Tahun 2021, Kemnaker Siap Transformasi BLK dengan Program 4R

KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Dirjen Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker) Budi Hartawan mengatakan, pada 2021 transformasi Balai Latihan Kerja ( BLK) akan menerapkan 4R.

“4R yaitu reformasi kelembagaan, rebranding persepsi, redesain substansi pelatihan, serta revitalisasi sarana dan prasarana,” kata Budi, dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker yang Kompas.com terima, Senin (2/11/2020).

Untuk reformasi kelembagaan, Budi menjelaskan, idealnya setiap provinsi ada Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP), minimal 1 UPTP.

“Tak hanya itu, reformasi kelembagaan juga mencakup penyiapan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan, baik lembaga pelatihan milik pemerintah dan swasta,” ujar Budi.

Baca juga: Kemnaker Sebut Baru 15 Daerah yang Putuskan Tidak Menaikkan UMP 2021

Khususnya, lanjut Budi, dalam pengembangan kurikulum dan metode pelatihan berbasis online, serta integrasi sistem pelatihan dan penempatan tenaga kerja.

Sementara itu, dari sisi rebranding persepsi, Budi mengatakan, ada beberapa langkah yang akan dilakukan Kemnaker.

Adapun langkah tersebut adalah memperkuat sinergitas industri dan usaha mikro kecil menengah (UMKM), membuka peluang program magang luar negeri ke negara selain Jepang, dan kampanye pelatihan vokasi dan BLK secara massif.

Baca juga: Hadapi Transformasi Dunia Usaha, Kemnaker Siapkan Kurikulum Pelatihan Digital

Terkait magang, Budi mengatakan, banyak peluang pemagangan ke negara selain Jepang. Untuk itu, hal ini yang harus dioptimalkan bersama.

“Sedangkan dari sisi redesain substansi pelatihan, ada enam hal yang akan dilakukan Kemnaker,” imbuh Budi.

Enam hal tersebut adalah melakukan pengembangan dan penerapan teknologi digital untuk layanan pelatihan dan sertifikasi.

Kemudian, lanjut Budi, implementasi long term training atau pelatihan jangka panjang, fokus pelatihan pada sektor prioritas dan penerapan fungsi peningkatan produktivitas di BLK.

Baca juga: Kemnaker Skors Dua Penyalur Pekerja Migran yang Lakukan Pelanggaran

“Serta penyiapan peserta pemagangan luar negeri, serta mempersiapkan program BLK Komunitas menjadi inkubasi bisnis dan kewirausahaan,” katanya.

Terakhir, tambah Budi, untuk revitalisasi sarana dan prasarana, akan dilakukan pemberdayaan serta implementasi reorientasi, revitalisasi, dan rebranding (3R) BLK.

BLK setiap provinsi

Budi mengungkapkan, Kemnaker pada 2021 berencana membangun BLK yang dikelola langsung oleh pihaknya di setiap provinsi. Hal ini bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan SDM.

Lebih lanjut Budi mengatakan, transformasi BLK adalah strategi perubahan BLK secara terstruktur dan masif dari segi kelembagaan, sarana dan fasilitas, substansi pelatihan, dan persepsi.

“Dengan begitu, dapat memberikan dampak yang signifikan bagi ketenagakerjaan nasional,” katanya.

Sebelumnya, Kemnaker sendiri telah menerapkan program 3R BLK. Program ini berlangsung sejak tahun 2016-2020.

Baca juga: Ini Alasan Kemnaker Tambah Komponen KHL Pekerja

Program 3R bertujuan untuk memperkuat akses dan mutu pelatihan vokasi, sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia (SDM) kompeten sesuai kebutuhan industri dalam jumlah yang memadai.

Program ini, kata Budi, sudah diterapkan pada 5 BLK besar.

“Lima BLK tersebut diantaranya, Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja ( BBPLK) Bekasi, BBPLK Serang, BBPLK Bandung, BBPLK Semarang, dan BBPLK Medan,” katanya.

Baca juga: Ikut Berkolaborasi, Kemnaker Bangun 1.000 Sanitasi Air Bersih di Pedesaan

Menurut Budi, 3R dinilai telah berjalan dengan baik dan berhasil. Untuk itu, Kemnaker kembali menelurkan program transformasi BLK yang bertujuan melanjutkan program 3R.

“Ini merupakan kelanjutan dari konsep 3R, yang telah kami lakukan di 5 BBPLK dari 2016 sampai dengan 2020,” ujar Budi.