KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah (pemda) berprestasi merupakan upaya memotivasi daerah untuk meningkatkan kinerja.
Penghargaan tersebut juga menunjukkan bahwa banyak kepala daerah yang mampu menorehkan prestasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Oleh karenanya, Tito berharap, kepala daerah akan lebih bersemangat dan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dengan adanya ajang penghargaan pemda.
“Bagi yang belum beruntung juga, ya, kami harapkan berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan dana insentif fiskal,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.
Hal itu disampaikan Tito kepada awak media usai menghadiri Pemberian Penghargaan Pemda Berprestasi Regional Papua 2026 di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua, Senin (22/6/2026).
Baca juga: Mendagri Tito Sebut Optimalisasi Program Perumahan Rakyat Bakal Pacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Untuk diketahui, penghargaan pemda khusus untuk Regional Papua, kategori kota ditiadakan dan diganti dengan kategori ibu kota provinsi.
Tito menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil karena hanya terdapat dua kota di Tanah Papua, yakni Jayapura dan Sorong.
Dengan menggunakan kategori ibu kota provinsi, kompetisi dinilai akan lebih representatif sehingga dapat menghasilkan daerah terbaik.
Pada kesempatan itu, Tito juga mengapresiasi jajaran pimpinan Komisi II DPR RI yang mendukung penyelenggaraan penghargaan tersebut.
Ia memastikan, kegiatan serupa akan terus dilaksanakan di enam regional sebagai bagian dari upaya Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) mendorong peningkatan kinerja Pemda.
Baca juga: Mendagri Tinjau Pelaksanaan Program BSPS di Kampung Nelayan Tanjung Ria
Menurutnya, langkah tersebut merupakan implementasi pendekatan “stick and carrot”, yakni pemberian penghargaan bagi daerah berprestasi sekaligus dorongan bagi daerah lain untuk terus meningkatkan kinerjanya.
Terkait mekanisme penilaian, Tito menegaskan, data yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ( SIPD).
Oleh karena itu, proses penilaian diyakini berlangsung secara akuntabel dan transparan.
“Jadi, ngambil data itu aja udah ketahuan daerah mana yang bisa mengendalikan inflasi, yang relatif terjaga dengan baik. Pengangguran dan kemiskinan juga ada datanya di BPS,” sebut Tito.
Dengan demikian, lanjut dia, Kemendagri bisa memantau daerah yang mengalami peningkatan maupun penurunan, termasuk dalam hal creative financing yang diambil dari SIPD.
Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) itu menambahkan, dalam penyelenggaraan penghargaan kali ini, Kemendagri berkolaborasi dengan Tribunnews.com.
Baca juga: Mendagri dan Gubernur se-Tanah Papua Dukung Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Melalui kerja sama tersebut, Tito berharap, berbagai capaian dan prestasi kepala daerah dapat dipublikasikan secara lebih luas kepada masyarakat melalui media.