikasi titik perlintasan perbatasan negara pada jalur tidak resmi (JTR) Indonesia–Timor Leste di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Survei yang berlangsung selama tiga hari, mulai 23 hingga 25 Juni 2026, itu menjadi langkah strategis BNPP RI untuk memperkuat pengawasan perbatasan negara yang aman, tertib, dan berbasis data lapangan.

Kegiatan survei dipimpin oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Nurdin dan diawali dengan apel pelepasan tim di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain di Kabupaten Belu, NTT, Selasa (23/6/2026). 

Apel tersebut dihadiri unsur Tim Kedeputian Lintas Batas Negara BNPP RI; pengelola PLBN Motaain, yaitu Motamasin, Wini, dan Napan; jajaran Batalyon Artileri Medan (Yonarmed) 12 Kostrad Sektor Timur; Kepolisian Resor (Polres) Belu; serta perwakilan Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan instansi terkait.

Baca juga: BNPP RI Tinjau Kesiapan Operasional Terminal Barang Internasional di PLBN Motaain

Dalam arahannya, Nurdin menegaskan bahwa pengelolaan perbatasan tidak hanya berfokus pada aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga harus memahami realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat perbatasan yang telah berlangsung secara turun-temurun.

“ Wilayah perbatasan bukan sekadar garis pemisah antarnegara, melainkan ruang interaksi sosial, ekonomi, dan budaya yang telah berlangsung puluhan, bahkan ratusan tahun,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (24/6/2026).

Nurdin menjelaskan bahwa BNPP RI telah mengidentifikasi pemetaan JTR secara berkelanjutan di berbagai wilayah perbatasan.

Hasil pemetaan tersebut menunjukkan beragam karakteristik, mulai dari jalur yang dimanfaatkan untuk aktivitas sosial dan kekeluargaan hingga jalur yang berpotensi disalahgunakan untuk penyelundupan, perdagangan orang, perlintasan ilegal, dan tindak pidana lintas negara.

Baca juga: PLBN Skouw Gagalkan Penyelundupan 2,1 Kg Ganja dari Papua Nugini

“Survei ini bukan sekadar mencari keberadaan jalur, tetapi memahami karakteristiknya secara utuh, mulai dari pola pemanfaatan, tingkat kerawanan, hingga faktor-faktor yang mendorong masyarakat menggunakan jalur tersebut,” jelas Nurdin.

Menurutnya, Kabupaten Belu memerlukan pengelolaan perbatasan yang terpadu karena berada di posisi strategis dengan panjang garis batas lebih dari 100 kilometer (km) dan dinamika lintas batas yang tinggi. 

Nurdin mengungkapkan, hasil survei akan menghasilkan data terverifikasi mengenai lokasi dan sebaran jalur, aksesibilitas, intensitas penggunaan, tingkat kerawanan, serta potensi ancaman yang menjadi dasar perumusan kebijakan pengendalian yang proporsional.

“Negara harus memiliki pemahaman yang menyeluruh terhadap seluruh pola perlintasan, baik resmi, tradisional, maupun tidak resmi, agar kebijakan pengawasan, pelayanan, dan perlindungan masyarakat dapat dirumuskan secara tepat,” katanya.

Baca juga: BNPP Targetkan Perlintasan Temajuk Dibuka Agustus 2026

Nurdin juga menegaskan bahwa penanganan JTR tidak selalu berujung pada penutupan, melainkan dapat berupa peningkatan status menjadi jalur resmi, penguatan pengawasan, atau pengetatan kontrol pada titik rawan. 

Dari hasil inventarisasi awal, terdapat 27 titik JTR di Kabupaten Belu yang akan ditangani secara selektif dan berbasis kesepakatan bilateral Indonesia–Timor Leste.

Pada kesempatan tersebut, Nurdin mengapresiasi peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan serta menekankan pentingnya layanan lintas batas terstandar melalui fungsi Customs (Bea Cukai), Immigration (Imigrasi), Quarantine (Karantina), dan Security (Keamanan) atau CIQS di PLBN terpadu.

Saat ini, Pemerintah Indonesia dan Timor Leste telah menyepakati sembilan titik lintas batas, dengan empat di antaranya telah memiliki PLBN terpadu.

Baca juga: PLBN di Keerom Papua Dibangun pada 2027, Apa Itu?

BNPP RI menegaskan bahwa survei ini menjadi bagian dari komitmen memperkuat pengelolaan perbatasan yang berdaulat, aman, dan humanis.

Melalui penguatan data lapangan dan sinergi lintas sektor, pemerintah diharapkan mampu merumuskan kebijakan lintas batas yang menjaga kedaulatan negara sekaligus melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan secara berkelanjutan.